Ikatlah Ilmu dengan Menuliskan dan Mengamalkannya….

Sasmini

Categories

Archives

« Materi Presentasi Kelompok MK PSI | Home | Diskusi HAM Kelas B »

Jaminan HAM Kebebasan Beragama dalam SKB Tiga Menteri

Posted: Sasmini on Oct 26 | Artikel Hukum

Berdiskusi tentang kebebasan beragama setidaknya melibatkan tiga entitas, yaitu 1).kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM dimana dalam konteks HAM manusia mempunyai harkat dan martabat (humanity; human dignity) yang tidak bisa dikurangi sedikitpun karena alasan perbedaan suku, ras, agama, etnis dan bahasa, 2). manusia sebagai warga negara (nation states) yang dibatasi oleh batasbatas administratif dan territorial, dan manusia sebagai pemeluk agamaagama tertentu (religions) dan kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat lokal yang ada di negara tersebut. Kebebasan beragama (dalam bahasa Inggris religious freedom” atau “religious liberty) sering diartikan sebagai ketiadaan paksaan terhadap pikiran seseorang di dalam mengekspresikan apa yang menjadi keyakinannya[1]. Dengan demikian seseorang bebas untuk meyakini agama tertentu dan mengekspresikan keyakinannya tersebut dalam kehidupan kesehariannya.

Namun kadangkala, ekspresi kebebasan beragama atau keyakinan menimbulkan friksi-friksi dalam kehidupan masyarakat yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM. Sebagai contoh adalah, kasus penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama yang terjadi dikawasan Monumen Nasional (Monas) tepat pada 1 Juni 2008 dan kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sudah sering kali terjadi. Oleh karena itu pada 9 Juni 2008 muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 1999/2008 tetang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus JAI untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama Islam. SKB ini kemudian memancing pro-kontra dalam masyarakat terkait dengan kebebasan beragama khususnya bagi kaum minoritas di Indonesia.

Pada diskusi tentang “Kebebasan Beragama: SKB 3 Menteri dalam Menjamin Kebebasan Beragama” ini akan difokuskan pada tiga uraian pokok yaitu 1).kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM, 2).Peran Negara sebagai lembaga otoritas dalam melindungi kebebasan beragama, 3).Kekuatan mengikat SKB 3 Menteri sebagai hukum dan pengaruhnya terhadap menjamin kebebasan beragama.

1. Kebebasan beragama atau keyakinan sebagai HAM

Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah suatu hak asasi mansuia (HAM) yang berlaku secara universal, bersifat fundamental, yang tidak dapat dikurangi sedikit pun dan oleh siapapun. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, jadi manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh hukum positif atau masyarakat, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[1] Meskipun manusia terlahir dengan perbedaan warna kulit, ras, suku bangsa, tetap ia memiliki hak-hak tersebut karena ia sebagai manusia. Konsep HAM mencakup tiga elemen utama sebagai eksistensi manusia baik secara individu dan makhluk sosial yaitu integritas manusia (human integrity), kebebasan (freedom), dan kesamaan (equality). Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang apa itu HAM.[2]

Sebagai bagian dari HAM kebebasan berekspresi diatur baik dalam instrumen internasional maupun instrumen hukum nasional Indonesia jaminan perlindungannya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut. Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Anak yang diadopsi PBB tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29 dan 30, dinyatakan bahwa negara-negara pihak, maksudnya negara-negara yang telah meratifikasi kovenan itu, harus menghormati hak agama anak. Dalam dokumen Durban Review Conference bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua penyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum.

Di Indonesia jaminan kebebasan beragama terdapat baik dalam konstitusi maupun UU pelaksanaannya. Dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia memuat satu pasal yang intinya mengatur tentang HAM agama, yaitu Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pada tahun 1999, Indonesia sekali lagi menegaskan jaminan kebebasan beragama dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 22 dan 70. Pada tahun 2000, tepatnya 18 Agustus 2000, Indonesia bahkan melakukan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan beberapa pasal, khususnya Pasal 28E, 28I, dan 28J, yang juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada tahun 2008, Indonesia terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis dengan memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5, 6, dan 7. Dengan demikian, sebagai bagian dari HAM pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia telah dijamin pengaturan dan perlindungannya.

2. Peran Negara dalam menjamin kebebasan beragama

Indonesia sebagai negara anggota peratifikasi ketentuan hukum HAM dibebani sejumlah kewajiban-kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati (duty to respect), kewajiban untuk menjamin (duty to ensure) dan kewajiban untuk melaksanakan (duty to enforce) instrumen-instrumen HAM tersebut. Manfred Nowak menambahkan, sejak diterimanya prinsip bahwa HAM adalah tak dapat dibagi-bagi (indivisible) dan tidak tergantung orang lain (independent) secara perlahan-lahan menjadi diterima bahwa pada prinsipnya negara-negara berkewajiban untuk menghormati (obligations to respect), berkewajiban untuk melaksanakan (obligations to fulfill) dan berkewajiban untuk melindungi (obligation to protect) hak asasi manusia.[3] Kewajiban untuk melindungi disini dimaksudkan bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan seoptimal mungkin untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM oleh individu atau kelompok individu.

Pada tataran implementasi secara normatif di tingkat nasional Indonesia, kewajiban-kewajiban negara untuk menjamin, menghormati, melaksanakan dan melindungi setiap pelanggaran HAM terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU No 39 tahun 1999 tersebut Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dalam UU No 39 tahun 1999 tersebut sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999). Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif (principle of effectiveness) dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain (Pasal 72). Langkah-langkah implementasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan (baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif) tersebut harus memberikan keuntungan (benefit) bagi setiap warga negaranya, baik dari segi kemanfaatan, keadilan maupun kepastian hukumnya. Prinsip efektivitas ini adalah dasar utama untuk mewujudkan duty to respect (kewajiban untuk menghormati), duty to ensure (kewajiban untuk menjamin) dan duty to enforce (kewajiban untuk melaksanakan).

Kaitannya dengan jaminan HAM kebebasan beragama, karena kebebasan beragama kadang menimbulkan friksi yang mengarah pada konflik atau kekerasan. Besarnya potensi konflik yang terjadi di antara umat beragama tersebut, mendorong diperlukannya peran negara. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimanakah negara dapat memainkan peranannya dalam menjamin kebebasan beragama dan menengahi ketegangan yang timbul antarumat beragama tersebut?

Dalam konsep HAM negara dilekati sejumlah kewajiban-kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati (duty to respect), kewajiban untuk menjamin (duty to ensure) dan kewajiban untuk melaksanakan (duty to enforce). Dalam konteks HAM, peran yang dapat dimainkan oleh negara didasarkan atas dasar consent (kesepakatan) yang diberikan oleh masyarakat melalui pembatasan kekuasaan negara. Dalam peran yang dijalankan atas dasar consent tersebut, negara memegang otoritas (being an authority) untuk mengatur kehidupan beragama. Dalam hal ini berarti negara berwenang untuk mengatur kehidupan dan kebebasan beragaman bagi setiap warga negaranya, termasuk memberikan pembatasan-pembatasan tertentu dalam menjalankan kebebasan beragama.

Pembatasan hak atas kebebasan beragama hanya ditujukan untuk kebebasan beragama yang sifatnya sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)UUNo.12Tahun 2005. Dalam konteks ini, diartikan sebagai pelaksanaan keyakinan spiritual atas kebebasan beragama, misalnya pelaksanaan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Sementara hak atas kebebasan beragama yang berkaitan dengan keyakinan mutlak tidak bisa dibatasi oleh negara dengan alasan apapun. Pasal 18 ayat (3) UU No.12 Tahun 2005 mensyaratkan pembatasan atas kebebasan beragama sebagai berikut:

a. Pembatasan tersebut di dasarkan pada aturan hukum. Aturan hukum di sini maksudanya adalah aturan formal yang merupakan hasil proses legislasi.

b. Pembatasan tersebut ditujukan dengan untuk memenuhi salah satu alasan, antara lain keamanan publik, ketertiban publik, kesehatan danmoral publik, dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental orang lain.

c. Pembatasan tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi salah satu alasan-alasan di atas.

3. SKB 3 Menteri, Legitimasi, Pro Kontra dan Jaminan Kebebasan Beragama

Secara umum isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 tahun 2008, KEP-333/A/JA/6/2008, dan SKB Nomor 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat:

a. Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu;

b. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mngaku beragama Islam untuk menghentikan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran agama yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW;

c. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya;

d. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI;

e. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan;

f. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah melakukan langkahlangkah pembinaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta, 9 Juni 2008. Ditandatangani oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri. Namun demikian, SKB ini kemudian banyak memancing pro-kontra dalam masyarakat terkait dengan kebebasan beragama khususnya terkait dengan kekuatan mengikat/keabsahannya sebagai peraturan perundang-undangan maupun jaminan kebebasan beragama bagi masyarakat khususnya bagi kaum minoritas, yaitu kaum Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Terkait dengan masalah yang pertama apakah SKB ini mempunyai kekuatan hukum?? Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) berbunyi Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Dilihat dari bentuknya maka SKB bukanlah regulasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 10 tahun 2004 tersebut.

Pasal 7 ayat (4) berikutnya mengatur bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikutnya, penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusya-waratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sedangkan masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia ada dua hal yang bisa dicermati, yaitu Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya pertentangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sisi kedua, warga JAI adalah korban tindakan kekerasan sebagian masyarakat yang membutuhkan peran negara.


[1] Smith, R.K.M., 2008, Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Hal:11.

[2] Jaka Triyana. 2007, Instrumen Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar Kuliah Hukum HAM Internasional Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum 2007. hal: 1

[3] Manfred Nowak. 2003. Introduction to the International Human Rights Regime. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher. Hal:


[1] Abu Hapsin. 2000. Demokrasi, Antara Pembatasan dan Kebebasan Beragama Serta Implikasinya Terhadap Formalisasi Islam. Dipresentasikan pada acara dies natalis IAIN Walisongo ke 30 di IAIN Walisongo tanggal 11 April 2000

1 Comment

Jump to comment form | comments rss | trackback uri

1 Comment so far

  1. eduardo on July 27, 2014 3:05 pm

    commutation@bartolis.memorizing” rel=”nofollow”>.…

    thanks!…

Name (required)

Email (required)

Website

Speak

Site Details

This part could be utilised for showing ads and other stuff

Blogroll