Ikatlah Ilmu dengan Menuliskan dan Mengamalkannya….

Sasmini

Categories

Archives

« Bahan Diskusi Filsafat Hukum Kelas E dan D | Home | Silabus dan Materi Hk Humaniter Internasional »

Bahan Diskusi MPH kelas C dan H

Posted: Sasmini on Feb 27 | Bahan Kuliah

Penelitian merupakan suatu aktivitas berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis guna memecahkan atau menjawab permasalahan tertentu. Dalam konteks hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (apa yang seyogyanya) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong.

Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll). Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto, mengkonsepkan hukum ke dalam lima konsep dasar, yaitu 1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be). 2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. 4) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan konsepsi hukum dan konsekuensi metodenya membedakan penelitian hukum kedalam dua penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.

Terry Hutchinson membedakan penelitian menjadi empat yaitu: pure basic research, strategic basic research, applied research dan experimental development. Hutchinson menempatkan penelitian hukum di dalam kategori applied research. Ia membedakan penelitian hukum menjadi 4 tipe, yaitu: 1) Doktrinal research, 2) Reform oriented research, 3) theoretical research dan 4) fundamental research.

Diskusikanlah dan Buatkan komentar atas hal-hal berikut.

  1. Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
  2. Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?
  3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
  4. Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?

Hasil diskusi dan komentar atas point-point di atas paling lambat di posting pada hari Rabu, 2 Maret 2010 jam 13.00 WIB. Terimakasih.

63 Comments

Jump to comment form | comments rss | trackback uri

63 Comments so far

  1. Bernina.larasati/ E0009075 ; Demitha .marsha/ E0009087 on March 1, 2011 4:34 pm

    1. Menurut kami, jenis penelitian hukum mempunyai keragaman yang disebabkan karena suatu penelitian hukum yang berobjek hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis, tetapi juga hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat, jadi pada intinya keberagaman penelitian jenis hukum itu disebabkan karena penelitian tersebut juga berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat yang bersifat luas. Penyebab lainnya, menurut kami, disebabkan karena penelitian hukum memiliki tujuan mencapai nilai validitas yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir yang dilaukan , jadi yang dimaksudkan uraian penyebab diatas penelitian hukum sangat mementingkan satu hasil akhir yang akurat.

    2. Dalam ilmu hukum terdapat tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.
    Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila: para pihak yang berperkara/terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; terjadi kekosongan hukum; dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Jadi dalam ruang lingkup ini dimaksudkan bahwa lapisan dogmatic hukum timbul apabila terjadi suatu perkara atau masalah dan terdapat perbedaan pendapat atau prisip yang dikarenakan peraturan yang kurang relevan.
    Dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan, dan kadaluawarsa. Yang dimaksudkan, bahwa teori hukum harus mengandung konsep yang berhubungan dengan rana hukum. Dan apabila tidak mengandung unsure tersebut, maka bukan merupakan tataran dari teori hukum.
    Sedangkan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum. Jadi semua permasalahaan mengenai seputar asas hukum saja yang menjadi tataran filsafat hukum.

    3. Konsekuensi ini membagi penelitian Hukum dalam : Penelitian hukum doktrinal, yang terdiri dari :Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, Penelitian yang berupa usaha penemuan asas / doktrin, Penelitian yang berupa penemuan hukum in concreto. Sehingga konsekuensinya terjadi pembagian. Dan penelitian hukum non doctrinal yang berupa penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyakat .

    4. Perbedaan antara penelitian hukum normative/doctrinal dengan penelitian hukum non doctrinal/empris adalah jika hukum normative / doctrinal biasa disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut doctrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan
    Sedngkan penelitian hukum empiris/non doctrinal biasa menggunakan sebutan penelitian hukum sosiologis. Dikatakan demikian karena, jika penelitian hukum normative merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, sedangkan yang dimaksud data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

    NAMA:
    Bernina.Larasati / E0009075
    Demitha.Marsha/ E0009087
    Kelas C

  2. avelia on March 1, 2011 7:15 pm

    jawaban tugas dari:
    1. Avelia Intan E0006089
    2. Agustini E0006261

    1.Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Terdapat keberagaman jenis penelitian hukum karena metode-metodenya berdasar kepada kepada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitiannya masing- masing. Dan terdapat karakteristik metode yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian, tapi tetap terdapat prinsip-prinsip umum yang harus difahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah. Serta Dalam Penelitian hukum terdapat kerangka konsepsional dan kerangka teoretis yang tentunya berbeda-beda. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan/kerangka teoretis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem ajaran (leerstelling).Dari bebrapa faktor diatas maka terdapat keanekaragaman jenis
    penelitian hukum

    2.Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?
    Pada Dogmatik hukum,disebut dogmatik karena ilmu hukum mempelajari hukum positif, sedang hukum positif dianggap sebagai dogma, dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan lebih lanjut, tidak boleh diganggu-gugat. Bukan berarti bahwa hukum positif itu sama sekali tidak boleh diubah, akan tetapi kalau mau mengubah memerlukan prosedur dan memakan biaya tidak sedikit.

    Teori hukum adalah tatanan dari hukum yang terdiri atas sistem norma dan Nilai normatif hukum.Teori hukum membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi hukum.Teori hukum dalam ilmu hukum sebagai suatu sistem pernyataan (klaim)serta menjabarkan interpretasi aturan hukum atau pengertian dalam konsep hukum.

    Filsafat hukum adalah Mencari hakikat dari hukum,ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum,menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai,memberi penjelasan mengenai nilai,postulat (dasar-dasar) sampai dasar-dasarnya ,berusaha mencari akar-akar dari hukum.

    Diantara ketiga lapisan ilmu hukum semuanya memberikan dukungan pada praktik hukum.

    3.Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
    konsekuensinya adalah bagi konsep Soetandjo Wignjosoebroto no. 1-3 termasuk penelitian dogmatig (normatif)
    sedangkan konsep no. 3-5 termasuk perilaku manusia yang terpola / penelitian sosial (empiris)

    4.Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?
    pembeda :
    1.metode pendekatan
    a. PH normatif hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang
    b. PH Empiris Hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola
    2. kerangka teori
    a. PH Normatif Teori-teori intern tentang hukum : Teori-teori hukum yang normatif,UU Peraturan –peraturan,Keputusan–keputusan pengadilan.
    b. PH Empiris Teori-teori Sosial mengenai hukum,Teori-teori hukum yang sosiologis
    3. sumber data
    a. PH Normatif sekunder
    b. PH Empiris primer
    4. analisis
    a. PH NOrmatif Kualitatif/Logika/Penalaran
    b. PH Empiris Kualitatif/Kuantitatif dengan Matematik/Statistik/Komputer
    5. pembuktian
    a. PH Normatif Sesuai dengan logika-Jurisdis /Syllogisme-Juridis
    b. PH Empiris Didasarkan pada azas ‘deductohypothetico verficative’

  3. Imam dan Satya on March 1, 2011 9:08 pm

    Nama : 1. Hendrias S.P. (E0009157)
    2. Imam Widhiatmoko Aji (E0009164)

    Mata Kuliah : Metode Penelitian Hukum (MPH)

    Kelas : C

    Pengampu : Sasmini, S.H., LL.M.

    Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Dalam konteks hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (apa yang seyogyanya) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong.
    Keberagaman jenis penelitian hukum disebabkan karena tinjauan dari berbagai macam sudut. Antara lain :
    1. Dilihat dari sudut sifatnya
    a. Penelitian eksploratoris atau penjelajahan
    b. Penelitian deskriptif
    c. Penelitian eksplanatoris
    2. Dilihat dari sudut bentuknya
    a. Penelitian diagnostik
    b. Penelitian perskriptif
    c. Penelitian evaluatif
    3. Dilihat dari sudut tujuannya
    a. Penelitian ”fact-finding”
    b. Penelitian ”problem-identification”
    c. Penelitian ”problem-solution”
    4. Dilihat dari sudut penerapannya
    a. Penelitian murni/dasar/fundamental
    b. Penelitian yang berfokuskan masalah
    c. Penelitian terapan atau terpakai
    Dilihat dari sudut tujuan hukum sendiri terdapat diantaranya
    1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup :
    a. Penelitian terhadap azas-azas hukum,
    b. Penelitian terhadap sistematika hukum
    c. Penelitian terhadap taraf sinkhronisasi
    d. Penelitian perbandingan hukum
    2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
    a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
    b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

    Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?
    Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll). Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.
    Menurut Peter Mahmud : Berdasarkan sifat keilmuan ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga lapisan, dalam bukunya Jan Gijssels dan Mark van Hoecke membagi ketiga lapisan tersebut adalah rechtsdogmatiek (Dogma Hukum), rechtsteorie (Teori Hukum) dan rechtsfilosie (Filsafat Hukum).
    Dalam hal kemurnian ilmu hukum sebagai suatu ilmu, dari ketiga pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua diantaranya (dogma hukum dan teori hukum) adalah merupakan ilmu J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain.
    Sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain karena didalamnya akan mempelajari banyak hal yang bersilangan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis.

    Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
    Soetandyo Wignjosoebroto, mengkonsepkan hukum ke dalam lima konsep dasar, yaitu 1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be). 2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. 4) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan konsepsi hukum dan konsekuensi metodenya membedakan penelitian hukum kedalam dua penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.
    Berbeda dengan ilmu hayat atau ilmu alam kodrat lainnya, yang seabstrak apapun simbol-simbol yang dipakai sebagai konsep, selalu saja konsep-konsep itu gampang menunjukkan objek-objek rujukannya dengan sekali amatan, tidaklah demikian halnya dengan kajian ilmiah yang berobjek manusia berikut masyarakatnya. Akan diketahui nanti bagaimana dalam kajian dengan objek manusia dan/atau masyarakatnya ini – baik yang dikenali sebagai ilmu pengetahuan sosial maupun yang dikenali sebagai ilmu hukum – konsep-konsep yang dikembangkan akan condong lebih bersifat abstrak, imajinatif, dan merupakan konstruksi-konstruksi rasional dalam alam pikiran daripada lebih bersifat hasil abstraksi yang berpadanan langsung dengan objek yang terjumpai sebagai fenomenon/na di alam indrawi ini. Dengan demikian, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu hukum itu boleh dikatakan lebih gampang dicenderungkan ke gambarannya yang ideal dengan blue-sky concepts-nya daripada kajian-kajian ilmu alam kodrat (natural and life sciences) yang nyata lebih down to earth, punya padanannya yang nyata dan direk di alam indrawi.

    Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?

    J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut :
    Pandangan positivistic :
    ilmu hukum empirik Pandangan normatif :
    Ilmu hukum normatif
    Hubungan dasar Subyek – obyek Subyek – subyek
    Sikap ilmuwan Penonton (toeschouwer) Partisipan (doelnemer)
    PERSPEKTIF EKSTERN INTERN
    Teori kebenaran Korespondensi Pragmatik
    Proposisi Hanya informative atau empiris Normatif dan evaluatif
    Metode Hanya metode yang bisa diamati panca indra Juga metode lain
    Moral Non kognitif Kognitif
    Hubungan antara moral dan hukum Pemisahan tegas Tidak ada pemisahan
    Ilmu Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris Ilmu hukum dalam arti luas

    Skema : Perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif.

    Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau dta sekunder, yang kemudian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tidak diperlukannya suatu penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam hal ini hipotesa kerja diperlukan yang mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian. Dalam penelitian hukum normatif penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi penyusunan kerangka konsepsionil mutlak diperlukan. Perumusan-perumusan kerangka konsepsionil didapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian atau yang hendak diteliti
    Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali apabila penelitiannya bersifat eksplanatoris. Pada penelitian non eksplanatoris kadang-kadang juga diperlukan hipotesa,misalnya , bila penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan korelasi antara beberapa gejala yang ditelaah. Jikalau penelitian ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

    Daftar Pustaka

    Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.
    Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
    Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,2008.
    http://soetandyo.wordpress.com/2010/09/18/tentang-teori-konsep-dan-paradigma-dalam-kajian-tentang-manusia-masyarakat-dan-hukumnya/#more-149.

    http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id

  4. Imam dan Satya on March 1, 2011 9:14 pm

    Nama : 1. Hendrias S.P. (E0009157)
    2. Imam Widhiatmoko Aji (E0009164)

    Mata Kuliah : Metode Penelitian Hukum (MPH)

    Kelas : C

    Pengampu : Sasmini, S.H., LL.M.

    Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Dalam konteks hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (apa yang seyogyanya) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong.
    Keberagaman jenis penelitian hukum disebabkan karena tinjauan dari berbagai macam sudut. Antara lain :
    1. Dilihat dari sudut sifatnya
    a. Penelitian eksploratoris atau penjelajahan
    b. Penelitian deskriptif
    c. Penelitian eksplanatoris
    2. Dilihat dari sudut bentuknya
    a. Penelitian diagnostik
    b. Penelitian perskriptif
    c. Penelitian evaluatif
    3. Dilihat dari sudut tujuannya
    a. Penelitian ”fact-finding”
    b. Penelitian ”problem-identification”
    c. Penelitian ”problem-solution”
    4. Dilihat dari sudut penerapannya
    a. Penelitian murni/dasar/fundamental
    b. Penelitian yang berfokuskan masalah
    c. Penelitian terapan atau terpakai
    Dilihat dari sudut tujuan hukum sendiri terdapat diantaranya
    1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup :
    a. Penelitian terhadap azas-azas hukum,
    b. Penelitian terhadap sistematika hukum
    c. Penelitian terhadap taraf sinkhronisasi
    d. Penelitian perbandingan hukum
    2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
    a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
    b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

    Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?
    Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll). Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.
    Menurut Peter Mahmud : Berdasarkan sifat keilmuan ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga lapisan, dalam bukunya Jan Gijssels dan Mark van Hoecke membagi ketiga lapisan tersebut adalah rechtsdogmatiek (Dogma Hukum), rechtsteorie (Teori Hukum) dan rechtsfilosie (Filsafat Hukum).
    Dalam hal kemurnian ilmu hukum sebagai suatu ilmu, dari ketiga pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua diantaranya (dogma hukum dan teori hukum) adalah merupakan ilmu J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain.
    Sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain karena didalamnya akan mempelajari banyak hal yang bersilangan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis.

    Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
    Soetandyo Wignjosoebroto, mengkonsepkan hukum ke dalam lima konsep dasar, yaitu 1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be). 2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. 4) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan konsepsi hukum dan konsekuensi metodenya membedakan penelitian hukum kedalam dua penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.
    Berbeda dengan ilmu hayat atau ilmu alam kodrat lainnya, yang seabstrak apapun simbol-simbol yang dipakai sebagai konsep, selalu saja konsep-konsep itu gampang menunjukkan objek-objek rujukannya dengan sekali amatan, tidaklah demikian halnya dengan kajian ilmiah yang berobjek manusia berikut masyarakatnya. Akan diketahui nanti bagaimana dalam kajian dengan objek manusia dan/atau masyarakatnya ini – baik yang dikenali sebagai ilmu pengetahuan sosial maupun yang dikenali sebagai ilmu hukum – konsep-konsep yang dikembangkan akan condong lebih bersifat abstrak, imajinatif, dan merupakan konstruksi-konstruksi rasional dalam alam pikiran daripada lebih bersifat hasil abstraksi yang berpadanan langsung dengan objek yang terjumpai sebagai fenomenon/na di alam indrawi ini. Dengan demikian, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu hukum itu boleh dikatakan lebih gampang dicenderungkan ke gambarannya yang ideal dengan blue-sky concepts-nya daripada kajian-kajian ilmu alam kodrat (natural and life sciences) yang nyata lebih down to earth, punya padanannya yang nyata dan direk di alam indrawi.

    Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?

    J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut :
    Pandangan positivistic :
    ilmu hukum empirik Pandangan normatif :
    Ilmu hukum normatif
    1. Hubungan dasar Subyek – obyek VS Subyek – subyek
    2. Sikap ilmuwan Penonton (toeschouwer) VS Partisipan (doelnemer)
    3. PERSPEKTIF EKSTERN VS INTERN
    4. Teori kebenaran Korespondensi VS Pragmatik
    5. Proposisi Hanya informative atau empiris VS Normatif dan evaluatif
    6. Metode Hanya metode yang bisa diamati panca indra VS Juga metode lain
    7. Moral Non kognitif VS Kognitif
    8. Hubungan antara moral dan hukum Pemisahan tegas Vs Tidak ada pemisahan
    9. Ilmu Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris VS Ilmu hukum dalam arti luas

    Skema : Perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif.

    Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau dta sekunder, yang kemudian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tidak diperlukannya suatu penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam hal ini hipotesa kerja diperlukan yang mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian. Dalam penelitian hukum normatif penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi penyusunan kerangka konsepsionil mutlak diperlukan. Perumusan-perumusan kerangka konsepsionil didapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian atau yang hendak diteliti
    Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali apabila penelitiannya bersifat eksplanatoris. Pada penelitian non eksplanatoris kadang-kadang juga diperlukan hipotesa,misalnya , bila penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan korelasi antara beberapa gejala yang ditelaah. Jikalau penelitian ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

    Daftar Pustaka

    Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.
    Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
    Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,2008.
    http://soetandyo.wordpress.com/2010/09/18/tentang-teori-konsep-dan-paradigma-dalam-kajian-tentang-manusia-masyarakat-dan-hukumnya/#more-149.

    http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id

  5. Bagus Raditya E00099071 Marla Dwi Annisa E0009209 on March 1, 2011 9:57 pm

    1. Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Yang membuat beragamnya jenis penelitian hukum ini adalah konsep hukumnya, dan yang membedakan disini adalah konsep itu sendiri, sehingga berbeda pula obyek penelitianya. Selain itu, Karena hukum ini tidak mempelajari tentang pemerintahan saja tetapi juga hukum itu juga berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat (social)
    2. Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?
    Perbedaan ketiga peneletan hukum ini dapat dilihat dari bagaimana isu itu timbul. Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila: (1) para pihak yang berperkara/terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri, (2) terjadi kekosongan hukum; dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.
    Dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Dalam hal ini konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan, dan kadaluawarsa. Sedangkan didalam filsafat hukum, isu ini timbul dengan adanya penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum.

    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
    Berdasarkan konsepsi hukum dan konsekuensi metodenya membedakan penelitian hukum kedalam dua penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal. Penelitian hukum doctrinal.
    Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik – yang dikenali sebagai doktrin (atau aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (atau aliran) positifisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Berikut ini akan dipaparkan berturut-turut metode doktrinal yang dikenal dalam aliran hukum alam, metode doktrinal yang dianut kaum positivis (yang juga disebut kaum legis itu), dan kemudian juga metode doktrinal yang ditradisikan di kalangan para ahli hukum yang berpaham fungsionalis-realisme.
    Penelitian Non Doktrinal adalah penelitian, dimana hukum pun lalu dikonsepkan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi-moral sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma ius constitutum atau law as what it is the books, melainkan secara empiris yang teramati di alam pengalaman. Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya, kini hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja – dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak – untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara itu, dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasi masukan-masukan (tegasnya materi hukum in abstracto, yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya keputusan-keputusan in concreto), yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

    4. Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?
    Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudat hirarki perundang-undangn (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan murabahah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

  6. Arsyad Irvana , Mahana Putra on March 1, 2011 10:23 pm

    Arsyad Irvana (E0009057) Kelas H
    Mahana Putra (E0009205) Kelas H

    1. Karena terdapat perbedaan pendapat para ahli dimana terdapat dualisme penelitian hukum antara normatif dan empiris.
    Dalam paham normatif lebih mendasarkan pada sistem norma yang esklusif dimana hukum hanya diperuntukan untuk memberikan justifikasi tentang benar atau salah atas sutau kasus hukum yang terjadi. Secara garis besar bisa dikatakan hukum adalah ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem norma.
    Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi dengan sistem norma saja. Artinya keberadaan hukum tidak dapat dilaepaskan dari suatu keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait lembaga hukum tersebut.
    2. Dokmatik hukum merupakan penelitian yang pelaksanaannya berdasar pada suatu yang konkret atau nyata dan dilakukan secara praktis.
    Teori hukum yaitu sifat keilmuan ilmu hukum yang mendasarkan pada suatu konsep.
    Filsafat hukum yaitu sifat keilmuan yang pelaksanaannya berdasar pada sesuatu yang abstrak.
    3. Penelitian doktrinal yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangnya. Penelitian doktrinal tersebut dibagi tiga yaitu:
    a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral.
    b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang- undangan.
    c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai putusan hakim in concreto
    Penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi epiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadiya dan mengenai proses berkejanya hukum dalam masyarakat. Penelitian nondoktrinal dibagi dua yaitu :
    a. pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    b. manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.
    4. Perbedaan antara doktrinal dan nondoktrinal, terletak pada lamgkah teknis penelitian yang akan ditempuh. Pada doktrinal menekankan pada langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif. Sedangkan non doktrinal lebih pada observasi serta analisis yang empiris kuantitatif dan mengikuti pola penelitian ilmu sosial

  7. FAKHRY FAUZAN RUKMANA (E0007125) on March 1, 2011 10:34 pm

    1. Adanya keberagaman dalam penelitian hukum dikarenakan ada perbedaan dalam metodoogi, sudut pandang dan kepentingan.

    Metodologi adalah cara meneliti suatu subjek penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang ilmiah berdasarkan pakem yang telah ditetapkan.

    Sudut pandang adalah cara melihat suatu permasalahan yang menimbulkan suatu pertanyan yang akan dijawab dalam penelitian.

    Dan kepentingan adalah keperluan dan/atau kebutuhan peneliti hukum.

    2.Penelitian hukum pada tataran Dogmatik hukum adalah penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau perdebatan yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran atas hukum dikarenakan ambiguitas hukum yang ada, kekosongan hukum, atau dikarenakan adanya perbedaan penafsiran atas fakta hukum yang ada.

    Penelitian hukum dalam tataran teori hukum adalah penelitian untuk menggali lebih jauh makna suatu hukum ketika dihadapkan kepada suatu fakta hukum yang penelitiannya disandarkan kepada konsep hukum secara utopia.

    Penelitian hukum dalam tataran filasat hukum menurut Bellford adalah penelitian terhadap sebuah fakta hukum yang dihadapkan ke asas asas hukum yang ada di suatu negara. Namun Prof. Peter Mahmud Marzuki tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan Bellford karena mungkin saja suatu fakta hukum dapat dihadapkan dengan asas negara lain karena adanya komunikasi antar bangsa.

    3. Konsekuensi metode atas konsepsi hukum adalah akibat yang timbul dikarenakan pemahaman peneliti akan apa itu hukum. contohnya jika kita memahami hukum itu seperti apa yang tertulis maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Atau jika kita memahami hukum adalah pola perilaku sosial yang terlemabaga maka metode penelitian yang kita gunakan adalah metode non-doktrinal.

    4. Perbedaan antara penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal adalah data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian hukum doktrinal data yang aka kita pakai adalah hukum yang tertulis dan langsung dihadapkan ke fakta hukum.
    Data yang digunakan untuk penelitian non-doktrinal adalah :
    a. bahan hukum primer yang diambil langsung dari buku, seminar/loka karya/ sejenisnya, laporan lapangan, laporan teknis, majalah, desertasi atau tesis, dan paten.
    b. bahan hukum sekunder yaitu pustaka yang berisikan bahan hukum primer.
    c. bahan hukum tersier yang sifatnya menunjang yang berisikan informasi untuk bahan hukum primer dan sekunder.

  8. Dina Desi P. (E0009108) & Natalia Dwi W. (E00009231) on March 1, 2011 10:47 pm

    1. Adanya keberagaman jenis penelitian hukum karena perkembangan jaman ,dimana orang mulai menemukan cara mendiagnosa suatu masalah sesuai pandangan mereka atau secara deskriptif.Menjabarkan proses atau menyelesaikan permasalahan menurut pola pikir individu.Seperti Aristoteles ,beliau melihat suatu masalah dari hal yang umum ke khusus .Sedangkan Francis Bacon menggunakan metode empiris dengan pengumpulan fakta yang terjadi dilapangan.

    2.Perbedaan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki :
    Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila: para pihak yang berperkara/terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri,terjadi kekosongan hukum dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan, dan kadaluawarsa. Sedangkan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum.
    Berdasarkan hal tersebut, penelitian sosio-legal meskipun objeknya hukum bukan merupakan penelitian hukum, karena hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial—hukum dipandang dari segi luarnya saja, yang menitikberatkan perilaku individu/masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, misalnya efektivitas aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau
    sebaliknya.

    3.Konsekuensinya membedakan penelitian hukum kedalam dua penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.

    4.Perbedaan penelitian doktrinal dengan non doktrinal:
    -Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan /atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik – yang dikenali sebagai doktrin (atau aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (atau aliran) positifisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Berikut ini akan dipaparkan berturut-turut metode doktrinal yang dikenal dalam aliran hukum alam, metode doktrinal yang dianut kaum positivis dan kemudian juga metode doktrinal yang ditradisikan di kalangan para ahli hukum yang berpaham fungsionalis-realisme. Di Indonesia, metode doktrinal secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).

    -non doctrinal ,dimana hukum dikonsepkan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi-moral sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma ius constitutum atau law as what it is the books, melainkan secara empiris yang teramati di alam pengalaman. Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya, kini hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak – untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat.

  9. Yosef Damanik [Kelas D] on March 1, 2011 11:17 pm

    (1). Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bila dengan suatu metode penelitian hokum tidak ditemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka akan digunakan metode penelitian lain yang mungkin dapat menjawab permasalahan tersebut.

    Jenis-jenis penelitian Hukum Normatif
    1). Penelitian inventarisasi hukum positif yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain.

    Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventrisasi hokum posiif tersebut, yaitu :
    - Penetapan criteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukan sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum.
    - Mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut.
    - Dilakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah di identifikasikan dan di kumpulkan kedalam suatu sistem yang menyeluruh (kompherensif).

    Ada 3 (tiga) konsep pokok dalam melakukan kriteria identifikasi :
    1. Persepsi Legisme yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang.
    Berdasarkan konsep tersebut pada kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis saja.

    2. Konsepsi yang menekankan pentingnya norma hokum tidak tertulis untuk ikut serta disebut sebagai hukum.
    Meski tidak tertulis apabila norma itu secara konkrit dipatuhi oleh anggota masyarakat setempat maka norma ini harus dianggap sebagai hukum.

    3. Konsepsi bahwa hukum identik dengan putusan hakim.

    2). Penelitian terhadap Azas Hukum
    Dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.
    Penelitian terhadap asas hukum merupakan unsur idea dari hukum.

    Azas Hukum bisa berupa :
    - Azas Konstitutif yaitu azas yang harus ada dalam kehidupan suatu siste hukum atau disebut azas hukum umum.
    - Azas regulatif yaitu azas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

    3). Penelitian untuk menentang hukum (inkronito)
    Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu, dimanakah bunyi peraturan ditemukan,dsb.

    4). Penelitian terhadap sistimatika hukum.
    Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hokum primer dan skunder.
    Kerangka acuan yang di gunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (masyarakat hukum, subjek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum hak dan kewajiban).

    5). Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
    Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal.untuk dapat melakukan penelitian tersebut lebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perundang-udangan yang mengatur bidang hukum yang telah di tentukan untuk di teliti.

    (2) Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?

    Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum. Hal ini dapat digambarkan dalam skema.

    1). Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer).

    Dalam ati sempit bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi serta dalam arti tertentu juga menjelaskan hukum positif yang berlaku. Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer) tidak dapat membatasi pada suatu pemaparan dan sistematis melainkan secara sadar mengambil sikap berkenaan dengan butir-butir yang diperdebatkan jadi Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer) dalam hal-hal yang penting tidak hianya deskriptif melainkan juga perspektif
    (bersifat normatif).

    2). Filsafat Hukum
    Yaitu filsafat umum yang diterapkan pada hukum atau gejala-gejala hukum.
    Filsafat Hukum memiliki telaah meliputi :
    - Ontologi Hukum (penelitian tentang hakekat dari hukum)
    - Aksiologi Hukum (penentuan isi dan nilai)
    - Ideologi Hukum (ajaran idea)
    - Epistemologi Hukum (ajaran pengetahuan)
    - Teologi Hukum (hal meneetukan makna dan tujuan hukum)
    - Ajaran Ilmu dari Hukum (meta-teori dari ilmu hukum)
    - Logika Hukum

    A. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum.

    - Dogmatik hukum mempelajari aturan-aturan hukum itu dari suatu sudut pandang teknikal maka teori hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum ini.
    - Dogmatik hukum berbicara tentang hukum, teori hukum berbicara tentang cara yang dengannya ilmuwan hukum berbicara tentang hukum.
    - Dogmatik hukum mencoba lewat teknik-teknik interprestasi tertentu menerapkan teks undang-undang yang pada pandangan pertama tidak dapat diterapkan pada suatu masalah konkret, maka teori hukum mengajukan pertanyaan tentang dapat digunakannya teknik-teknik interprestasi, tentang sifat memaksa secara logical dari penalaran interprestasi dan sejenisnya lagi.

    B. Teori Hukum dan Ilmu Lain yang Objek Penelitiannya Hukum.

    - Jika teori hukum mewujudkan sebuah meta-teori berkenaan dengan dogamtik hukum maka filsafat hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta- disiplin berkenaan dengan teori hukum.
    - Secara structural teori hukum terhubungkan pada filsafat hukum dengan cara yang sama seperti dogmatika hukum terhadap teori hukum.
    - Filsafat hukum merupakan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan teori hokum
    - Filsafat hukum sebagai ajaran nilai dan teori hukum dan filsafat hokum sebagai ajaran ilmu dari teori hukum.
    - Filsafat hukum sebagai ajaran ilmu dari teori hukum dan sebagai ajaran pengetahuan mewujudkan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan teori hukum tidak memerlukan penjelasan lebih jauh, mengingat filsafat hukum mangambil sebagian dari kegiatan-kegiatan dari teori hukum itu sendiri sebagai subjek studi.
    - Teori hukum secara esensal bersifat interdisipliner, hal ini mengandung arti bahwa teori hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum (Sejarah Hukum, Logika Hukum, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan sejenisnya).
    - Tipikal dari teori hukum bahwa dalam hal ini ia mamainkan peranan mengintegrasikan, baik yang berkenaan dengan hubngan antara disiplin- disiplin ini satu terhadap yang lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil penelitian dari disiplin-disiplin ini dengan unsur-unsur dogmatika hukum dan filsafat hukum.

    (3). Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?

    1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be). Konsekuensinya Hukum disuatu daerah pastilah sama atau berlaku juga sebagai hokum di daerah lainya.
    2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Konsekuensinya adalah bahwa segala peraturan hokum diatur atau dituangkan dalam peraturan perundangan (hukum Positif), dimana perlangaran terhadap suatu norma hokum haruslah sesuai dengan apa yg termuat dalam peraturan perundangan tersebut.
    3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. Konsekuensinya bahwa Hukum itu tidak hanya berasal dari peraturan perundangan yg dibuat oleh penguasa atau pemerintah, tetapi Hakim juga dapat membuat atau menemukan suatu hokum baru yg tidak diatur dalam peraturan perundangan.
    4) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Konsekuensinya bahwa hokum itu timbul dari interaksi seseorang dalam masyarakat, adanya interaksi social dapat menyebakan timbulanya hokum.
    5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Konsekuensinya hokum itu hanya dipandang sebagai symbol dari interaksi dalam masyarakat. Perilaku social masyarakat menimbulak lahinya hokum

    (4) Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?

    - Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan murabahah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).
    Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :
    1). Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
    Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

    2). Pendekatan Konsep (conceptual approach)
    Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : pembiayaan murabahah, akad (perjanjian). Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

    - Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

    Yosef D D
    E0007242
    Kelas [D]

  10. Yosef Damanik [Kelas C] on March 1, 2011 11:20 pm

    (1). Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bila dengan suatu metode penelitian hokum tidak ditemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka akan digunakan metode penelitian lain yang mungkin dapat menjawab permasalahan tersebut.

    Jenis-jenis penelitian Hukum Normatif
    1). Penelitian inventarisasi hukum positif yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain.

    Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventrisasi hokum posiif tersebut, yaitu :
    - Penetapan criteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukan sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum.
    - Mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut.
    - Dilakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah di identifikasikan dan di kumpulkan kedalam suatu sistem yang menyeluruh (kompherensif).

    Ada 3 (tiga) konsep pokok dalam melakukan kriteria identifikasi :
    1. Persepsi Legisme yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang.
    Berdasarkan konsep tersebut pada kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis saja.

    2. Konsepsi yang menekankan pentingnya norma hokum tidak tertulis untuk ikut serta disebut sebagai hukum.
    Meski tidak tertulis apabila norma itu secara konkrit dipatuhi oleh anggota masyarakat setempat maka norma ini harus dianggap sebagai hukum.

    3. Konsepsi bahwa hukum identik dengan putusan hakim.

    2). Penelitian terhadap Azas Hukum
    Dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.
    Penelitian terhadap asas hukum merupakan unsur idea dari hukum.

    Azas Hukum bisa berupa :
    - Azas Konstitutif yaitu azas yang harus ada dalam kehidupan suatu siste hukum atau disebut azas hukum umum.
    - Azas regulatif yaitu azas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

    3). Penelitian untuk menentang hukum (inkronito)
    Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu, dimanakah bunyi peraturan ditemukan,dsb.

    4). Penelitian terhadap sistimatika hukum.
    Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hokum primer dan skunder.
    Kerangka acuan yang di gunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (masyarakat hukum, subjek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum hak dan kewajiban).

    5). Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
    Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal.untuk dapat melakukan penelitian tersebut lebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perundang-udangan yang mengatur bidang hukum yang telah di tentukan untuk di teliti.

    (2) Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?

    Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum. Hal ini dapat digambarkan dalam skema.

    1). Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer).

    Dalam ati sempit bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi serta dalam arti tertentu juga menjelaskan hukum positif yang berlaku. Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer) tidak dapat membatasi pada suatu pemaparan dan sistematis melainkan secara sadar mengambil sikap berkenaan dengan butir-butir yang diperdebatkan jadi Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer) dalam hal-hal yang penting tidak hianya deskriptif melainkan juga perspektif
    (bersifat normatif).

    2). Filsafat Hukum
    Yaitu filsafat umum yang diterapkan pada hukum atau gejala-gejala hukum.
    Filsafat Hukum memiliki telaah meliputi :
    - Ontologi Hukum (penelitian tentang hakekat dari hukum)
    - Aksiologi Hukum (penentuan isi dan nilai)
    - Ideologi Hukum (ajaran idea)
    - Epistemologi Hukum (ajaran pengetahuan)
    - Teologi Hukum (hal meneetukan makna dan tujuan hukum)
    - Ajaran Ilmu dari Hukum (meta-teori dari ilmu hukum)
    - Logika Hukum

    A. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum.

    - Dogmatik hukum mempelajari aturan-aturan hukum itu dari suatu sudut pandang teknikal maka teori hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum ini.
    - Dogmatik hukum berbicara tentang hukum, teori hukum berbicara tentang cara yang dengannya ilmuwan hukum berbicara tentang hukum.
    - Dogmatik hukum mencoba lewat teknik-teknik interprestasi tertentu menerapkan teks undang-undang yang pada pandangan pertama tidak dapat diterapkan pada suatu masalah konkret, maka teori hukum mengajukan pertanyaan tentang dapat digunakannya teknik-teknik interprestasi, tentang sifat memaksa secara logical dari penalaran interprestasi dan sejenisnya lagi.

    B. Teori Hukum dan Ilmu Lain yang Objek Penelitiannya Hukum.

    - Jika teori hukum mewujudkan sebuah meta-teori berkenaan dengan dogamtik hukum maka filsafat hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta- disiplin berkenaan dengan teori hukum.
    - Secara structural teori hukum terhubungkan pada filsafat hukum dengan cara yang sama seperti dogmatika hukum terhadap teori hukum.
    - Filsafat hukum merupakan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan teori hokum
    - Filsafat hukum sebagai ajaran nilai dan teori hukum dan filsafat hokum sebagai ajaran ilmu dari teori hukum.
    - Filsafat hukum sebagai ajaran ilmu dari teori hukum dan sebagai ajaran pengetahuan mewujudkan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan teori hukum tidak memerlukan penjelasan lebih jauh, mengingat filsafat hukum mangambil sebagian dari kegiatan-kegiatan dari teori hukum itu sendiri sebagai subjek studi.
    - Teori hukum secara esensal bersifat interdisipliner, hal ini mengandung arti bahwa teori hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum (Sejarah Hukum, Logika Hukum, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan sejenisnya).
    - Tipikal dari teori hukum bahwa dalam hal ini ia mamainkan peranan mengintegrasikan, baik yang berkenaan dengan hubngan antara disiplin- disiplin ini satu terhadap yang lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil penelitian dari disiplin-disiplin ini dengan unsur-unsur dogmatika hukum dan filsafat hukum.

    (3). Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?

    1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be). Konsekuensinya Hukum disuatu daerah pastilah sama atau berlaku juga sebagai hokum di daerah lainya.
    2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Konsekuensinya adalah bahwa segala peraturan hokum diatur atau dituangkan dalam peraturan perundangan (hukum Positif), dimana perlangaran terhadap suatu norma hokum haruslah sesuai dengan apa yg termuat dalam peraturan perundangan tersebut.
    3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. Konsekuensinya bahwa Hukum itu tidak hanya berasal dari peraturan perundangan yg dibuat oleh penguasa atau pemerintah, tetapi Hakim juga dapat membuat atau menemukan suatu hokum baru yg tidak diatur dalam peraturan perundangan.
    4) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Konsekuensinya bahwa hokum itu timbul dari interaksi seseorang dalam masyarakat, adanya interaksi social dapat menyebakan timbulanya hokum.
    5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Konsekuensinya hokum itu hanya dipandang sebagai symbol dari interaksi dalam masyarakat. Perilaku social masyarakat menimbulak lahinya hokum

    (4) Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?

    - Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan murabahah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).
    Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :
    1). Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
    Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

    2). Pendekatan Konsep (conceptual approach)
    Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : pembiayaan murabahah, akad (perjanjian). Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

    - Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

    Yosef D D
    E0007242
    Kelas [C]

  11. Lionel Putra Dirgantara/E0009191 & Ryan Dwi Cahya/E0009306 on March 1, 2011 11:31 pm

    TUGAS METODE PENELITIAN HUKUM
    Kelas: H
    Nama/Nim:
    Lionel Putra D/E0009191
    Ryan Dwi Cahya/E0009306

    1. Menurut kami kenapa terdapat kerakagamn jenis penelitian hukum karena keberagaman jenis penelitian hukum tidak bersumber pada satu sumber saja, melainkan mengambil pendapar para ahli peneliti hukum yang mempunyai pendapat sendiri-sendiri sehingga pendapat para ahli tersebut tidak salah sehingga terjadi keragaman dalam hal penelitian hukum. Dan penelitian hukum berkembang sesuai dengan jaman atau bisa dikatakan menyesuaikan dengan hukum yang sekarang seiring berjalan nya waktu dalam suatu negara. Penelitian hukum mempunyai sifat idukatif yang mempunyai arti bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada yang kita tidak ketahui dan apa halyang kita cari dari sumber-sumber dan apa yang kita ketahui itu bukan kebenaran mutlak oleh sebab itu banyak bermunculan berbagai macam dan jenis-jenis penelitian hukum untuk menemukan kaidah hukum yang benar sehingga tidak ada simpang siur dikalangan masyarakat.

    2. Perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum ialah isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila (1) para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri. (2) terjadi kekosongan hukum. (3) terdapat perbedaan penafsiran atau fakta. Tidak dapat disangkal bahwa isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum lebih memberat kepada aspek praktis ilmu hukum. Kemudian dari teori teori hukum dapat dilihat apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Dan didalam filsafat hukum perbedaan nya terletak pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok. Aturan-aturan pokok tersebut tidak perlu diuji lagi. Diatas aturan-aturan pokok tersebut tidak ada lagi aturan.

    3. Konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto ialah mengkonsepkan hukum kedalam lima konsep dasar, yaitu:
    1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be).
    2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional
    3. hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sebagai judge made law.
    4. hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    5. hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

    4. Perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian non doktrinal/empiris adalah penelitian doktrinal/normative mendasarkan pada konsep legistis positivis yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang dan memandang hukum sebagai lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada dimasyarakat. Penelitian non doktrinal/empiris dkonsepkan sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

  12. RINTIS HANDIKA P on March 1, 2011 11:32 pm

    RINTIS HANDIKA P (E0009292)
    RIZZA KURNIAWAN (E0009299)
    KELAS : H ( MPH )

    1.Penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan logis untuk memecahkan atau menemukan kebenaran atau jawaban atas gejala atau peristiwa hukum tertentu.
    Timbulnya keanekaragaman penelitian hukum terjdai karena banyaknya aspek didalam ilmu hukum, menurut soerjono soekanto ada beberapa klasifikasi tentang hukum yaitu :
    Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan)
    Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan
    Hukum dalam arti kaedah atau norma
    Hukum dalam arti tata hukum atau hukum posistif
    Hukum dalam arti keputusan pejabat
    Hukum dalam arti petugas
    Hukum dalam arti proses pemerintahan
    Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg
    Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai

    2. Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll). Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.
    Menurut Peter Mahmud : Berdasarkan sifat keilmuan ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga lapisan, dalam bukunya Jan Gijssels dan Mark van Hoecke membagi ketiga lapisan tersebut adalah rechtsdogmatiek (Dogma Hukum), rechtsteorie (Teori Hukum) dan rechtsfilosie (Filsafat Hukum).
    Dalam hal kemurnian ilmu hukum sebagai suatu ilmu, dari ketiga pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua diantaranya (dogma hukum dan teori hukum) adalah merupakan ilmu J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain.
    Sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain karena didalamnya akan mempelajari banyak hal yang bersilangan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis.

    3. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan tentang konsep hokum, Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be).Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.
    Dengan pendapatnya tersebut, menimbulkan beberapa konsekuensi metode, antara lain :
    1. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari :
    • Penelitian terhadap azas-azas hukum
    • Penlitian terhadap sistimatika hukum
    • Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
    • Penelitian sejarah hukum
    • Penelitian perbandingan hukum
    . Penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari :
    • Penelitian terhadap identifikasi hukum
    • Penelitian terhadap efektifitas hukum
    Dan Soetandyo Wignjosoebroto, membagi penelitian
    Hukum dalam :
    1. Penelitian hukum doktrinal, yang terdiri dari :
    a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif
    b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas / doktrin
    c. Penelitian yang berupa penemuan hukum in concreto

    2. Penelitian Hukum Non Doktrinal
    Penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan Teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Tipologi penelitian Ini sering disebut dengan sosio legal research.

    4. perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris

    I. Penelitian Hukum Normatif
    Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.(Soerjono Soekanto, 1982:52):
    Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan pada :
    a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
    Seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
    b. Penelitian terhadap sistematika hukum
    Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.
    c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
    Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

    d. Penelitian terhadap perbandingan hukum
    Merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem hukum.
    e. Penelitian terhadap sejarah hukum
    Merupakan penelitian yang lebih dititik beratkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Biasanya dalam perkembangan demikian, pada setiap analisa yang dilakukan akan mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.
    II. Penelitian Hukum Empiris
    Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Mengapa demikian?, oleh karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.
    Menurut Soetandyo Wignjosoebroto
    penelitian hukum nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum. Validitas hukum tidak ditentukan oleh norma abstrak yang lahir dari kontruksi pemikiran manusia, melainkan dari kenyataan-kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum dan permasalahannya, berbagai konsep, doktrin dan metode ilmu-ilmu selain ilmu hukum yang bersinggungan dengan masyarakat menjadi sahabat dalam studi hukum. Selain menggunakan cara deduktif, penelitian nondoktrinal lebih banyak menggunakan cara indkutif untuk menampilkan kenyataan.
    Jadi Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau dta sekunder, yang kemudian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tidak diperlukannya suatu penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam hal ini hipotesa kerja diperlukan yang mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian. Dalam penelitian hukum normatif penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi penyusunan kerangka konsepsionil mutlak diperlukan. Perumusan-perumusan kerangka konsepsionil didapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian atau yang hendak diteliti
    Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali apabila penelitiannya bersifat eksplanatoris. Pada penelitian non eksplanatoris kadang-kadang juga diperlukan hipotesa,misalnya , bila penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan korelasi antara beberapa gejala yang ditelaah. Jikalau penelitian ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

    daftar pustaka
    http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/02/27/bahan-diskusi-mph-kelas-c-dan-h/
    http://www.pa-tanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=61:metode-penelitian&catid=6:artikel-umum&Itemid=11
    http://yancearizona.wordpress.com/2010/06/17/berkenalan-dengan-metode-penelitian-sosiolegal/
    http://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/
    http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum/

  13. Denny G. Ompusunggu on March 1, 2011 11:40 pm

    1. Terdapatnya beragam jenis penelitian hukum karena timbulnya isu hukum, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskipsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada penelitian yang bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan adalah true atau false, sedang dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong, dengan demikian hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.
    Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan dalam di dalam penelitian hukum, dengan beragamnya isu hukum, maka beragam pula jenis penelitian hukum karena bertujuan juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai gejala hukum tertentu. Banyaknya jenis penelitian hukum seiring dengan banyaknya masalah hukum.
    2. Penelitian hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila para pihak yang berperkara atau saling terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri, juga terjadi kekosongan hukum dan terdapat perbadaan penafsiran atas fakta. Penelitian hukum dalam teori hukum harus mengandung konsep hokum. Konsep hokum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib. Dalam teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu, untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dalam penerapan aturan hukum. Sedangkan penelitian hukum dalam filsafat hukum berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum. Asas-asas hukum mempunyai arti penting dalam pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum.
    3. Berdasarkan konsepsi hukum dan konsekuensi metodenya membedakan penelitian hukum kedalam dua penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.
    Penelitian hukum doktrinal:
    -Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif
    -Penelitian yang berupa usaha penemuan asas / doktrin
    -Penelitian yang berupa penemuan hukum in concre
    Penelitian hukum non-doktrinal :
    Penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut dengan sosio legal research.

    4. Dalam penelitian hukum doktrinal atau normatif, seorang peneliti, harus mampu memilah apakah sebuah peristiwa yang hendak dikaji merupakan sebuah peristiwa hukum atau bukan (non-hukum), sehingga kemudian dapat diketahui dari peristiwa hukum tersebut, apakah sebuah masalah dapat dikategorikan sebagai sebuah masalah hukum atau tidak.
    Penelitian hukum normatif juga menolak pengertian bahwa hukum merupakan bagian dari sebuah gejala-gejala sosial, sehingga penelitian atas efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat bukanlah tujuan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan,
    Dalam kajian Non-doktrinal, hukum tidak lagi dokonsepkan secara filosofi-moral sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma ius constitutum atau law as what it is in the books, melainkan secara empiris yang teramati di dalam pengalaman, dengan kata lain hukum tidak lagi dimaknakan sebagai suatu norma-norma yang eksis dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Penelitian Non-doktrinal melihat Dari segi subtansinya kini hukum terlihat sebagai kekuatan sosial yang empiris weujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif dan mungkin saja tidak efektif, untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Dari segi stukturnya, hukum terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentrasformasikan masukan-masukan (materi hukum in abstacto-UU) menjadi keluaran-keluaran (keputusan in concreto), yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan serta proses interaksi yang berlangsung dalam masyarakat.

  14. Yosef Damanik [Kelas C] on March 1, 2011 11:56 pm

    (1). Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bila dengan suatu metode penelitian hokum tidak ditemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka akan digunakan metode penelitian lain yang mungkin dapat menjawab permasalahan tersebut.

    Jenis-jenis penelitian Hukum Normatif
    1). Penelitian inventarisasi hukum positif yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain.

    Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventrisasi hokum posiif tersebut, yaitu :
    - Penetapan criteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukan sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum.
    - Mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut.
    - Dilakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah di identifikasikan dan di kumpulkan kedalam suatu sistem yang menyeluruh (kompherensif).

    Ada 3 (tiga) konsep pokok dalam melakukan kriteria identifikasi :
    1. Persepsi Legisme yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang.
    Berdasarkan konsep tersebut pada kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis saja.

    2. Konsepsi yang menekankan pentingnya norma hokum tidak tertulis untuk ikut serta disebut sebagai hukum.
    Meski tidak tertulis apabila norma itu secara konkrit dipatuhi oleh anggota masyarakat setempat maka norma ini harus dianggap sebagai hukum.

    3. Konsepsi bahwa hukum identik dengan putusan hakim.

    2). Penelitian terhadap Azas Hukum
    Dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.
    Penelitian terhadap asas hukum merupakan unsur idea dari hukum.

    Azas Hukum bisa berupa :
    - Azas Konstitutif yaitu azas yang harus ada dalam kehidupan suatu siste hukum atau disebut azas hukum umum.
    - Azas regulatif yaitu azas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

    3). Penelitian untuk menentang hukum (inkronito)
    Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu, dimanakah bunyi peraturan ditemukan,dsb.

    4). Penelitian terhadap sistimatika hukum.
    Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hokum primer dan skunder.
    Kerangka acuan yang di gunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (masyarakat hukum, subjek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum hak dan kewajiban).

    5). Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
    Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal.untuk dapat melakukan penelitian tersebut lebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perundang-udangan yang mengatur bidang hukum yang telah di tentukan untuk di teliti.

    (2) Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?

    Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum. Hal ini dapat digambarkan dalam skema.

    1). Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer).

    Dalam ati sempit bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi serta dalam arti tertentu juga menjelaskan hukum positif yang berlaku. Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer) tidak dapat membatasi pada suatu pemaparan dan sistematis melainkan secara sadar mengambil sikap berkenaan dengan butir-butir yang diperdebatkan jadi Dogmatik Hukum (Rechtsdogmatiek) atau Ajaran Hukum (Rechtsleer) dalam hal-hal yang penting tidak hianya deskriptif melainkan juga perspektif
    (bersifat normatif).

    2). Filsafat Hukum
    Yaitu filsafat umum yang diterapkan pada hukum atau gejala-gejala hukum.
    Filsafat Hukum memiliki telaah meliputi :
    - Ontologi Hukum (penelitian tentang hakekat dari hukum)
    - Aksiologi Hukum (penentuan isi dan nilai)
    - Ideologi Hukum (ajaran idea)
    - Epistemologi Hukum (ajaran pengetahuan)
    - Teologi Hukum (hal meneetukan makna dan tujuan hukum)
    - Ajaran Ilmu dari Hukum (meta-teori dari ilmu hukum)
    - Logika Hukum

    A. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum.

    - Dogmatik hukum mempelajari aturan-aturan hukum itu dari suatu sudut pandang teknikal maka teori hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum ini.
    - Dogmatik hukum berbicara tentang hukum, teori hukum berbicara tentang cara yang dengannya ilmuwan hukum berbicara tentang hukum.
    - Dogmatik hukum mencoba lewat teknik-teknik interprestasi tertentu menerapkan teks undang-undang yang pada pandangan pertama tidak dapat diterapkan pada suatu masalah konkret, maka teori hukum mengajukan pertanyaan tentang dapat digunakannya teknik-teknik interprestasi, tentang sifat memaksa secara logical dari penalaran interprestasi dan sejenisnya lagi.

    B. Teori Hukum dan Ilmu Lain yang Objek Penelitiannya Hukum.

    - Jika teori hukum mewujudkan sebuah meta-teori berkenaan dengan dogamtik hukum maka filsafat hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta- disiplin berkenaan dengan teori hukum.
    - Secara structural teori hukum terhubungkan pada filsafat hukum dengan cara yang sama seperti dogmatika hukum terhadap teori hukum.
    - Filsafat hukum merupakan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan teori hokum
    - Filsafat hukum sebagai ajaran nilai dan teori hukum dan filsafat hokum sebagai ajaran ilmu dari teori hukum.
    - Filsafat hukum sebagai ajaran ilmu dari teori hukum dan sebagai ajaran pengetahuan mewujudkan sebuah meta-disiplin berkenaan dengan teori hukum tidak memerlukan penjelasan lebih jauh, mengingat filsafat hukum mangambil sebagian dari kegiatan-kegiatan dari teori hukum itu sendiri sebagai subjek studi.
    - Teori hukum secara esensal bersifat interdisipliner, hal ini mengandung arti bahwa teori hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum (Sejarah Hukum, Logika Hukum, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan sejenisnya).
    - Tipikal dari teori hukum bahwa dalam hal ini ia mamainkan peranan mengintegrasikan, baik yang berkenaan dengan hubngan antara disiplin- disiplin ini satu terhadap yang lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil penelitian dari disiplin-disiplin ini dengan unsur-unsur dogmatika hukum dan filsafat hukum.

    (3). Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?

    1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be). Konsekuensinya Hukum disuatu daerah pastilah sama atau berlaku juga sebagai hokum di daerah lainya.
    2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Konsekuensinya adalah bahwa segala peraturan hokum diatur atau dituangkan dalam peraturan perundangan (hukum Positif), dimana perlangaran terhadap suatu norma hokum haruslah sesuai dengan apa yg termuat dalam peraturan perundangan tersebut.
    3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. Konsekuensinya bahwa Hukum itu tidak hanya berasal dari peraturan perundangan yg dibuat oleh penguasa atau pemerintah, tetapi Hakim juga dapat membuat atau menemukan suatu hokum baru yg tidak diatur dalam peraturan perundangan.
    4) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Konsekuensinya bahwa hokum itu timbul dari interaksi seseorang dalam masyarakat, adanya interaksi social dapat menyebakan timbulanya hokum.
    5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Konsekuensinya hokum itu hanya dipandang sebagai symbol dari interaksi dalam masyarakat. Perilaku social masyarakat menimbulak lahinya hokum

    (4) Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?

    - Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan murabahah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).
    Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :
    1). Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
    Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

    2). Pendekatan Konsep (conceptual approach)
    Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : pembiayaan murabahah, akad (perjanjian). Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

    - Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

    Yosef D D
    E0007242
    Kelas [C]

  15. Aqmarina Rasika & Lisnawati on March 2, 2011 12:11 am

    JAWABAN
    1. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktri hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang terjadi tersebut dalam lapisan masyarakat tentunya sangat beragam. Masing-masing memiliki aturan, konsep, serta dasar hukum yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai permasalahan maupun isu-isu hukum dilakukan pembagian karakteristik di dalam melakukan penelitian hukum, tujuannya adalah agar dalam melakukan penelitian, terdapat pembagian karakter penelitian yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.
    Penyebab terjadinya keberagaman jenis penelitian hukum:
    a. Keanekaragaman karakter, isu hukum yang terjadi dalam masyarakat;
    b. Perbedaan jenis atau karakteristik hukum, yaitu preskriptif dan terapan;
    c. Keanekaragaman tujuan penelitian, misalnya penelitian untuk keperluan akademis, yaitu skripsi, tesis, atau penelitian untuk keperluan praktis, yaitu untuk kepentingan klien dan praktisi hukum.

    2. Penelitian hukum dalam lapisan dokmatik hukum menurut Peter Mahmud:
    Pada lapisan dokmatif hukum, sesuatu menjadi isu hukum apabila di dalam masalah hukum tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi. Isu hukum dalam ruang lingkup dokmatik hukum timbul apabila:
    - Para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri;
    - Terjadi kekosongan hukum;
    - Terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.
    Penelitian hukum dalam ruang lingkup dokmatik hukum lebih memberat kepada aspek praktis ilmu hukum.


    Penelitian hukum menurut terori hukum oleh Peter Mahmud:
    Penelitian hukum dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum karena konsep hukum merupakan suatu gagasan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Penelitian hukum dalam teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum.

    Penelitian hukum menurut filsafat hukum oleh Peter Mahmud
    Isu hukum dalam penelitian ini harus menyangkut asa-asas hukum. Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pengembangan ilmu hukum. Di dalam penerapan hukum, asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Sedangkan bagi pengembangan ilmu hukum, asas hukum mempunyai kegunaan karena dalam asas hukum dalam ditunjukkan berbagai aturan hukum yang ada pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Oleh Karena itu penelitian terhadap asas hukum mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi dunia akademis, pembuatan undang-undang, maupun praktrk peradilan.

    3. Konsekuensi dari konsep hukum yang diutarakan Soetandyo Wignjosoebroto adalah timbulnya penelitian hukum doctrinal dan non doctrinal.
    a. Penelitian Hukum Doktrinal
    Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik – yang dikenali sebagai doktrin (atau aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (atau aliran) positifisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Berikut ini akan dipaparkan berturut-turut metode doktrinal yang dikenal dalam aliran hukum alam, metode doktrinal yang dianut kaum positivis (yang juga disebut kaum legis itu), dan kemudian juga metode doktrinal yang ditradisikan di kalangan para ahli hukum yang berpaham fungsionalis-realisme. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).
    b. Penelitian Hukum Non Doktrinal
    Hukum dikonsepkan sebagai gejala yang berada, bergerak atau beroperasi di dunia empiris, hukum – baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan in concreto yang berkekuasaan – dari perspektif ini kini hukum akan menampakkan diri sebagai fakta alami yang tentunya akan tunduk kepada keajegan-keajegan (regularities, nomor) atau keseragaman-keseragaman (uniformities). Dengan demikian, menurut konsepnya, hukum akan dapat diamati. Kalau demikian halnya, hukum yang dikonsepkan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan objek penelitian yang dikerjakan secara saintifik, non-doktrinal, dan tidak akan lagi dijadikan “sekadar” objek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka (atas daar prosedur logika yang deduktif semata-mata, dengan premis-premis yang diperoleh dari bahan-bahannya (yang primer atau yang sekunder) atau dari sumber-sumbernya di ranah normatif (baik yang formil maupun yang matriil). Perubahan konsep hukum – dari konsep positivistis ke konsep empiris-sosilologi – ini tak pelak akan menimbulkan konsekuensi metodologis yang cukup jauh juga, yaitu digunakannya metode saintifik untuk pengkajian dan penelitiannya.
    Adapun ciri metode yang saintifik ini:
    - Peran logika induksi yang amat mengedepan untuk menemukan asas-asas umum (empirical uniformities) dan teori-teori (baik yang miniatur atau yang middle range maupun yang grand) melalui silogisme induksi. Dalam silogisme induksi ini, premis-premis (kecuali tentu saja konklusinya) selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Di sinilah letak bedanya dengan model penelitian doktrinal yang dikerjakan oleh para filosof-moralis ataupun teoretis positivis untuk menemukan asas-asas umum hukum positif. Penelitian-penelitian doktrinal selalu bertolak secara deduktif dari noma-norma yang kebenarannya bernilai formal, dan tidak berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materialnya selalu dipersoalkan dan karenanya selalu dicek
    - karena menggunakan silogisme induksi dan memperoleh simpulan-simpulan dari suatu proses induksi, simpulan-simpulan yang diperoleh sebagai conclusio di dan dari dalam silogisme induksi, selalulah berupa diskripsi atau eksplanasi tentang ada-tidaknya hubungan (entah kausal atau entah korelatif) antara berbagai variabel sosial-hukum.

    4. Perbedaan penelitian doctrinal atau normative dengan penelitian hukum non doctrinal atau empiris
    a. Metode pendekatan
    - Penelitian Normatif: Normative/ yuridis, dokmatis (hukum diindentifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang).
    - Penelitian Empiris: Empiris/sosiologis/perilaku (hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola).
    b. Kerangka teori
    - Penelitian Normatif: Teori-teori intern tentang hukum, contoh: undang-undang, peraturan.
    - Penelitian Empiris: Teori social mengenai hukum, teori hukum sosiologis.
    c. Data
    - Penelitian Normatif: Data sekunder (bahan hukum).
    - Penelitian Empiris: Data primer.
    d. Analisis data
    - Penelitian Normatif: Kualitatif/logika/penalaran yang kemudian diungkapkan dengan bahasa/kalimat.
    - Penelitian Empiris: Kualitatif/kuantitatif dengan statistic.
    e. Langkah-langkah penelitian
    - Penelitian Normatif: Penetapan criteria identifikasi, seleksi dan pengumpulan norma-norma, pengorganisasian norma-norma yang dikumpulkan (silogisme : premis mayor-premis minor).
    - Penelitian Empiris: Permasalahan-teori-metode-data-analisis-kesimpulan.

    sumber:
    . Metodologi Penelitian karangan Peter Mahmud
    . http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/

    MPH kelas C
    Aqmarina Rasika
    Lisnawati

  16. Novia Kusumastuti IP (E.0009247) on March 2, 2011 3:18 am

    1. karena proses/aktifitas serta tujuan dari penelitian hukum yg berbeda, dimana penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yg dihadapi.
    hal2 yg menjadi penyebabnya :
    -tujuan penelitian hukum : menurut peter mahmud marzuki terdapat 2 jenis penelitian hukum, penelitian untuk keperluan praktis dan penelitian untuk keperluan akademis.
    -masalah yg dihadapi : setiap masalah mempunyai proses penyelesaian yg berbeda, maka berbeda pula terhadap proses penelitian hukumnya.
    -menurut terry hutchinson penelitian hukum dalam kategori applied research menjadi 4 tipe, doktrinal research, reform oriented research, theoretical research, fundamental research.
    -berdasarkan konsepsi hukum dan konsekuensi metode menurut soetandyo wignjosoebroto yaitu penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal.

    2. dogmatik hukum : sifat keilmuan bersifat konkret dan praktis. penafsiran yg berbeda thd teks peraturan krn ketidakjelasan, terjadi kekosongan hukum, perbedaan penafsiran atas fakta.
    teori hukum : sifat keilmuan bersifat konsep. suatu gagasan yg dapat direalisasikan dlm kerangka berjalannya aktifitas hidup di masyarakat secara tertib.
    filsafat hukum : sifat keilmuan bersifat abstrak dan asas. berkaitan dgn asas hukum. sangat penting bagi dunia akademis, pembuatan UU dan praktik peradilan.

    3. asas2 kebenaran & keadilan yg bersifat universal : doktrinal, logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yg diyakini bersifat self-evident.
    norma2 positif di dalam sistem per-UU-an hukum nasional : doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.
    apa yg diputuskan hakim in concreto dan tersistemisasi sbg judges through judicial processes : doktrinal seperti di muka, tapi juga non doktrinal bersarankan logika induksi untuk mengkaji court behaviour.
    pola perilaku sosial yg terlembagakan, eksis sbg variabel social yg empirik : sosial/non doktrinal dgn pendekatan struktural/makro dan umumnya terkuantifikasi.
    manifestasi makna2 simbolik para perilaku sosial sbgmn tampak dlm interaksi antar mereka : sosial/non doktrinal dgn pendekatan interaksional/mikro, dgn analisis kualitatif.

    4. doktrinal : pendekatan normatif ke arah pembenaran ius constituendum, doktrinal dan hukum positif.
    non doktrinal : studi makro peran hukum dlm masyarakat(realitas empirik), studi mikro perilaku dlm kehidupan hukum (realitas simbolik).
    normatif : asas2 hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. hukum diidentifikasi sbg norma peraturan,undang2.
    empiris : identifikasi hukum, efektifitas hukum. hukum diidentifikasi sbg perilaku yg mempola.

  17. DANY NUGROHO S (E0009085) & UMAR HASAN W (E0009338) KELAS H on March 2, 2011 6:35 am

    1. Terdapat keberagaman pendapat dan paham–paham para ahli karena adanya dualisme penelitian hukum antara normatif dan empiris.
    Ilmu yang mendasarkan pada sistem norma yang esklusif (paham normatif). Hukum sebagai sistem norma berlaku universal dan tidak terkait dengan kondisi sosial di sekitarnya, dimana hukum hanya diperuntukan untuk memberikan justifikasi tentang benar atau salah atas suatu kasus hukum yang terjadi. Hukum hanya berfunsi teknis untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum oleh para juris ataupun lawyer di dalam pergaulan masyarakat. Secara garis besar hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem norma.
    Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari suatu keadaan sosial masyarakat (paham empiris) serta perilaku manusia yang terkait lembaga hukum tersebut. Selain itu, hukum bisa pula dimaknai sebagai gejala sosial dalam bentuk perilaku masyarakat yang ajek dan berulang-ulang.
    2. Dokmatik hukum adalah penelitian yang pelaksanaannya berdasar pada sesuatu yang konkret atau nyata dan dilakukan secara praktis.
    Teori hukum adalah sifat keilmuan ilmu hukum yang mendasarkan pada suatu konsep.
    Filsafat hukum adalah sifat keilmuan yang pelaksanaannya berdasar pada sesuatu yang abstrak.
    3. Menurut Sutadnyo Wigyosubroto penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.
    Penelitian hukum doktrinal dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
    • Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.
    • Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang- undangan menurut doktrin positivisme.
    • Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai putusan hakim in concreto menurut doktrin realisme
    Sedangkan penelitian hukum nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum. Validitas hukum tidak ditentukan oleh norma abstrak yang lahir dari kontruksi pemikiran manusia, melainkan dari kenyataan-kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum dan permasalahannya, berbagai konsep, doktrin dan metode ilmu-ilmu selain ilmu hukum yang bersinggungan dengan masyarakat menjadi sahabat dalam studi hukum. Selain menggunakan cara deduktif, penelitian nondoktrinal lebih banyak menggunakan cara indkutif untuk menampilkan kenyataan.
    Penelitian nondoktrinal dibagi dua yaitu :
    • pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    • manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.
    4. Perbedaan antara doktrinal dan nondoktrinal ada pada metode pendekatan, pada doktrinal menggunakan normatif/juridis/legistis/dogmatik (hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang) . Sedangkan nondoktrinal menggunakan empiris/sosiologis/perilaku/peran (hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola). Dan pada langkah analisis penelitian yang akan ditempuh. Pada doktrinal menekankan pada langkah kualitatif/logika/penalaran. Sedangkan non doktrinal lebih pada observasi mengikuti pola penelitian ilmu sosial.

  18. Sandhi Permana (E0009311) on March 2, 2011 7:35 am

    Nama : Sandhi Permana
    NIM : E0009311
    Kelas : H

    1. a. Karena subjektivitas masing-masing peneliti
    b. Menurut Jujun. S. Suriasumantri menyatakan kegiatan ilmuwan dalam melakukan penelitian pada jiwawanya merupakan komitmen moral dan intelektual untuk mencari kebenaran dengan cara sejujur-jujurnya. Cara tersebut sangat beragam untuk menempuh suatu kebenaran sehingga terjadi bermacam-macam jenis penelitian hukum
    Cara tersebut antara lain: penemuan secara kebetulan, trial and error, pemecahan spekulatif, berdasarkan pengalaman, dan metode ilmiah.
    c. Karena perbedaan dalam cara pengelompokannya yaitu berdasarkan pemakaian, bidang yang diteliti, sifat permasalahan, sifat atau tempat, macam atau asal data, dan analisis data.
    d. Perkembangan jaman yang menyebabkan perubahan pola berpikir, discovery,dan inovasi baik dari segi IPTEK, social, budaya, ekonomi, maupun hukum pada khususnya.

    2. A. Dogmatik Hukum
    - Isu hukum timbul apabila pihak yang berperkara mengemukakan penafsiran berbeda terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan tersebut, terjadi kekosongan huku, dan terjadi perbedaan penafsiran tentang fakta.
    - Isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi
    - Digunakan karena adanya kebutuhan untuk pembangunan hukum
    - Lebih memperberat pada aspek praktis yang dapat diperoleh dari penelitian akademis

    B. Teori Hukum
    - Digunakan untuk menggali makna lebih dalam tentang suatu aturan hukum
    - Digunakan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu kajian hukum tertentu
    - Isu hukum harus mengandung konsep hukum yang dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib
    C. Filsafat Hukum
    - Berupa aturan-aturan pokok yang tidak perlu diuji lagi yang disebut juga sebagai asas hukum
    - Asas hukum dapat mengalami perubahan sangat lambat dibandingkan dengan perubahan peraturan hukum, dan bersifat abstrak
    - Penelitian ini mempunyai nilai yang sangat penting baik dalam dunia akademis, pembuatan Undang-Undang, maupun praktik peradilan

    3. Soetandyo Wingjosoebroto membedakan dualisme penelitian hukum yaitu penelitian doctrinal dan non doctrinal.
    Dalam praktik penelitian hukum, kadang kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan dan saling mendukung, sehingga menghasilkan beragam variasi metode dalam studi hukum. Meskipun demikian, kebanyakan pengajar metode penelitian hukum di perguruan tinggi masih bersikukuh membedakan penelitian hukum menjadi dua kutub yang bertolak belakang. Bila suatu penelitian menggunakan metode doktrinal, maka ia tidak mungkin nondoktrinal, demikian pula sebaliknya. Dalam ketegangan itu, metode penelitian sosiolegal muncul sebagai varian metode penelitian hukum yang menjembatani kecenderungan dikotomis tersebut. Metode penelitian sosiolegal melakukan sekaligus pendekatan normatif (karakter utama penelitian doktrinal) dengan pendekatan empiris (karakter utama penelitian nondoktrinal) dalam suatu studi hukum dengan karakter metodologisnya tersendiri.
    sosiolegal dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritikal dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Dengan demikian penelitian hukum tidak terkungkung menjadi penelitian dogmatis sekaligus juga tidak liar menjadi penelitian non-hukum. Penggunaan sekaligus dua pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum supaya hukum benar-benar hadir untuk mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, terutama bagi kalangan marjinal yang realitasnya sering diabaikan dalam studi hukum normatif.

    4. A. Soerjono Soekanto
    1. Penelitian Hukum Normatif:
    a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
    b. Penelitian terhadap sistematika hukum
    c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
    d. Penelitian sejarah hukum
    e. Penelitian perbandingan hukum
    2. Penelitian Hukum Empiris
    a. Penelitian terhadap identifikasi hukum
    b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

    B. Soetandyo Wingjosoebroto
    1. Penelitian Doktrinal
    a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif
    b. Penelitian yang berupa usaha menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah
    c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concerto yang layak ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu

    2. Penelitian NonDoktrinal
    a. Penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum dalam masyarakat
    b. Penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat

    DAFTAR PUSTAKA
    Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta
    Sunggono, Bambang. 1996. Metodologi Penelitian Hukum.PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
    From http://yancearizona.wordpress.com/2010/06/17/berkenalan-dengan-metode-penelitian-sosiolegal/ , 1 Maret 2011

  19. Niken-Ariyani on March 2, 2011 8:03 am

    1. Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Pembedaan jenis dalam penelitian didasarkan dari sudut mana kita memandang atau meninjaunya Penentuan jenis/macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jeneis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian.

    2. Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum!
    Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila: para pihak yang berperkara/terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; terjadi kekosongan hukum; dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan, dan kadaluawarsa. Sedangkan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum.

    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
    Kemahiran metodologis para peneliti yang hendak mencari kebenaran ilmiah tidaklah dapat diabaikan. Maka siapa pun – ilmuwan ataupun praktisi – yang bermaksud secara bersungguh-sungguh mencari kebenaran ilmiah untuk menjawab masalah yang tengah ia dihadapi, mau tak mau dan dapat tak dapat, mestilah menguasai metode penelitian itu dengan benar. Sekalipun demikian, betapapun pentingnya penguasaan metode demi terjaminnya hasil penelitian yang tak hanya akurat dan berketerandalan (reliable) akan tetapi juga sahih (valid) untuk menjawab masalahnya. Ketegasan definitif mengenai “apa sesungguhnya yang tengah dijadikan masalah dan dicarikan jawabannya” itu haruslah ada terlebih dahulu. Orang harus menegaskan dulu “apa” yang jawabannya tengah dicari sebelum metode untuk menemukan jawaban itu dipastikan.
    Itulah sebabnya mengapa setiap penelitian selalu diawali dengan upaya menegaskan dulu konsep dan/atau definisi objek atau objek-objek yang akan diteliti (alias yang “misteri”nya akan diungkap dengan jalan mencari jawaban kejelasan-kejelasannya). Penegasan konsep dimaksudkan agar orang tidak sampai salah memilih cara atau metode penelitian/pencariannya, suatu kesalahan yang akan menyebabkan kebenaran-kebenaran yang telah diperoleh melalui penelitian/pencariannya, suatu kesalahan yang akan menyebabkan kebenaran-kebenaran yang telah diperoleh melalui penelitian itu – sekalipun akurat dan berketerandalan – tidak “laku” lagi (alias tidak sahih atau tidak valid) untuk menjawab masalah yang tengah diajukan. Peringatan tentang hal itu amat perlu untuk diperhatikan, khususnya dalam penelitian sosial dan lebih khusus lagi di dalam penelitian-penelitian hukum, mengingat kenyataan bahwa dalam ilmu dan kajian kedua bidang ilmu itu orang lebih banyak membicarakan objek-objek yang tidak berwujud materi yang empiris dan kasat mata, melainkan berupa fenomena-fenomena yang eksistensinya berada di suatu alam abstrak yang dibangun lewat konstruksi-konstruksi rasional.
    Sebenarnya hampir sama dengan para ahli yang lain bahwa pembedaan jenis penelitian hukum ada 2, yaitu antara penelitian hukum yang dikatakan normatif (khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif as it is written in the books) dan penelitian hukum yang dikatakan empiris (khusus untuk meneliti hukum dalam wujudnya sebagai nomos, at it is observed in society). Sekalipun pembedaan dua jenis penelitian hukum dengan penyebutan “penelitian normatif” dan “penelitian empiris” ini telah terlanjur populer dan terus dipopulerkan dalam wacana keilmuan hukum di Indonesia, namun sejak awal orang harus mengetahui bahwa penyebutan seperti itu kurang tepat benar. Akan diketahui bahwa apa yang disebut “penelitian normatif” itu acap kali meninggalkan tataran normatifnya yang positif untuk menggapai tataran-tataran doktrin (atau ajaran) hukumnya juga. Sedangkan apa yang disebut “penelitian empiris” acap kali mengajuk ranah-ranah simbolis yang ada di balik nomos yang tersimak itu. Penyebutan “penelitian doktrinal” dan “penelitian nondoktrinal” – yang pada kenyataannya nanti akan merupakan penelitan sosial mengenai hukum – kiranya akan lebih tepat.
    Dapat dilihat melalui table di bawah ini :

    KONSEP HUKUM TIPE KAJIAN METODE PENELITIAN PENELITI ORIEN-TASI
    1. Hukum = asas2 kebenaran dan ke-adilan yang bersifat Universal Filsafat
    Hukum Logika deduksi, ber- pangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat self -evident Pemikir Filsafati
    2. Hukum = norma2 positiff di dalam sistem Per-UU-an Hk.nasional Ajaran hukum murni yg mengkaji Law as it is written in the books Doktrinal, ber- saranakan ter- mutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif Para yuris Kontinen-tal Positi-vistis
    3. Hukum = apa yg diputuskan hakim in concreto dan tersistematisasi sbg judges through judicial processes American Sociological jurisprudence yg mengkaji by judge, dg mengkaji court behaviour
    law as it decided Doktrinal spt di muka , tapi juga non doktrinal ber- saraanakan logika induksi untuk meng-kaji court behaviour American Lawyer Behavioral sociologic
    Judge made law
    4. Hukum = pola operilaku sosial yg terlembagakan , eksis sbg variabel social yang empirik Sosiologi hukum , pengkaji Law as it is in society Sosial/ non doktrinal dng pendekat
    an struktural/ makro dan umumnya ter
    kuantitfikasi Sosiolog Struk tural
    5. Hukum = manifestasi makna2 simbolik para perilaku sosial sbgmn tampak dalam interaksi antar mereka Sosiologi atau antropo
    logi hukum, pengkaji law as it is in (human actions) Sosial/ non doktrinal dengan pendekat-an inter- aksional/mikro, dengan analisis kualitatif Sosial-Antro
    pologi. Pengkaji humani
    ora Simbolik interaksional

    1,2, dan 3= HUKUM = NORMA = PENEL HK.NORMATIF
    Eropa Kontinental dan literatur berbhs belanda menyebut penelitian dogmatik
    4 dan 5 =hukum = perilaku man yg telah/akan terpola
    Disebut: Penelitian Sosial (tentang hukum)/Penelitian Empirik. Literatur2 berbahasa Ingris menyebut: Penelitian Hukum non doktrinal

    4. Perbedaan antara penelitian normatif dengan penelitian empiris!
    A. Penelitian Hukum Normatif
    Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, Data Sekunder mencakup (Soerjono Soekanto, 1982:52):
    Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
    (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
    (c) Peraturan perundang-undangan
    (d) Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adapt
    (e) Yurisprudensi
    (f) Traktat
    (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
    Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
    Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

    Jadi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

    Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan pada :
    a. Penelitian terhadap asas-asas hokum
    Seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
    b. Penelitian terhadap sistematika hokum
    Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.
    Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.
    c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
    Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.
    d. Penelitian terhadap perbandingan hukum
    Merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem hukum.
    e. Penelitian terhadap sejarah hukum
    Merupakan penelitian yang lebih dititik beratkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Biasanya dalam perkembangan demikian, pada setiap analisa yang dilakukan akan mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.

    B. Penelitian Hukum Empiris
    Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Mengapa demikian?, oleh karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

    Dapat diambil kesimpulan :

    Tahap penelitian Penelitian Hukum Normatif Penelitian Hukum Empiris
    Metode pendekatan Normatif/juridis, dogmatis (hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, UU). Empiris/sosiologis/perilaku (hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola).
    Kerangka teori Teori-teori intern tentang hukum. Ex: UU, Peraturan. Teori sosial mengenai hukum, teori hukum sosiologis.
    Data Data sekunder (bahan hukum) Data primer
    Analisis data Kualitatif/logika/penalaran yang kemudian diungkapkan dengan bahasa atau kalimat. Kualitatif/kuantitatif dengan statistik.
    Langkah-langkah penelitian Penetapan kriteria identifikasi, seleksi dan pengumpulan norma-norma, pengorganisasian norma-norma yang dikumpulkan (Sylogisme: premis mayor___premis minor. Permasalahan—teori—metode–data—analisis—kesimpulan.

    Kelompok :
    Ariyani Putri E0009056
    Niken Tri Haryati E0009235

  20. antonius pamungkas on March 2, 2011 8:04 am

    Didiskusikan oleh
    Antonius Pamungkas E0009380 kelas H
    1. Hal-hal yang menjadi penyebab keberagaman jenis penelitian hukum adalah:
    a. Hukum yang besifat dinamis.
    Sifat hukum yang besifat dinamis yang terus berkembnag dari waktu ke waktu membutuhkan suatu teori yang relevan untuk memecahkan masalah yang terjadi sehinnga banyak memunculkan teori-teori baru untuk memecahkan teori tersebut.
    b. Masalah Hukum yang Semakin Kompleks.
    Pemasalahan hukum yang semakin kompleks menuntut suatu teori yang dapat memecahkan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini tentu dapat menyebabkan semakin beragamnya jenis-jenis penelitian hukum sebagai cara memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
    c. Banyaknya Pendapat Para Ahli.
    Beragamnya pendapat para ahli hukum membuat semakin beragamnya pendapat tentang penelitian hukum. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap jenis-jenis penelitian hukum yang berkembang hingga saat ini.
    2. Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll). Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.
    Didalam tataran dogmatik hukum adalah penelitian hukum digunakan dalam hal untuk menenemukan ajaran-ajaran baru. Dimana panelitian hukum dalam ajaran hukum penelitian sangat diperlukan dalam menegembangkan hukum itu sendiri.
    Penelitian hukum berperan dalam penemuan teori-teori hukum yang baru. Teori hukum yyang baru ditemukan melalui penelitian hukum yang baru. Penekitan tersebut menciptakan teori hukum yang menggantikan teori hukum yang lama. Teori hukum tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks.
    Peneletian hukum sangat ada andil besar dalam pengaruhnya di dalam bidang filsafat hukum. Filsafat hukum yang sejatinya berbicara kegunaan hukum dalam hal yang memberkan tatanan atau pengaplikasian hukum dalam kehidupan masyrakat. Penelitian hukum sangat membangun filsafat hukum sehingga memberikan arahan dalam tumbuh dan berkembangan hukum. Berkembangnya hukum yang diarahkan dari filsafat-filsafat hukum yang dibangun dari penelitian hukum dapat member arahan baru dalam berkembangnya hukum.
    3. Metode yang di ungkapkan oleh Soetandyo W. yaitu tentang muncul berbagai pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang tercipta di dalam suatu negara agama adlah berdasarkan pengalaman manusia-manusia sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat. Hukum haruslah berbasis pada adat istiadat masyarakat sendiri dan hukum akan tercipta bersamaan dengan berkembangnya sejarah suatu bangsa.
    4. Perbedaan antara Penelitrian Normatif dengan Penelitian Empiris.
    TAHAP PENELITIAN PENELITIAN NORMATIF PENELITIAN EMPIRIS
    Metode Penelitian Normatif/juridis/Legistis/ Dogmatis (hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang). Empiris/Sosiologis/Perilaku/Peran (Hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola).
    Kerangka Teori Teori-teori intern tentang hukum : Teori-teori hukum yang normatif ; UU Peraturan –peraturan ; Keputusan–keputusan pengadilan. Teori-teori Sosial mengenai hukum; Teori-teori hukum yang sosiologis.

    Sumber Data Sekunder Primer
    Analisis Kualitatif/Logika/Penalaran Kualitatif/Kuantitatif dengan Matematik/Statistik/Komputer.
    Pembuktian Sesuai dengan logika-Jurisdis /Syllogisme-Juridis
    Didasarkan pada azas ‘deductohypothetico verficative’

    Langkah-langkah Penyelenggaraan Penelitian
    Penetapan Kriteria identifikasi
     seleksi dan pengumpulan Norma-norma  Pengorganisasian Norma-norma yang telah dikumpulkan , atau sesuai dengan langkah-langkah dalam Syllogisme : Premis Mayor  Premis Minor
     Coclusio Permasalahan  Teori Metodologi  Data  Analisis  Kesimpulan

    Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal Penjelasan Juridis-diskriptif Analytical-theory model
    Grand-Theory

  21. 1.Laurentius Derry P (E0009190) , Anggraini Puspita (E0009043) on March 2, 2011 8:19 am

    Nama : Anggraini Puspita Sari (E0009043)
    Laurentius Derry P (E0009190)
    MK : Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

    1. Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal – hal yang menjadi penyebabnya!
    Karena apabila dilihat dari pengertian penelitian yang merupakan suatu aktivitas berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis guna memecahkan atau menjawab permasalahan tertentu, maka akan menimbulkan persepsi bahwa penelitian berasal dari pikiran manusia, yang mana pola pemikiran atau rasio manusia antara satu dan yang lainnya tidak sama. Rasio manusia ini merupakan sumber satu – satunya dari hukum. Unsur logika manusia merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum. Meskipun tujuan dari penelitian hukum adalah mencari jawaban yang bersifat right, appropriate, inappropriate atau wrong, namun sistematika untuk mencapai jawaban penelitian hukum tersebut tentu akan berbeda sesuai dengan rasio masing – masing manusia. Hal inilah yang menimbulkan keberagaman jenis penelitian hukum.
    Hal – hal yang menjadi penyebabnya ialah paradigma mengenai pemacahan isu hukum, dan pengetahuan hukum. Paradigma berbanding lurus dengan rasio, dimana keduanya sama – sama mempunyai perbedaan antar manusia. Paradigma akan mempengaruhi pemikiran manusia untuk mengadakan penelitian. Selain itu, pengetahuan hukum juga dapat mempengaruhi pemikiran manusia karena ditentukan oleh luas sempitnya pengetahuan yang dimiliki oleh tiap – tiap manusia.

    2. Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki!
    a. Penelitian hukum pada lapisan dogmatic
    Penelitian hukum pada ruang lingkup dogmatic hukum diperoleh dari penelitian yang bersifat akademis yang diharapkan akan diperoeh hasil untuk dapat diterapkan guna keperluan praktik hukum, seperti dalam pembuatan legal memorandum atau legal opinion atau gugatan, eksepsi, maupun pledoi.
    b. Penelitian hukum pada lapisan teori hukum
    Penelitian hukum dalam ruang lingkup teori hukum diperoleh dengan melakukan telaah mengenai konsep – konsep hukum. Penelitian ini biasanya diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Dengan melakukan telaah mengenai konsep – konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori – teori yang ada di belakang ketentuan hukum .
    c. Penelitian hukum pada lapisan filsafat hukum
    Penelitian hukum dalam ruang lingkup filsafat hukum diperoleh dengan cara menganalisis mengenai kasus – kasus hukum dengan memperhatikan asas – asas yang telah ditentukan oleh suatu pandangan hukum. Oleh karena asas – asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum dan pengembangan ilmu hukum.

    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto!
    Apabila orang cuma mau berkiblat ke kepetingan-kepetingan kesarjanaan secara miopik dan egosentris, metodendualismus yang fungsional dalam kajian-kajian teoristis murni itu pastilah akan terbawa-bawa pula ke dunia praktiknya kaum praktisi (yang mestinya sudah harus lebih sadar untuk berkiblat kea lam permasalahan, berikut realitas pemecahannya). Ini telah sering kali terjadi, bukan karena sebab kecemburuan atau kompetisi status yang berkelanjutan dan dalam kadarnya yang terkadang keterlaluan, melinkan lebih bersebab pada tiadanya pengenalan terhadp system konseptual masing-masing, dengan akibat tiadanya kemampuan mereka bersama untuk “saling menyapa” secara konstruktif.
    Perspektif yang berbeda tak hanya akan melahirkan konsep-konsep epitemologis yang berbeda, akan tetapi juga metode-metode berpikir dan metode-metode penelitian yang berbeda pula. Dan bahkan mungkin juga perbedaan perspektif seperti itu akan dapat melahirkan kepribadian yang berbeda pula, yaitu antara yuris yang umumnya gampang tampil dalam sosok kepribadian seorang eksponen yang senditif, dan ilmuwan sosial yang umumnya gampang tampil dalam sosok kepribadian seorang narrator atau analis tulen akan berkecenderung mempercayai dan mengukuhi model-model perilaku tertentu, dan denngan semangat universalisme yang cukup tinggi mau memaksa ke dunia kehidupan sehari-hari agar selalu paruh mengikuti imperati model-model itu. Sementara itu seorang analis sosial yang tulen akan cederung mempersepsi pola-pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai variable-variabel histories yang sifatnya partikularistid, dan oleh karena itu harus dipandang lumrah kalau sifatnya juga nisbi.

    4. Jelaskan perbedaan antara penelitian doctrinal/ normative dengan penelitian hukum nondoktrinal/ empiris!
    Pandangan positivistic :
    ilmu hukum empirik Pandangan normatif :
    Ilmu hukum normative
    Hubungan dasar Subyek – obyek Subyek – subyek
    Sikap ilmuwan Penonton (toeschouwer) Partisipan (doelnemer)
    Perspektif Ektern Intern
    Teori kebenaran Korespondensi Pragmatik
    Proposisi Hanya informative atau empiris Normatif dan evaluative
    Metode Hanya metode yang bisa diamati panca indra Juga metode lain
    Moral Non kognitif Kognitif
    Hubungan antara moral dan hukum Pemisahan tegas Tidak ada pemisahan
    Ilmu Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris Ilmu hukum dalam arti luas

  22. AJI CHANDRA K (E0009018) DAN NOVA RINDA DIEN .E (0009243) KELAS H on March 2, 2011 8:28 am

    Dikerjakan oleh : Aji Chandra .K (E0009018) Kelas H
    Nova Rinda Dien .E (E0009243) Kelas H
    1. Terdapat keberagaman Penelitian Hukum dikarenakan perbedaan pendapat para ahli mengenai dualisme Penelitian Hukum antara normaif dan empiris.
    Para ahli penganut paham positivisme yaitu kaum legisme berpendapat penellitian hukum sebagai suatu sistem norma yang eksklusif (paham normatif). Hukum sebagai sistem norma yang berlaku universal dan tidak terkait dengan kondisi sosial disekitarnya. Hukum diperuntukkan hanya untuk memberikan justifikasi tentang benar atau salah atas suatu duduk perkara atau kasus hukum yang terjadi.
    Sementara para ahli penganut yuridis sosiologis atau para sosiolog berpendapat bahwa hukum tidak lepas dari keberadaannya di masyarakat (paham empiris). Hukum mengalami proses interaksi dengan masyarakat secara empiris materialis (nyata) pada proses penciptaan maupun ketika diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, hukum bisa dimaknai sebagai gejala sosial dalam bentuk perilaku masyarakat yang ajeg dan berulang – ulang. Maka disepakati bahwa kedua pendapat diatas adalah benar semuanya. Bahwa terjadinya perbedaan tersebut timbul disebabkan karena sisi pandang yang berbeda.

    2. Perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dogmatik, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki.
    Dogmatik hukum, merupakan ilmu hukum dalam arti sempit yang titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.N Meuwissen (1979) memberikan batasan dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mengistematisasi dan menginterpretasi hukum yang beraku atau hukum positif.
    Teori hukum, dalam lingkungan Bahasa Inggris disebut dengan jurisprudence atau legal teori. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik jurisprudensi dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif.
    Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap hukum sebagaimana dikemukakan J. Gegssels, hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum.

    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Beliau memberikan istilah “ Penelitian Hukum Normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”
    Penelitian hukum doktrinal tersebut oleh beliau dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
    a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.
    b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.
    c. Penelitian doktrinal mengkaji hukum yang dikosepkan sebagai sebagai keputusan hakim in concreto menurut doktrin realisme.
    Sedangkan Penelitian hukum non doktrinal oleh beliau dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
    a. pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    b. manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

    4. Perbedaan antara penelitian hukum yang doktrinal (normatif) dengan penelitian hukum non doktrional (empiris) membawa konsekuensi pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologik antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian hukum tersebut, kenyataannya berbeda. Yang satu menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontem platif dan analisis normatif-kualitif, sedangkan yang lain menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik-kuantitatif. Dapat ditegaskan bahwa langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum non doktrinal ikut mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi.

  23. imam fathurrohman (E0009163), deny dwi kurniawan (E0009091) on March 2, 2011 8:56 am

    Nama:
    Deny dwi kurniawan (E0009091)
    Imam Fathurrohman (E0009163)
    Kelas: H
    Pertanyaan
    1.Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    2.Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?
    3.Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
    4.Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?

    Jawab :

    1.Penelitian merupakan aktifitas berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematik guna memecahkan atau menjawab suatu permasalahan. Dimana aktifitas berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang dilakukan oleh setiap orang adalah berbeda, melalui perbedaan itu lah berakibat pada munculnya keberagaman jenis penelitian tidak terkecuali dalam hal ini penelitian hukum.

    2.Penelitian dalam lapisan dokmatik
    a.Para pihak yang berpekara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidak jelasan peraturan itu sendiri
    b.Terjadi kekosongan hukum
    c.Terdapat perbedaan penafsiran atas fakta
    Penelitian teori hukum:
    Untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib. Konsep-konsep hukum yang telah dikenal luas oleh masyarakat, misalnya Badan Hukum, Kedaluwarsa, Kekuasaan, Kewenangan, Kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual, dan Pertanggungjawaban Pidana, sangat menunjang aktivitas dan transaksi sosial.
    Filsafat Hukum:
    Dengan pemahaman teori yang cukup mendalam ditambah pemikiran filosofis mengenai posisi hakim dalam penerapan hukum, akan mendapatkan batas-batas diskresi hakim, paling tidak sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Dalam hal ini lah peneliti perlu menelaah filsafat yang berkembang dari suatu masa ke masa yang lain.

    3.Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum Soetandyo Wignjosoebroto
    oMengidentifikikan bahwa hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal atau umum bagi semu negara.
    oMengidentifikasikan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Per-UU-an Hukum nasional
    oMengidentifikasikan bahwa hukum adalah apa yg diputuskan hakim in concreto dan tersistematisasi sebagai judges through judicial processes
    oMengidentifikasikan bahwa hukum adalah pola operilaku sosial yg terlembagakan , eksis sebagai variabel social yang empirik

    4.Perbedaan antara penelitian normatif dengan empiris :
    •Metode Pendekatan normatif adalah Normatif/juridis/Legistis/ Dogmatis (hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang).
    •Metode Pendekatan empiris adalah Empiris/Sosiologis/Perilaku/Peran (Hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola).
    •Kerangka Teori/Kerangka konsepsional normatif adalah Teori-teori intern tentang hukum : Teori-teori hukum yang normatif ; UU Peraturan –peraturan ; Keputusan–keputusan pengadilan.
    •Kerangka Teori/Kerangka konsepsional empiris adalah Teori-teori Sosial mengenai hukum; Teori-teori hukum yang sosiologis.
    •Data/Sumber Data normatif adalah Sekunder
    •Data/Sumber Data empiris adalah Primer
    •Analisis normatif adalah Kualitatif/Logika/Penalaran
    •Analisis empiris adalah Kualitatif/Kuantitatif dengan Matematik/Statistik/Komputer.
    •Pembuktian melalui penelitian normatif adalah sesuai dengan logika-Jurisdis atau Syllogisme-Juridis
    •Pembuktian melalui penelitian empiris adalah didasarkan pada azas ‘deductohypothetico verficative’
    •Langkah-langkah Penyelenggaraan Penelitian melalui penelitian hukum normatif adalah Penetapan Kriteria identifikasi
    •-seleksi dan pengumpulan Norma-norma -Pengorganisasian Norma-norma yang telah dikumpulkan , atau sesuai dengan langkah-langkah dalam Syllogisme : Premis Mayor- Premis Minor-Coclusio
    •Langkah-langkah Penyelenggaraan Penelitian melalui penelitian hukum empiris adalah Permasalahan -Teori Metodologi-Data -Analisis-Kesimpulan
    •Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal melalui penelitian hukum normatif adalah Penjelasan Juridis-diskriptif Analytical-theory model
    •Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal melalui penelitian hukum empiris adalah Grand-Theory.
    •Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).
    •Sedangkan penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut dengan sosio legal research.

  24. ONE NITA DESY P (E0009256) & VALENTINA PUTRI K.A (E0009340) KELAS H on March 2, 2011 9:04 am

    One Nita Desy P. :E0009256
    Valentina Putri K.A :E0009340

    1. Penelitian Hukum terdapat keberagaman dikarenakan para ahli dualisme Penelitian Hukum antara normaif dan empiris mempunyai pendapat yang berbeda.
     Para ahli penganut paham positivisme yaitu kaum legisme berpendapat penellitian hukum sebagai suatu sistem norma yang eksklusif (paham normatif). Hukum sebagai sistem norma yang berlaku universal dan tidak terkait dengan kondisi sosial disekitarnya serta diperuntukkan hanya untuk memberikan justifikasi tentang benar atau salah atas suatu duduk perkara atau kasus hukum yang terjadi.
     Para ahli penganut yuridis sosiologis atau para sosiolog berpendapat bahwa hukum tidak lepas dari keberadaannya di masyarakat (paham empiris). Hukum mengalami proses interaksi dengan masyarakat secara empiris materialis (nyata) pada proses penciptaan maupun ketika diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, hukum bisa dimaknai sebagai gejala sosial dalam bentuk perilaku masyarakat yang ajeg dan berulang – ulang. Maka disepakati bahwa kedua pendapat diatas adalah benar semuanya. Bahwa terjadinya perbedaan tersebut timbul disebabkan karena sisi pandang yang berbeda.

    2. Perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki :
    a. Dokmatic Hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M Meuwissen (1979) memberikan batasan pengertian dogmatic hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mengistematisasi dan menginterprestasi hukum yang berlaku atau hukum positif.
    b. Teori Hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris disebut dengan jurisprudence atau legal Theory. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis sedangkan dalam dogmatic hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif.
    c. Filsafat Hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap hukum atau gejala, sebagai mana di kemukakan J. Gegssels Hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum.

    3. Konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto:
    Apabila orang cuma mau berkiblat ke kepetingan-kepetingan kesarjanaan secara miopik dan egosentris, metodendualismus yang fungsional dalam kajian-kajian teoristis murni itu pastilah akan terbawa-bawa pula ke dunia praktiknya kaum praktisi (yang mestinya sudah harus lebih sadar untuk berkiblat kea lam permasalahan, berikut realitas pemecahannya). Ini telah sering kali terjadi, bukan karena sebab kecemburuan atau kompetisi status yang berkelanjutan dan dalam kadarnya yang terkadang keterlaluan, melinkan lebih bersebab pada tiadanya pengenalan terhadp system konseptual masing-masing, dengan akibat tiadanya kemampuan mereka bersama untuk “saling menyapa” secara konstruktif.
    Perspektif yang berbeda tak hanya akan melahirkan konsep-konsep epitemologis yang berbeda, akan tetapi juga metode-metode berpikir dan metode-metode penelitian yang berbeda pula. Dan bahkan mungkin juga perbedaan perspektif seperti itu akan dapat melahirkan kepribadian yang berbeda pula, yaitu antara yuris yang umumnya gampang tampil dalam sosok kepribadian seorang eksponen yang senditif, dan ilmuwan sosial yang umumnya gampang tampil dalam sosok kepribadian seorang narrator atau analis tulen akan berkecenderung mempercayai dan mengukuhi model-model perilaku tertentu, dan denngan semangat universalisme yang cukup tinggi mau memaksa ke dunia kehidupan sehari-hari agar selalu paruh mengikuti imperati model-model itu. Sementara itu seorang analis sosial yang tulen akan cederung mempersepsi pola-pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai variable-variabel histories yang sifatnya partikularistid, dan oleh karena itu harus dipandang lumrah kalau sifatnya juga nisbi.
    Digambarkan lebih lanjut secara dikotomis seperti itu, tampkanya juga menunjukkan polarisasi sikap dan pemihakan di kalangan para yuris di satu pihak dan para ilmuwan sosial di pihak lain dalan hubungan mereka dengan para penguasa pemerintah. Para yuris yang cederung bersetia pada model-model sentral umumnya bersedia pula dengan suka cita dan penuh cita-cita menerima (dan malahan mungkin bersikap memihak) hadirnya otoritas-otoritas sentral (yang otoritarian sekalipun) yang telah menugasi diri untuk secara koersif merekayasa keterlibatan dan ketentraman umum. Dalam konsep kelompok ini, apa yang disebut social order itu tak lain daripada a normativepre-established order.
    Sementara itu, dip pihak lain, para ilmuwan sosial (yang sosiologi ataupun yang antropologi) tanpa engan cenderung menenggang keragaman gerak arus bahwa yang sering menafikan model-model yang dipaksakan berlakunya dengan topangan kekuasaan-kekuasaan sentral yang acap bersifat eliter dan otoritarian. Di mata analitis ilmuwan sosial itu, lebih-lebih yang penganut pandangan teori simbolik-interaksinis, di zaman yang ditengarai sudah masuk ke dekapan paham postomodernisme, setiap penyimpangan dan pelangaran boleh jadi malahan tampak sebagai ulah-ulah improvisasi yang tak cuma kreatif dan spontan (yang tentulah akan melahirkan perubahan dan pembaruan yang unik dan menarik), akan tetapi juga amat efektif demi survival pada peringkat lokal. Maka, kalau para yuris klasik cederung untuk berpandangan bahwa pelaku-pelaku dalam struktur-struktur supra pemerintah yang harus ditegakkan, maka para ilmuwan sosial – lebih-lebih yang secara progresif mengikuti pemikiran-pemikiran kontemporer – amat gampang untuk bercederung memilih posisinya sebagai pengembira terjadinya perkembangan-perkembangan struktur-struktur infra dalam masyarakat dan komunitas-komunitas.
    4. Perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris :
    a. Penelitian doktrinal/normative adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
    Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan murabahah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).
    b. Penelitina hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

  25. Perwita Safitri (E0009259) dan Novi Ratna Sari (E0009246) on March 2, 2011 9:12 am

    1.Terdapat keragaman jenis penelitian hokum karena penelitian merupakan aktifitas mencerna “sesuatu” yang juga mengandalkan kreativitas masing-masing orang yang jelas berbeda, dengan pola pikir dan menggunakan metode ilmiah secara terencana dan sistematik guna memecahkan atau menjawab suatu permasalahan dengan media penelitian, dengan penelitian yang dilakukan sesorang dengan latar belakang pendidikan maupun pola pikir yang berbeda maka wajar perbedaan juga timbul pada bermacam-macamnya pengertian hokum entah itu dari pengertian, jenis, dan lain-lain.
    2. Perbedaan penelitian hokum pada lapisan dogmatic hokum, teori hokum dan filsafat hokum :
    a) Penelitian hokum pada lapisan dogmatic hokum, timbul apabila :
    • Para pihak yang berperkara/ yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/ saling tentang terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri
    • Terjadi kekosongan hokum
    • Terdapat penafsiran atas fakta
    Selanjutnya, penelitian in lebih memberatkan pada aspek praktis ilmu hokum, serta mengenai ketentuan hokum yang di dalamnya mengandung pengertian hokum berkaitan dengan fakta hokum yang dihadapi.
    b) Penelitian hokum pada lapisan teori hokum, mengandung konsep hokum yang dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib, kemudian penelitian ini diperlukan bagi yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hokum tertentu.
    c) Penelitian hokum pada lapisan filsafat hokum, berkaitan dengan asas hokum yang berperan sangat penting bagi dunia akademis, pembuat UU dan praktik peradilan, fungsi asas sendiri adalah : pembentukan hokum, penerapan hokum dan pengembangan ilmu.
    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang ditemukan oleh Soetandyo Wignyosoebroto adalah sebagai berikut :
    a) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal. Metode yang digunakan adalah -> logika deduksi yang berpangkal dari premis–premis normatif yang diyakini bersifat selt evident.
    b) Hukum adalah norma – norma positif dalam sistem Perundang – Undangan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah -> doctrinal bersarankan tentang logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.
    c) Hukum adalah apa yang diputuskan hakim in concreto it tersistematisasai sebagai judges through judicial processes. Metode yang digunakan adalah -> doctrinal, tetapi juga non doctrinal bersarankan logika induksi untuk melengkapi Court behavior.
    d) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlammbangkan eksis sebagai variable social yang empiris. Metode yang digunakan adalah -> sosial non doktrinal dengan pendekatan struktural atau makro yang umumnya telah terkualifikasi.
    e) Hukum adalah manifestasi makna-maklna simbolik dari perilaku social sebagaimana tampak dalam interaksi diantara mereka. Metode yang digunakan adalah -> social atau non doktrinal dengan pendekatan inreaksional atau mikro dengan analisis kualitatif.

    4. Jadi perbedaan antara penelitian doctrinal dengan penelitian non-doktrinal adalah :
    a) Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).
    b) Sedangkan penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut dengan sosio legal research.

  26. Suryo Febrian (E0009324) kelas H on March 2, 2011 9:19 am

    1. Terjadi keberagaman jenis penelitian hukum menurut saya disebabkan berbeda-beda nya pola pemikiran tiap manusia. Sehingga dalam melakukan penelitian pun , menyebabkan keberagaman dalam jenis penelitian hukum . Berbedanya latar belakang pendidikan pun turut menyebabkan timbulnya keberagaman jenis penelitian hukum.
    2. penelitian dalam lapisan dogmatik hukum adalah penelitian yang menghasilkan hal yang berbeda/bertentangan atas suatu fakta yang sama. Penelitian hukum pada lapisan teori hukum, mengandung konsep hukum yang dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib, kemudian penelitian ini diperlukan bagi yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Penelitian hukum pada lapisan filsafat hukum, berkaitan dengan asas hukum yang berperan sangat penting bagi dunia akademis, pembuat UU dan praktik peradilan,
    3. Soetandyo Wignjosoebroto, mengkonsepkan hukum ke dalam lima konsep dasar.Konsekuensinya adalah konsep hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto dapat di bagi menjadi 2 garis besar ,yaitu konsep hukum yang dapat diteliti melalui cara doctrinal dan konsep hukum yang dapat diteliti melalui cara non doktrinal . Konsep hukum nomor 1 dan 2 adalah konsep hokum yang dapat diteliti secara doctrinal karena dapat ditemukan melalui referansi-referensi dan teori yang ada dan yang bernomor 3 , 4 , 5 adalah konsep hokum yang dapat diteliti secara non doctrinal , yaitu yang dapat dilihat secara langsung dalam kenyataan nya.
    4. penelitian hukum doctrinal berarti peneletian secara normative melalui asas-asas hukum dan teori-teori yang ada atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Sedangkan penelitian hukum non doctrinal berarti penelitian hukum secara langsung melihat dari kenyataan sehari-hari mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat

  27. Perwita Safitri (E0009259) dan Novi Ratna Sari (E0009246) kelas H on March 2, 2011 9:21 am

    1. Terdapat keragaman jenis penelitian hokum karena penelitian merupakan aktifitas mencerna “sesuatu” yang juga mengandalkan kreativitas masing-masing orang yang jelas berbeda, dengan pola pikir dan menggunakan metode ilmiah secara terencana dan sistematik guna memecahkan atau menjawab suatu permasalahan dengan media penelitian, dengan penelitian yang dilakukan sesorang dengan latar belakang pendidikan maupun pola pikir yang berbeda maka wajar perbedaan juga timbul pada bermacam-macamnya pengertian hokum entah itu dari pengertian, jenis, dan lain-lain.
    2. Perbedaan penelitian hokum pada lapisan dogmatic hokum, teori hokum dan filsafat hokum :
    a) Penelitian hokum pada lapisan dogmatic hokum, timbul apabila :
    • Para pihak yang berperkara/ yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/ saling tentang terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri
    • Terjadi kekosongan hokum
    • Terdapat penafsiran atas fakta
    Selanjutnya, penelitian in lebih memberatkan pada aspek praktis ilmu hokum, serta mengenai ketentuan hokum yang di dalamnya mengandung pengertian hokum berkaitan dengan fakta hokum yang dihadapi.
    b) Penelitian hokum pada lapisan teori hokum, mengandung konsep hokum yang dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib, kemudian penelitian ini diperlukan bagi yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hokum tertentu.
    c) Penelitian hokum pada lapisan filsafat hokum, berkaitan dengan asas hokum yang berperan sangat penting bagi dunia akademis, pembuat UU dan praktik peradilan, fungsi asas sendiri adalah : pembentukan hokum, penerapan hokum dan pengembangan ilmu.
    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang ditemukan oleh Soetandyo Wignyosoebroto adalah sebagai berikut :
    a) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal. Metode yang digunakan adalah -> logika deduksi yang berpangkal dari premis–premis normatif yang diyakini bersifat selt evident.
    b) Hukum adalah norma – norma positif dalam sistem Perundang – Undangan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah -> doctrinal bersarankan tentang logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.
    c) Hukum adalah apa yang diputuskan hakim in concreto it tersistematisasai sebagai judges through judicial processes. Metode yang digunakan adalah -> doctrinal, tetapi juga non doctrinal bersarankan logika induksi untuk melengkapi Court behavior.
    d) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlammbangkan eksis sebagai variable social yang empiris. Metode yang digunakan adalah -> sosial non doktrinal dengan pendekatan struktural atau makro yang umumnya telah terkualifikasi.
    e) Hukum adalah manifestasi makna-maklna simbolik dari perilaku social sebagaimana tampak dalam interaksi diantara mereka. Metode yang digunakan adalah -> social atau non doktrinal dengan pendekatan inreaksional atau mikro dengan analisis kualitatif.

    4. Jadi perbedaan antara penelitian doctrinal dengan penelitian non-doktrinal adalah :
    a) Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).
    b) Sedangkan penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut dengan sosio legal research.

  28. Ismi (9172) Lupita (9195) on March 2, 2011 9:23 am

    1. Terdapat keberagaman jenis penelitian hukum karena ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan . untuk mempermudah atau mencari hasil penelitian maka dibuatlah pengelompokan-pengelompokan sehingga muncul berbagai jenis penelitian
    Penyebabnya :
    • Perbedaan penyusunan rancangan penelitian
    • Perbedaan instrumen penelitian yang digunakan
    • Perbedaan subyek penelitian
    • Perbedaan tehnik analisis data
    2. Perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki
    Dogmatik hukum : Penelitian bersifat akademis tetapi lebih memberatkan pada aspek praktis ilmu hukum. Melalui penelitian akademis diharapkan diperoleh hasil untuk dapat ditetapkan guna keperluan praktik hukum (praktisi hukum, jasa, hakim, dll). Para ahli hukum tersebut sangat kuat dalam melakukan intepretasi dan pada umumnya mereka juga praktisi sehingga tau apa saja yang harus dilakukan dalam mengisi kekosongan hukum dan mengintepretasi fakta yang dihadapkan kepada mereka yang melakukan penelitian. Ajaran intepretasi menggunakan metode hermeuntik karena adanya kebutuhan akan pembangunan hukum. Hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi
    Teori hukum : Penelitian ini harus mengandung konsep hukum yaitu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Penelitian ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu untuk meningkatkan daya intepretasi dan juga mampu menggali teori teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut. Penelitian akan konsep-konsep hukum harus benar-benar dilakukan oleh ahli hukum, jika tidak maka akan mempunyai implikasi yang luas. Konsep hukum disusun saat menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan untuk mencapai tujuan hukum.
    Filsafat hukum : Penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum yang tampak melalui aturan-aturan hukum. Penelitian terhadap asa-asa hukum mempunyai nilai-nilai yang sangat penting baik bagi dunia akademis, pembuatan UU, maupun praktik peradilan.
    3. identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan Sutandyo Wignjosoebroto
    Penelitian-penelitian yang berupa inventariisasi hukum positif
    Penelitian-penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif
    Penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu
    Penelitian yang berupa studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat
    4 .Perbedaan antara penelitian dokrinal/normative dengan penelitian non doktrinal/empiris:
    Penelitian doktrinal/Normatif
    - Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif/yuridis/legistis/dogmatis yaitu hukum di identifikasikan sebagai norma peraturan undang-undang
    - Kerangnka teorinya adalah kerangka teori hukum yang normatif (peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan)
    - Sumber datanya berupa data sekunder
    - Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif/logika/penalaran
    - Pembuktian sesuai dengan logika yuridis
    - Langkah untuk menyelenggarakan penelitian dimulai dari penetapan kriteria identifikasi kemudian seleksi dan pengumpulan norma-norma, pengorganisasian norma norma yang telah ditentukan atau sesuai dengan langkah-langkah dalam silogisme yang di akhiri dengan kesimpulan .
    - Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal yaitu penjelasan Juridis-Diskriptif Analytical-theiry model
    Penelitian Empiris/Non doktrinal
    - Metode yang digunakan yaitu metode empiris/sosiologis/peran/perilaku yaitu hukum di identifikasikan sebagai perilaku yang mempola
    - Kerangka teorinya menggunakan teori-teori sosial mengenai hukum dan teori-teori hukum yang sosiologis
    - Sumber datanya berupa data primer
    - Analisisnya menggunakan analisis kualitatif/kuantitatif dengan matematik atau statistik atau komputer
    - Pembuktiannya didasarkan pada asas deductohypothetico verficative
    - Langkah-langkah dalam penyelenggaraan penelitian dimulai dari permasalahan kemudian menggunakan teori metodelogi, mengambil data, menganalisis, dan menarik kesimpulan
    - Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal yaitu grand theory

  29. Astri Dyah Utami (E0009065), Dita Puspitasari (E0009113) on March 2, 2011 9:25 am

    1). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan/aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis & logis untuk menemukan kebenaran atas peristiwa hukum tertentu. Oleh karenanya dalam setiap peristiwa/kejadian hukum ada perbedaan dalam metode penelitiannya serta dalam tujuan memperoleh suatu teori atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal yang menjadi penyebabnya : masalah/isu hukum yang dihadapi,tujuan dari penelitian hukum

    2). - Dokmatik hukum: bersifat konkret, adanya penafsiran yang berbeda thdp teks peraturan karena ketidakjelasan, terjadi kekosongan hukum dan perbedaan penafsiran atas fakta.
    - Teori hukum: ada gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup di masyarakat.
    - Filsafat hukum: bersifat abstrak, berkaitan dengan asas hukum

    3). Dari 5 konsep dan konsekuensi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yaitu: penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal.
    - Doktrinal terdapat penelitian normatif ke arah pembenaran Ius Constituendum, doktrinal dan hukum positif ( Ius Constitutum).
    - Non doktrinal terdapat studi makro; peran hukum dalam masyarakat dan studi mikro; perilaku dalam kehidupan hukum.

    4). a. Penelitian hukum doktrinal/normatif:
    ~ hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, undang2
    ~ teori-teori intern tentang hukum; teori hukum yang normatif
    ~ pembuktiannya sesuai dengan logika juridis
    b. Penelitian hukum non doktrinal/empiris:
    ~ hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola
    ~ teori-teori sosial mengenai hukum; teori hukum yang sosiologis
    ~ didasarkan pada asas ‘deductohypothetico verficative’

  30. lutfi arslan dwiyanto (E0009197) luthfia alhani virgin(E0009200) on March 2, 2011 10:18 am

    1.Penelitian hukum adalah aktivitas berfikir yang menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan terancang untuk memecahkan suatu masalah hukum /kebenaran hukum. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya penelitian hukum adalah memecahkan suatu masalah. Dan masalah-masalah yang dijadikan penelitian tersebut terdapat banyak macam dan jenisnya. Dan ini akan menyebabkan terdapat pula cara atau metode penyelesaian masalah yang berbeda-beda tergantung jenis masalah yang ada. Dalam menggunakan metode tersebut terdapat langkah-langkah yang harus ditentukan dan langkah-langkah tersebut juga harus disusun secara sistematis dan dengan rencana yang dibuat secara pasti sesuai dengan maslah yang ingin dicari pemecahannya dan kebenarannya. Maka dengan adanya jenis masalah yang beragam dan membutuhkan metode atau langkah-langkah mencari jawaban juga berbeda-beda,akan menimbulkan jenis penelitian hukum yang berbeda pula.

    2.Perbedaan
    -ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila :
    Para pihak yang berperkara atau terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berebeda/bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri, terjadi kekosongan hukum dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Ini berarti adanya berbagai penafsiran yang berbeda secara yuridis dalam memecahkan masalah yang terdapat pada teks undang-undang atau sumber pustaka yang ada.
    -ruang lingkup teori hukum timbul apabila :
    Terdapat adanya isu tentang hukum yang berkembang di masyarakat sehingga harus ada pemecahan masalah secara konkret. Dan isu hukum harus mengandung konsep hukum yang dapat di realisasikan dalam kerangka terhadap berjalannya aktifitas hidup masyarkatnya pula sehingga pemecahan masalahnya harus dilakukan secara konkret.
    -ruang lingkup filosofi hukum timbul apabila :
    Penelitian hukum yang berkaitan dengan isu yang mengenai atau berkaitan dengan asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini hanya mempelajari khusus tentang suatu pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menentukan hakikat dari filsafat hukum itu sendiri. Pemecahan masalah yang mengenai hal-hal yang bersifat mendasar tentang perumusan sebuah nilai atau perenungan tentang nilai mengenai asas-asas hukum

    3.Dengan adanya 5 konsep dasar mengenai hukum maka terdapat 2 metode penelitian yang berbeda cara melakukan penelitiannya ini akan lebih baik menunjang dalam penelitian hukum yang berdasarkan 5 konsep dasar tersebut.

    4.Penelitian normatif (doktrinal)
    -penelitian di lakukan berdasarkan per undang-undangan
    -penelitian perpustakaan /studi dokumen,penelitian ini dilakukan dan dtujukan pada peraturan yang tertulis dan dengan data yang bersifat sekunder yang terdapat dalam buku/bahan pustaka
    -mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum
    -metodenya adalah deduktif

    Penelitian empiris (non doktrinal)
    -penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyrakat
    -penelitian langsung di lapangan,data yang diperoleh langsung dari masyrakat ini sebagai sumber pertama. Cara pengambilan data bisa dilakukan melalui observasi,wawancara/penyetoran quisioner
    -penelitiannya berupa hasil pengumpulan dan penemuan data serta melalui studi kepustakaan
    -metodenya adalah induktif

    lutfi arslan dwiyanto (E0009197)
    luthfia alhani virgin (E0009200)

  31. Ambar Fernanda Triyoga (E.0009030) & Aji Dian Utama ( E.0009019) on March 2, 2011 10:24 am

    Bahan Diskusi MPH Kelas C dan H

    Diskusikanlah dan Buatkan komentar atas hal-hal berikut.

    1. Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!

    2. Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?

    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?

    4. Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?

    Jawaban :

    1. Karena untuk memperoleh kebenaran hukum yang belum jelas menjadi lebi jelas, lebih dapat dimengert, dan masuk akal. Agar dapat menegaskan keberadaan suatu kebenaran, menegaskan penyebab keberadaan suatu kebenaran, menegaskan akibat keberadaan suatu kebenaran, mengoreksi keberadaan suatu kebenaran. Untuk itu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:

    a) Penelitian hukum untuk keperluan praktis

    Untuk keperluan klien dan para praktisi hukum cntoh pengacara untuk legal opinion. Dalam hal ini praktik hukum tidak selalu berkonotasi dengan adnya sengketa. Dalm praktik hukum dapat berupa telaah atas suatu kontrak tertentu,pembuatan kontrak atau audit hukumatas perusashaan tertentu atau penyiapan naskah akademis suatu Rancangan Undang-undang. Dari Hasil telaah tersebutdapat dibuat opini atau pendapat hukum. Opini atau pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum merupakan suatu preskripsi. Untuk dapat memberikan preskripsi itulah guna keperluan praktik hukumdibutuhkan penelitian hukum.

    b) Penelitian hukum untuk keprluan akademis
    Dilakukan bagi dunia akademisdan pembuat undang-undang, contoh: skripsi, tesis/disertasi, naskah akademik RUU. Bagi keperluan penulisan karya akademis, output suatu penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atu saran. Akan tetapi tidak berarti bahwa saran tersebut sekedar saran, sebagaimana ilmu hukum merupakan ilmu terapan ; oleh karena itulah, saran yang dihasilkan dari penelitian harus dapat atu mungkin diterapkan dan saran yang merupakan preskripsi tersebut bukan mengenai sesuatu yang berupa khayalan atu angan-angan saja.

    2. a) Dogmatik Hukum : timbul apabila (1) para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran uyang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturankarena ketidakjelasan peraturan itu sendiri. (2) terjadi kekosongan hukum dan (3) terdapat perbedaan penafsiran atas faktatidak dapat disangkal bahwa isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum lebih lebih memberat pada aspek praktis ilmu hukum. Akan tetapi tidak berarti bahawa kegunaan untuk praktik tersebut tidak dimungkinkan diperoleh dari penelitian yang bersifat akademis. Justru melalui penelitian akademis diharapkan diperoleh hasil untuk dapat diterapkan guna keperluan praktik hukum.
    b) Teori Hukum : untuk menggali lebih dalam tidak cukup dengan dogmatik hukum, melainkan juga dengan teori hukum. Bila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Konsep2 hukum yang telah dikenal oleh masyarakat, missal Badan Hukum, Kadaluarsa, Kekuasaan, kewenangan, Kepailitan, HAKI, dan pertanggjawaban pidana sangat menunjang aktivitas dan transaksi social.Tidak dapat dibayangkan akankah kehidupan social dapat berlangsung seperti sekarang tanpa adanya konsep2 tersebut.
    Penelitian hukum dalam tataran ini diperlukan yang ingin mengenbangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Itu dapat dilakukan meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan konsep2 hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampumenggali teori2 yang ada di belakang ketentuanhuum tersaebut.
    c. Filsafat Hukum : ilmu diluar ilmu hukum yang dipakai untuk menganalisis ilmu hukum. Dalam filsafat hukum berbicara tentang asas-asas hukum. Dan sangat penting dalam dunia akademis, pembuatan UU dan praktik peradilan. Da;am hal ini peneliti perlu menelaah filsafat yang berkembang dari suatu masa ke masa yang lain.penelitian ini seakan-akan menempatkan kebebasan atau diskresi hakim sebagai suatu variable terikatsedangkan perkembangan filsafat sebagai variable bebas, dan tidak hanya itu dapat saja pengadilan membuat putusan yang menentang pandangan yang berlaku pada masa dibuatnya putusan itu. Putusan ini kemudian menjadi landasan filosofis bagi putusan hakim berikutnya.

    3. Mengikuti tradisi reine Rechtslehre atau rechts-geleerdheid atau jurisprudence, ilmu hukum sebagaimana diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia sesungguhnya tidaklah terbilang ke dalam kerabat sains. Ilmu hukum (di) Indonesia tidaklah ditradisikan dalam alur sains sebagai legal science. Sekalipun ilmu memnag benar bekerja dengan berpangkal dari – serta berseluk-beluk dengan – proposisi-proposisi hukum yang positif, akan tetapi apa yang dimaksud dengan positive legali di sini bukanlah hasil observasi-observasi dan/atau pengukuran-pengukuran atas gejala-gejala dunia empiris, melainkan hasil positive judgements-baik in abstracto maupun in concerto-oleh otoritas-otoritas tertentu yang berkewenagan. (Kata “positif” di sini nyata kalau lebih dekat ke makna “non-moral” atau “netral” daripada ke makna “empiris” atau “sesuatu yang observable”).
    Berihwal demikian, ilmu hukum dalam artinya sebagai reine Rechtslehre itu sesunggunya tak memiliki (dan merasa tak perlu memiliki) data, yang dipunyai sebagai kekayaan intelektualnya adalah suatu proposisi dan/atau premis yang – masing-masing – lewat silogisme deduksi dan silogisme induksi dapat menghasilkan konklusi-konklusi, baik yang praktis dan fungsi sebagi sunber hukum yang bersifat formil (yang di negeri-negeri penganut Civil Law dihimpun sebagai yurisprudensi dan di negeri-negeri pengabut Common Law dihimpun dalam wujud judge-made law), maupun yang teoretis dan berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat materiil (berupa asas-asas).
    Tak pelak lagi, dalam tradisi Rechtslehre seperti ilmu hukum lalu lebih banyak terlihat sebagai suatu seni berpikir khusus yang dimaksudkan guna menemukan aturan-aturan yang dapat diterapkan in concero dari dalam system peraturan-peraturan positif yang telah disusun secara logis, koheren, d alam jenjang-jenjang hierarki (stuffen), namun terkucil dan terasing insulated dari alam amatan. Maka, mengembangkan seni berpikir menurut ajaran (ilmu) hukum-yang dahulu disebut juridisch denken – adalah semisal berpikir menurut logika aturan main catur (schaakdenken), di mana dunia berpikir menurut aturan ini bersifat tersendiri dan eksklusif, dan karena itu pun tak perlu bertaat asas pada prinsip-prinsip logika yang menguasai alam kenyataan (the natural logic).

    4. Tahap penelitian meliputi

    1. Metode pendekatan

    Penelitian hukum Normatif : Normatif/juridis/legistis/Dogmatis (hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang).

    Penelitian Hukum Empiris : Empiris/sosiologis/perilaku/peran(hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola).

    2. Kerangka teori / kerangka konsepsional

    Penelitian hukum Normatif : Teori2 intern tentang hukum: teori2 hukum yang normatif; UU peraturan–peraturan ; keputusan –keputusan pengadilan.

    Penelitian Hukum Empiris : Teori2 sosial mengenal hukum; teori2 hukum yang sosiuologis.

    3. Sumber data

    Penelitian hukum Normatif : Sekunder.

    Penelitian Hukum Empiris : primer.

    4. Analisis

    Penelitian hukum Normatif : Kualitatif/logika/penalaran.

    Penelitian Hukum Empiris : Kualitatif/kuantitatif/dengan matematik/statistic/ computer.

    5. Pembuktian

    Penelitian hukum Normatif : Sesuai dengan logika juridis / sylogisme- yuridis.

    Penelitian Hukum Empiris : Didasarkan pada asaa ‘deductihypothetico verficative.

    6. Langkah-langkah penyelenggaraan penelitian

    Penelitian hukum Normatif : Penetapan criteria identifikasi → seleksi dan pengumpulan norma2 → pengorganisasian norma2 yang telahdikumpulkan atau sesuai dengan langkah2 dalam sylogisme: premis mayor → premis minor→ coclusio.

    Penelitian Hukum Empiris : Permasalahan → Teori Metodologi → data → analisis → kesimpulan.

    7. Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal

    Penelitian hukum Normatif : Penjelasan juridis-diskriptif, Analytical-theory model.

    Penelitian Hukum Empiris : Grand theory.
    Kelompok Diskusi MPH Kelas H.
    1.Ambar Fernanda Triyoga. (E.0009030)
    2.Aji Dian Utama. (E.0009019)

  32. Ismail Sugardo (E0009170) on March 2, 2011 10:26 am

    1. karena penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan agumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (apa yang seyogyanya) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan jawaban yang besrsifat right, appropriate, inappropriate atau wrong. hal-hal yang menjadi penyebabnya ialah keperluan penelitian itu untuk apa, sifat penelitian itu.
    2. menurut Peter Mahmud Marzuki perbedaan antara dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum adalah dalam hal kemurnian ilmu hukum sebagai suatu ilmu, dari ketiga pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua diantaranya (dogma hukum dan teori hukum) adalah merupakan ilmu hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain karena didalamnya akan mempelajari banyak hal yang bersilangan dengan ilmu-ilmu lain.
    3. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan, dan kadaluawarsa. Sedangkan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum.
    Berdasarkan hal tersebut, penelitian sosio-legal meskipun objeknya hukum bukan merupakan penelitian hukum, karena hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial—hukum dipandang dari segi luarnya saja, yang menitikberatkan perilaku individu/masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, misalnya efektivitas aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya. Hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas, yang dimulai dari hipotesis dan untuk mengujinya diperlukan data kemudian dilakukan analisis untuk menguji hipotesis apakah diterima atau tidak.
    4. perbedaannya adalah jika penelitian hukum doktrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek dan rujukan yang diacu dalam penelitian doktrinal adalah kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum. Dalam aliran hukum alam, kaidah tersebut adalah keadilan dan moral, dalam positivisme hukum kaidah tersebut adalah peraturan perundang-undangan dan dalam realisme hukum yaitu putusan hakim. Metode penalaran yang paling acap digunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah penalaran silogisme deduktif.
    Sedangkan penelitian hukum nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum. Validitas hukum tidak ditentukan oleh norma abstrak yang lahir dari kontruksi pemikiran manusia, melainkan dari kenyataan-kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum dan permasalahannya, berbagai konsep, doktrin dan metode ilmu-ilmu selain ilmu hukum yang bersinggungan dengan masyarakat menjadi sahabat dalam studi hukum.

  33. Miftahul Farida R dan Yuanita Suryo on March 2, 2011 10:31 am

    Nama : Miftahul Farida R (E 0009216) dan Yuanita Suryo ( E 0009373)

    1. Terjadi keberagaman jenis penelitian hukum menurut saya disebabkan berbeda-beda nya pola pemikiran tiap manusia. Sehingga dalam melakukan penelitian pun , menyebabkan keberagaman dalam jenis penelitian hukum . Berbedanya latar belakang pendidikan pun turut menyebabkan timbulnya keberagaman jenis penelitian hukum.

    2. Penelitian dalam lapisan dogmatik hukum adalah penelitian yang menghasilkan hal yang berbeda/bertentangan atas suatu fakta yang sama. Penelitian hukum pada lapisan teori hukum, mengandung konsep hukum yang dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib, kemudian penelitian ini diperlukan bagi yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Penelitian hukum pada lapisan filsafat hukum, berkaitan dengan asas hukum yang berperan sangat penting bagi dunia akademis, pembuat UU dan praktik peradilan.

    3. Soetandyo Wignjosoebroto, mengkonsepkan hukum ke dalam lima konsep dasar.Konsekuensinya adalah konsep hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto dapat di bagi menjadi 2 garis besar ,yaitu konsep hukum yang dapat diteliti melalui cara doctrinal dan konsep hukum yang dapat diteliti melalui cara non doktrinal . Konsep hukum nomor 1 dan 2 adalah konsep hokum yang dapat diteliti secara doctrinal karena dapat ditemukan melalui referansi-referensi dan teori yang ada dan yang bernomor 3 , 4 , 5 adalah konsep hokum yang dapat diteliti secara non doctrinal , yaitu yang dapat dilihat secara langsung dalam kenyataan nya.

    4. Perbandingan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris,
    yaitu :
    1) Pada penelitian hukum normatif penelitiannya di identifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang sedangkan pada penelitian hukum empiris diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola.
    2) Pada penelitian hukum normatif teori-teori hukum mengenai undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan pengadilan sedangkan penelitian empiris teori-teori sosial memgenai hukum dan teori-teori hukum yang sosiologis
    3) Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, sebaliknya pada penelitian empiris menggunakan data sekunder
    4) Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, sedangkan pada penelitian empiris menggunakan kualitatif/kuantitatif dengan matematik atau statisik atau komputer.
    5) Pada penelitian nornatif pembuktian mengguankan logika. Sedangkan pada empiris didasarkan pada asas ‘deductohypothetico verficative’
    6) Langkah-langkah penyelenggaraan penelitian normatif : penetapan kriteria identifikasi – seleksi dan pengumpulan norma-norma – pengorganisasian norma-norma – premis minor – conclusio, sedangkan pada empiris : permasalahan – teori metodologi – data – analisis – kesimpulan .
    7) Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal, pada penelitian normatif penjelasan yuridis – deskriptif – analitikal teori model, pada penelitian hukum empiris grand teori

  34. Dhana Piereza / Anugrah Satria Himawan on March 2, 2011 10:33 am

    Nama : Dana piereza / Anugrah Satria Himawan
    NIM : E0007107 / E0009049
    1. Alasan dari dibaginya penelitian hokum menjadi beberapa bagian dikarenakan tujuan dan meode ang harus digunakan tidak lah sama. Sebagai contoh adalah apabila seseorang hendak mengkaji norma positif didalam suatu perundang – undangan, maka yang diteliti disana adalah hukumnya itu sendiri dengan berdasarkan Law as it is written in the books atau diartikan sebagai hokum yang tertulis ( hokum positif yang berlaku ). Atau ketika hendak mengkaji pemberlakuan hokum di dalam suatu system sosial masyarakat, maka yang menjadi bahan penelitian disana adalam system sosial dan keadaan sosiologis didalam masyarakat tersebut.
    2. Menurut Peter Mahmud Marzuki , terdapat tiga lapisan penelitian hokum yang antara lain Dogmatik hokum, Teori hukum, dan filsafat hokum. SUI GENERIS, karena hukum dimaksudkan untuk mempertahankan ketertiban sosial dan menciptakan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Pada mulanya, hokum muncul dalam bentuk filsafat hokum, yang mana didalamnya menjelaskan bagaimanakah hokum itu berlaku dan dilaksanakan didalam masyarakat sosial. Lalu muncul dogmatic hokum yang menjelaskan bagaimakah hukum seharusnya dilaksanakan didalam masyarakat atau dengan kata lain hukum positif. Lalu untuk menjebatani kedua nya, lahirlah yang dinakaman teori hukum yang didalamnya terdapat asas – asas hukum yag befungsi untuk meluruskan fungsi dan tujuan hukum yang telah ada sebelumnya.
    3. konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto adalah terdapat dua penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik – yang dikenali sebagai doktrin (atau aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (atau aliran) positifisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis
    Bahwa metode non-doktrinal berorientasi pada perspektif yang empiris-nomologis dan berpijak pada logika silogisme yang induktif. Hasil dari penelitian non-doktrinal ini adalah teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum di dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses perubahan sosial. Dengan pengkonsepan hukum secara sosiologis, prosedur seperti ini kemudian diajukan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang harus dikaji secara empiris.
    4. PENELITIAN HUKUM
    NO METODE NORMATIF EMPIRIS atau SOSIOLOGIS
    1 Pendekatan Normatif Empiris
    2 Kerangka ¶ Peraturan perundang undangan
    ¶ Pembuktian melalui pasal ¶ Teori-teori Sosiologi Hukum
    ¶ Pembuktian melalui masyarakat
    3 Sumber Data Data Skunder Data Primer
    4 Analisis ¶ Logis normatif
    ¶ Silogisme
    ¶ Kualitatif ¶ Kuantitatif

    Penjelasan Tabel.
    • Penelitian Normatif
    yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan
    • Penelitian Empiris
    yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyarakat.
    • Pendekatan yaitu awal mula atau langkah-langkah sebelum melakukan penelitian
    • Data skunder yaitu data data yang diperoleh dari kepustakaan
    • Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya
    • Analisis
    - Logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan.
    - Silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada.
    - Kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
    - Kuantitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka.
    1. Data primer
    Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian
    Contoh : - Obsevasi
    - Wawancara
    - Kuisioner (kuisioner terbuka atau tertutup, face to face)
    - Sample, dan sebagainya
    1. Data skunder
    Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan.
    Contoh : - RUU
    - Buku-buku para Sarjana
    - Hasil penelitian - Jurnal
    - Makalah
    - Dan sebagainya

  35. Anindya Mutiara (E0009044) kls : C on March 2, 2011 10:34 am

    1. Penelitian hukum memendang dari dua aspek, yaitu sebagai sistem nilai dan sebagai aturan sosial. Sebagai titik anjak untuk mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum, inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang mempunyai kajian hukum, disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar. Studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sebaliknya studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas.
    Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskipsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada penelitian yang bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan adalah true atau false, sedang dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong, dengan demikian hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Dengan acuan yang demikian, menimbulkan keberagaman jenis penelitian hokum. Karena pada dasarnya sasaran argument, konsep, teori pada setiap penelitian berbeda-beda pula.

    2. Dogmatic Hukum
    Dogmatic Hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M Meuwissen (1979) memberikan batasan pengertian dogmatic hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mengistematisasi dan menginterprestasi hukum yang berlaku atau hukum positif.
    Filsafat Hukum
    Filsafat Hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap ukum atau gejala, sebagai mana di kemukakan J. Gegssels Hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum.

    3. Karena hukum dikonsepkan secara sosiologis, atau secara empiris dapat dilihat dan diteliti secara sosial, maka realitas-realitas sosial yang ada di dalam masyarakat hanya mungkin ditangkap melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan hasil dalam bentuk gambaran yang utuh dan lengkap dan tidak dapat diukur dengan indikator-indikator yang berada di permukaan saja. Artinya bahwa harus ada partisipasi, pengalaman, dan penghayatan di dalam kehidupan yang nyata yang dijalani demi mempelajari hukum secara empiris. Atau dengan cara lain yakni dengan melakukan wawancara secara intensif dan in depth para pelaku (warga masyarakat) yang menjadi partisipan budaya dan kehidupan hukum setempat dengan sikap-sikap yang empirik. Hukum pada mulanya dipahami sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dan tipe kajiannya ajaran hukum murni yang mengkaji law as it is written in the books, yakni metode penelitian doktrinal, logika deduksi dan berorientasi positif. Pada perkembangan pemikiran secara sosiologis sebagaimana dikemukakan di atas, berkembang menjadi apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. Dan dikaji sebagai law as it is decides by judges through judicial processed, yang menggunakan metode penelitian doktrinal, non doktrinal, logika induktif. Selain itu hukum juga adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Dengan tipe kajiannya sosiologi hukum, mengkaji law as it is in society, metode penelitian non doktrinal, penelitinya menggunakan sosiolog orientasi struktural. Sekaligus juga hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Dan tipe kajian sosiologi atau antropologi hukum, mengkaji law is it is in (human) action, non-doktrinal.

    4. Penelitian Empiris
    Empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peneliti.
    Penelitian empiris dapat dibedakan dalam tiga macam bentuk, yaitu: studi kasus, studi
    lapangan, dan studi laboratorium. Ketiga macam penelitian ini dapat dibedakan dari dua
    sudut pandang, yaitu: (a) keberadaan rancangan eksperimen, dan (b) keberadaan kendali
    eksperimen—seperti terlihat pada tabel berikut:
    Perbedaan antar Tiga macam Penelitian Empiris
    Macam PenelitianEmpiris Keberadaan rancangan Keberadaan kendali
    Studi Kasus Tidak ada Tidak ada
    Studi Lapangan Ada Tidak ada
    Studi Laboratorium Ada Ada
    Sumber: Buckley dkk. (1976: 24)

    Penelitian hukum normative
    merupakan kegiatansehari-hari seorang sarjana hokum
    • Penelitian hokum yang normatif(legal research) biasanya“hanya”merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Itupula sebab nya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif.
    • Penelitian hukum yang normative dapat berupa inventarisasi hokum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hokum positif, usaha penemuan hukum(in concreto) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

  36. Anindya Mutiara (E0009044) kls : C on March 2, 2011 10:35 am

    1. Penelitian hukum memendang dari dua aspek, yaitu sebagai sistem nilai dan sebagai aturan sosial. Sebagai titik anjak untuk mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum, inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang mempunyai kajian hukum, disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar. Studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sebaliknya studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas.
    Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskipsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada penelitian yang bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan adalah true atau false, sedang dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong, dengan demikian hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Dengan acuan yang demikian, menimbulkan keberagaman jenis penelitian hokum. Karena pada dasarnya sasaran argument, konsep, teori pada setiap penelitian berbeda-beda pula.

    2. Dogmatic Hukum
    Dogmatic Hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M Meuwissen (1979) memberikan batasan pengertian dogmatic hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mengistematisasi dan menginterprestasi hukum yang berlaku atau hukum positif.
    Filsafat Hukum
    Filsafat Hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap ukum atau gejala, sebagai mana di kemukakan J. Gegssels Hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum.

    3. Karena hukum dikonsepkan secara sosiologis, atau secara empiris dapat dilihat dan diteliti secara sosial, maka realitas-realitas sosial yang ada di dalam masyarakat hanya mungkin ditangkap melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan hasil dalam bentuk gambaran yang utuh dan lengkap dan tidak dapat diukur dengan indikator-indikator yang berada di permukaan saja. Artinya bahwa harus ada partisipasi, pengalaman, dan penghayatan di dalam kehidupan yang nyata yang dijalani demi mempelajari hukum secara empiris. Atau dengan cara lain yakni dengan melakukan wawancara secara intensif dan in depth para pelaku (warga masyarakat) yang menjadi partisipan budaya dan kehidupan hukum setempat dengan sikap-sikap yang empirik. Hukum pada mulanya dipahami sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dan tipe kajiannya ajaran hukum murni yang mengkaji law as it is written in the books, yakni metode penelitian doktrinal, logika deduksi dan berorientasi positif. Pada perkembangan pemikiran secara sosiologis sebagaimana dikemukakan di atas, berkembang menjadi apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. Dan dikaji sebagai law as it is decides by judges through judicial processed, yang menggunakan metode penelitian doktrinal, non doktrinal, logika induktif. Selain itu hukum juga adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Dengan tipe kajiannya sosiologi hukum, mengkaji law as it is in society, metode penelitian non doktrinal, penelitinya menggunakan sosiolog orientasi struktural. Sekaligus juga hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Dan tipe kajian sosiologi atau antropologi hukum, mengkaji law is it is in (human) action, non-doktrinal.

    4. Penelitian Empiris
    Empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peneliti.
    Penelitian empiris dapat dibedakan dalam tiga macam bentuk, yaitu: studi kasus, studi
    lapangan, dan studi laboratorium. Ketiga macam penelitian ini dapat dibedakan dari dua
    sudut pandang, yaitu: (a) keberadaan rancangan eksperimen, dan (b) keberadaan kendali
    eksperimen—seperti terlihat pada tabel berikut:
    Perbedaan antar Tiga macam Penelitian Empiris
    Macam PenelitianEmpiris Keberadaan rancangan Keberadaan kendali
    Studi Kasus Tidak ada Tidak ada
    Studi Lapangan Ada Tidak ada
    Studi Laboratorium Ada Ada
    Sumber: Buckley dkk. (1976: 24)

    Penelitian hukum normative
    merupakan kegiatansehari-hari seorang sarjana hokum
    • Penelitian hokum yang normatif(legal research) biasanya“hanya”merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Itupula sebab nya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif.
    • Penelitian hokum yang normative dapat berupa inventarisasi hokum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hokum positif, usaha penemuan hukum(in concreto) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

  37. gregorius adrian dan stefanus puji anggoro on March 2, 2011 10:43 am

    Didiskusikan oleh
    Gregorius Adrian E000150 kelas H
    Stefanus Puji Anggoro E0009322 kelas H

    1. Hal-hal yang menjadi penyebab keberagaman jenis penelitian hukum adalah
    a. Tuntutan akan masalah hukum yang semakin berkembang
    Maksudnya adalah dalam perkembangan yang ada dalam masyarakat perkembangan hukum sangat perkembang pesat. Sehingga penelitian-penelitian baru akan hukum sangat diperlukan. Dengan ini penelitian hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran serta solusi dalam penyelesaianya.
    b. Adanya banyak pendapat Para Ahli Hukum
    Pendapat para ahli hukum sangat mempengaruhi pola serta cara penelitian hukum. Pendapat para ahli hukum dapat digunakan suatu penelitian untuk menjadi dasar dalam menyelesaikan atau menyelidiki suatu masalah hukum.
    c. Hukum itu sendiri yang bersifat dinamis
    Masalah hukum yang dihadapi semakin kompleks sehingga cara untuk mneyelesaikan masalah tersebut harus dicari inovasi yang baru. Oleh sebab itu berkembang macam penelitian hukum disebabkan hukum yang dinamis tersebut.

    2. Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll). Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.
    Didalam tataran dogmatik hukum adalah penelitian hukum digunakan dalam hal untuk menenemukan ajaran-ajaran baru. Dimana panelitian hukum dalam ajaran hukum penelitian sangat diperlukan dalam menegembangkan hukum itu sendiri. Sehingga dalam penyelesaian semakin bagus.
    Penelitian hukum berperan dalam penemuan teori-teori hukum yang baru. Teori hukum yang baru ditemukan melalui penelitian hukum yang baru. Penelitian tersebut menciptakan teori hukum yang menggantikan teori hukum yang lama. Teori hukum tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks.
    Peneletian hukum sangat ada andil besar dalam pengaruhnya di dalam bidang filsafat hukum. Filsafat hukum yang sejatinya berbicara mngenai nilai atau tujuan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Sehingga sangat menyumbang andil besar dalam filsafat hukum.
    3. Metode yang di ungkapkan oleh Soetandyo W. yaitu tentang muncul berbagai pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang tercipta di dalam suatu negara agama adalah berdasarkan pengalaman manusia-manusia sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat. Hukum haruslah berbasis pada adat istiadat masyarakat sendiri dan hukum akan tercipta bersamaan dengan berkembangnya sejarah suatu bangsa.

    4. Perbedaan antara Penelitrian Normatif dengan Penelitian Empiris.
    TAHAP PENELITIAN PENELITIAN NORMATIF PENELITIAN EMPIRIS
    Metode Penelitian Normatif/juridis/Legistis/ Dogmatis (hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang). Empiris/Sosiologis/Perilaku/Peran (Hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola).
    Kerangka Teori Teori-teori intern tentang hukum : Teori-teori hukum yang normatif ; UU Peraturan –peraturan ; Keputusan–keputusan pengadilan. Teori-teori Sosial mengenai hukum; Teori-teori hukum yang sosiologis.

    Sumber Data Sekunder Primer
    Analisis Kualitatif/Logika/Penalaran Kualitatif/Kuantitatif dengan Matematik/Statistik/Komputer.
    Pembuktian Sesuai dengan logika-Jurisdis /Syllogisme-Juridis
    Didasarkan pada azas ‘deductohypothetico verficative’

    Langkah-langkah Penyelenggaraan Penelitian
    Penetapan Kriteria identifikasi
     seleksi dan pengumpulan Norma-norma  Pengorganisasian Norma-norma yang telah dikumpulkan , atau sesuai dengan langkah-langkah dalam Syllogisme : Premis Mayor  Premis Minor
     Coclusio Permasalahan  Teori Metodologi  Data  Analisis  Kesimpulan

    Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal Penjelasan Juridis-diskriptif Analytical-theory model
    Grand-Theory

  38. 1.EINDI DAN RENGGA on March 2, 2011 11:03 am

    Kelompok MPH
    Kelas C

    1. Eindi Marwindratama
    (E0009120)
    2. Rengga Himawan (E0009281)

    1. Karena dalam penerapannya hokum mencakup kesemua aspek kehidupan, hokum mempunyai banyak arti antara lain di dalam ilmu pengetahuan, ajaran tentang kenyataan, kaedah dan norma, tatanan hokum atau hokum positif, keputusan pejabat, petugasnya, proses pemerintahan, perilaku yang teratur dan jalinan nilai-nilai.

    Hal yang menjadi penyebab keberagaman jenis penelitian hokum adalah :
    a. Konsep suatu hokum
    b. Tipe kajian tentang hokum
    c. Metode penelitian
    d. Peneliti
    e. Orientasi
    2. Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll). Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.
    3. Soetandyo Wignjosoebroto, mengkonsepkan hukum ke dalam lima konsep dasar, yaitu 1) Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be). 2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. 4) Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan konsepsi hukum dan konsekuensi metodenya membedakan penelitian hukum kedalam dua penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doctrinal.
    4. Penelitian Hukum normatif (doktriner)
    1. Penelitian terhadap asas-asas Hukum
    2. Penelitian terhadap sistematika Hukum
    3. Penelitian terhadap sinkronisasi Hukum:
    a. Vertikal
    b. Horisontal
    4. Perbandingan hukum
    5. Sejarah hukum
    Pen. Hukum empirik (non doktriner)
    1. Penelitian berlakunya hukum Positif
    2. Penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat
    3. Penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif
    4. Penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif

  39. ARGA BASKARA. E0007256 on March 2, 2011 11:05 am

    1 Penelitian inventarisasi hukum positif

    Yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dai tipe-tipe yang lain.

    Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventrisasi hokum posiif tersebut, yaitu :

    - Penetapan criteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukan sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma sosial yang bukan hukum.

    - Mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut.

    - Dilakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah di identifikasikan dan di kumpulkan kedalam suatu sistem yang menyeluruh (kompherensif).

    Ada 3 (tiga) konsep pokok dalam melakukan kriteria identifikasi :

    2 Persepsi Legisme

    Yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang.

    Berdasarkan konsep tersebut pada kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis saja.

    3 Konsepsi yang menekankan pentingnya norma hokum tidak tertulis untuk ikut serta disebut sebagai hukum.

    Meski tidak tertulis apabila norma itu secara konkrit dipatuhi oleh anggota masyarakat setempat maka norma ini harus dianggap sebagai hukum.

    4 Konsepsi bahwa hukum identik dengan putusan hakim.

    2. Penelitian terhadap Azas Hukum

    Dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.

    Penelitian terhadap asas hukum merupakan unsur idea dari hukum.

    Azas Hukum bisa berupa :

    5 Azas Konstitutif yaitu azas yang harus ada dalam kehidupan suatu siste hukum atau disebut azas hukum umum.

    6 Azas regulatif yaitu azas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

    3. Penelitian untuk menentang hukum (inkronito)

    Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu, dimanakah bunyi peraturan ditemukan,dsb.

    4. Penelitian terhadap sistimatika hukum.

    Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hokum primer dan skunder.

    Kerangka acuan yang di gunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (masyarakat hukum, subjek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum hak dan kewajiban).

    5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

    Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal.untuk dapat melakukan penelitian tersebut lebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perundang-udangan yang mengatur bidang hukum yang telah di tentukan untuk di teliti.

  40. ARGA BASKARA. E0007256 on March 2, 2011 11:17 am

    jawaban saya yang nomor 2 ini serupa dengan jawaban saya di blog bu Sasmini salah satu soal mata kuliah filsafat hukum. Memuat pengertian yang serupa:

    Karena filsafat hukum merupakan bagian sendiri, bukan dari teori hukum. Filsafat hukum lahir sebagai perenungan mencari dasar legitimasi dari suatu kebijakan teori hukum. Kemudian pembentukan istilah, lahirnya istilah konsep teori hukum. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penafsiran atau interpretasi dari teori hukum. Ada beberapa hal yang tidak ada dalam teori hukum. Sosial interest, menemukan kepentingan social dalam masyarakat tentang bidang hukum, misalnya perkawinan. Rekonsiliasi, kepentingan yang beragam dari masyarakat, dipilih untuk digunakan. Mengakomodir kepentingan masyarakat. Hal-hal tersebut diluar dari sifat hukum yang bersifat memaksa masyarakat. Justru hukum digunakan dan disesuaikan untuk kepentingan masyarakat.
    Filsafat hukum lahir karena adanya keinginan untuk menemukan teori baru, bersifat teoritis, dan lebih abstrak dari teori hukum. Teori hukum memang lebih abstrak dari dogmatic hukum, namun teori hukum bebas nilai dan tidak normative. Sedangkan teori hukum ada karena dogmatic hukum, padahal dogmatik hukum membahas lebih pada kepraktisan, suatu hal yang konkret, seperti jurisprudence. Inti dari maksud saya (arga) adalah bahwa filsafat hukum membahas permasalahan hukum yang bersifat asasi atau mendasar. Karena tidak semua hal mampu dijawab dogmatic dan teori hukum.

  41. e0004178 (hendrik kristanto) on March 2, 2011 11:20 am

    4)Penelitian Hukum Normatif
    Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.
    Penelitian Hukum Empiris
    Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Mengapa demikian?, oleh karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

    Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

  42. ARGA BASKARA. E0007256 on March 2, 2011 11:28 am

    Terjadinya pengkotakan kajian hukum ke dalam spesialisasi yang amat dipisahkan sebenarnya bermula dari kehendak untuk membuat dan menegakkan batas yuridiksi kewenangan yang jelas dan tegas demi kepentingan profesionalisme mereka yang membilangkan diri ke dalam golongan the legal professionals atau the lawyers yang spesialis pengkaji dan pengguna hukum yang murni alias hukum yang formal-positif itu. Pengkotakan yang berawal dari persoalan yurisdiksi kewenangan profesional ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan persoalan keilmuan, berikut metode dan metodologinya, yang harus dipertimbangkan dan dibobot berdasakan makna akademisnya. Sekalipun demikian, akan kita ketahui nanti bahwa pembedaan antara hukum yang terbentuk secara formal sebagai norma positif dan hukum yang terbiarkan bebas sebagai nomos sosial ini akan ada juga imbasnya dalam dunia pembelajaran hukum dan penelitian hukum.
    Namun demikian, asalkan orang bersedia mencermati liku-liku metodologi sains yang diperlukan untuk kajian-kajian saintik yang berobjek hukum sekalipun, orang akan sadar dan mengetahui bahwa metode penalaran yang diperlukan – baik untuk mempelajari norma (dengan mengikuti alur pemikiran kaum profesional yang positivis) maupun untuk mempelajari nomos (dengan mengikuti alur pemikiran para social scientists yang sebagian besar dari mereka sesungguhnya terbilang kaum positivis juga) – tidak sama sekali berbeda secara mutlak. Keduanya diprasyaratkan untuk bekerja menurut disiplin prosedur logika yang sama. Perbedaan hanyalah ada dalam ihwal prosedur teknis-teknisnya saja, yaitu tatkala metode jenis kedua mulai harus dirancangkan dan dilaksanakan untuk keperluan mencari informasi yang akurat, handal dan sahih.

    Dari sinilah awal pembedaan model penelitian hukum, yang terspesialisasi pula menjadi dua, yaitu antara penelitian hukum yang dikatakan normatif (khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif as it is written in the books) dan penelitian hukum yang dikatakan empiris (khusus untuk meneliti hukum dalam wujudnya sebagai nomos, at it is observed in society). Sekalipun pembedaan dua jenis penelitian hukum dengan penyebutan penelitian normatif dan penelitian empiris ini telah terlanjur populer dan terus dipopulerkan dalam wacana keilmuan hukum di Indonesia, namun sejak awal orang harus mengetahui bahwa penyebutan seperti itu kurang tepat benar. Akan kita ketahui nanti bahwa apa yang disebut penelitian normatif itu sering kali meninggalkan tataran normatifnya yang positif untuk menggapai tataran-tataran doktrin atau ajaran hukumnya juga. Sedangkan apa yang disebut penelitian empiris sering kali merujuk ranah-ranah simbolis yang ada di balik nomos yang tersimak itu. Penyebutan penelitian doktrinal dan penelitian nondoktrinal yang pada kenyataannya nanti akan merupakan penelitan sosial mengenai hukum kiranya akan lebih tepat.

  43. ARGA BASKARA. E0007256 on March 2, 2011 11:31 am

    Metode Penelitian Non-doktrinal

    Di dalam kehidupan yang mulai banyak mengalami perubahan-perubahan transformatif yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan. Tak ayal lagi, berbagai cabang ilmu-ilmu sosial – khususnya sosiologi yang akhir-akhir ini mulai banyak mengkaji dan meneliti ihwal perubahan-perubahan sosial – “dipanggil” untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah dan perubahan sosial yang amat relevan dengan permasalahan hukum. Ilmu-ilmu sosial – yang mulai “ditengok” dalam kerangka ajaran sociological jurisprudence mulai banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbaharui dan memutahirkan norma-norma hukum. Kajian-kajian sociology of law – dengan metode sosialnya yang nomologis-induktif – kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.

    Maka di sini, tak terelakan lagi hukum pun lalu dikonsepkan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi-moral sebagai norma ius constituendum atau law as what ought to be, dan tidak pula secara positivistis sebagai norma ius constitutum atau law as what it is the books, melainkan secara empiris yang teramati di alam pengalaman. Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya, kini hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja – dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak – untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara itu, dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasi masukan-masukan (tegasnya materi hukum in abstracto, yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya keputusan-keputusan in concreto), yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

    Karena dikonsepkan sebagai gejala yang berada, bergerak atau beroperasi di dunia empiris, hukum – baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan in concreto yang berkekuasaan – dari perspektif ini kini hukum akan menampakkan diri sebagai fakta alami yang tentunya akan tunduk kepada keajegan-keajegan (regularities, nomor) atau keseragaman-keseragaman (uniformities). Dengan demikian, menurut konsepnya, hukum akan dapat diamati. Kalau demikian halnya, hukum yang dikonsepkan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan objek penelitian yang dikerjakan secara saintifik, non-doktrinal, dan tidak akan lagi dijadikan “sekadar” objek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka (atas daar prosedur logika yang deduktif semata-mata, dengan premis-premis yang diperoleh dari bahan-bahannya (yang primer atau yang sekunder) atau dari sumber-sumbernya di ranah normatif (baik yang formil maupun yang matriil). Perubahan konsep hukum – dari konsep positivistis ke konsep empiris-sosilologi – ini tak pelak akan menimbulkan konsekuensi metodologis yang cukup jauh juga, yaitu digunakannya metode saintifik untuk pengkajian dan penelitiannya.

    Adapun ciri metode yang saintifik ini tampak jelas perama-tama pada peran logika induksi yang amat mengedepan untuk menemukan asas-asas umum (empirical uniformities) dan teori-teori (baik yang miniatur atau yang middle range maupun yang grand) melalui silogisme induksi. Dalam silogisme induksi ini, premis-premis (kecuali tentu saja konklusinya) selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Di sinilah letak bedanya dengan model penelitian doktrinal yang dikerjakan oleh para filosof-moralis ataupun teoretis positivis untuk menemukan asas-asas umum hukum positif. Penelitian-penelitian doktrinal selalu bertolak secara deduktif dari noma-norma yang kebenarannya bernilai formal, dan tidak berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materialnya selalu dipersoalkan dan karenanya selalu dicek. Kedua, karena menggunakan silogisme induksi dan memperoleh simpulan-simpulan dari suatu proses induksi, simpulan-simpulan yang diperoleh sebagai conclusio di dan dari dalam silogisme induksi, selalulah berupa diskripsi atau eksplanasi tentang ada-tidaknya hubungan (entah kausal atau entah korelatif) antara berbagai variabel sosial-hukum.

    Ilustrasi berikut ini dapatlah dikemukakan untuk menggambarkan perbedaan ancangan antara metode doktrinal yang normatif-normologis pada silogisme deduktif itu dengan metode nondoktrinal yang empiris-nomologis pada silogisme yang induktif. Dengan metode yang normologis-deduktif itu, bertolak dari premis “peradilan harus cepat dan murah” (bunyi pasal 14 Undang-Undang Pokok Kehakiman), orang akan menyimpulkan bahwa “peradilan dalam perkara warisan, pun di mana-mana di Indonesia, akan berlangsung cepat dan murah”. Namun, dengan metode yang nomologis-induktif, orang akan menemukan simpulan hubungan kausal antara kecepatan proses peradilan itu dengan gejala-gejala lain di dalam masyarakat, yang mungkin sekali lain dengan apa yang telah disimpulkan lewat proses deduksi di muka. Sebagai contoh: apabila di alam amatan “besar (atau kecil)-nya, jumlah harta warisan yang dipersengketakan di muka pengadilan” selalu berseiring atau selalu diikuti oleh fakta “cepat (atau lambat) nya penyelesaian perkara warisan, maka dengan mengamati frekuensi keseiringan itu di berbagai situasi, maka dapat disimpulkan bahwa ada buhungan antara jumlah harta warisan yang dipertaruhkan dengan kecepatan pengadilan untuk menyelesaikan perkara.

    Penelitian-penelitian nondoktrinal yang sosial dan empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Teori-teori ini dikembangkan dari hasil-hasil penelitian yang beruang lingkup luas, makro, dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data amat massal, terorganisasi dalam suatu gugus yang disebut the social theories of law. Seluruh hasil kajian disistematisasikan ke dalam suatu cabang kajian khusus yang terkategorikan tidak hanya sebagai cabang kajian ilmu-ilmu sosial akan tetapi juga tengah diperjuangkan agar boleh juga diaku sebagai bagian dari kajian ilmu hukum, yang disebut dengan nama kajian Law in Society yang di Amerika Serikat lebih dikenal dengan nama Law and Society. Penelitian-penelitian empiris cabang kajian ini lazim disebut socio-legal research, yang pada hakikatnya – seperti telah disebutkan berulangk ali di muka – merupakan bagian dari penelitian sosial. Di sini metode penelitian yang konvensional, seperti yang banyak dipraktikkan di berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, yang suka mengkuantifikasi datanya, akan lazim dipakai.

  44. Nurviana KD on March 2, 2011 11:32 am

    kelompok:
    Nurviana K.D (E0009254
    Ravica Setya

    1. Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll).

    2.dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum.

    3. Konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto
    Soetandyo Wignjosoebroto, mengkonsepkan hukum ke dalam lima konsep dasar, yaitu :
    a. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal
    (law as what ought to be).
    Konsep hukum sebagai asas moral keadilan itu adalah konsep yang terbilang paling tua. Konsep ini berasal-mula dari masa jaya-jayanya kekuasaan gereja dengan hukum kanonik atau ius novum-nya, sepanjang era sebelum lahirnya negara-negara nasional di negeri-negeri Eropa Barat. Asas-asas keadilan (atau kearifan atau pula kepantasan) yang berada pada ranah moral ini umumnya terumus amat umum, dan acap pula tidak tertulis, serta terbuka untuk sembarang tafsir oleh siapa pun ketika akan diperlukan untuk menghukumi sesuatu perkara yang konkret. Sekalipun terumus umum sebagai asas-asas belaka, namun demikian norma-norma abstrak itu dalam praktik kehidupan dapat berfungsi juga sebagai pedoman (kalaupun bukan sebagai aturan atau perintah berperilaku yang eksplisit untuk memberi arahan tentang apa yang harus dilakukan para warga dalam perilaku mereka sehari-hari).

    b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
    Berseiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara-negara bangsa yang terpisahkan dari kekuasaan Gereja di negeri-negeri Eropa Barat, yang dengan demikian telah menyebabkan terjadinya proses sekularisasi kekuasaan negara di negeri-negeri itu, terjad pula sekularisasi hukum-hukumnya. Hukum negara yang disebut juga hukum nasional – kini tak lagi mengutamakan kandungan moral dan kebenaran moral atau nilai rchtswaardigheid untuk menjamin legitimiasinya, melainkan lebih mengutamakan kekuatan kepastian berlaku atau nilai rechtzekerheid. Inilah proses sekularisasi yang disebut juga proses positivisasi hukum. “Hukum” hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum tatkala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit. Hukumlah yang berdaulat, seperti yang dikatakan Austin bahwa “(positive) law is the command of the sovereign. Hukum bukan lagi asas-asas abstrak yang tak dapat ditunjukkan di mana dan bagaimana rumusannya yang jelas dan tegas, dan bagaimana pula ciri-cirinya yang menengarai bahwa “hukum” itu memang benar-benar hukum. Hukum dan konsep kaum positivis ini bukan lagi cuma berupa ius, melainkan harus benar-benar berciri sebagai lex
    atau lege.
    kaum positivis dengan mudah akan menemukan lewat penarikan simpulan (premis konklusi) mengenai apakah bunyi hukumnya in concreto untuk suatu perkara tetentu. Peragaannya dalam sidang-sidang pengadilan yang menaati ajaran hukum kaum positivis (yang di dalam bahasa Hans Kelsen disebut reine Rechtslehre) adalah sebagai berikut: apabila hakim menemukan bunyi hukumnya in abstracto – seperti misalnya yang kira-kira dirumuskan dalam pasal 362 KUHP – bahwa “barangsiapa mengambil barang milik orang lain, sebagai atau seluruhnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka ia akan dihukum karena pencurian sebanyak-banyaknya X tahun” (ini premis mayor), dan dalam pemeriksaan perkara sang hakim ini menerima bukti bahwa “si A mengambil sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan anaknya” (ini logikanya) bahwa “si A harus dihukum karena mencuri. Multiplikasi hukum positif (yang terumus in abstracto maupun yang terlafalkan in concreto) dan meningkatnya kebutuhan akan informasi hukum positif untuk praktik maupun untuk studi, tentu saja akan meningkatkan pula kebutuhan akan metode dan teknik yang tepat guna menjamin terwujudnya koleksi bahan-bahan hukum yang lengkap.

    c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sebagai judge
    made law.
    Dengan hukum yang menurut doktrinnya dikonsepkan sebagai hukum positif ini, adalah penelitian-penelitian dan kajian-kajian yang dikerjakan dengan hukum yang dikonsepkan pertama-tama sebagai keputusan hakim in concreto. Inilah hukum yang dikenali sebagai judge-made law, yang sekalipun semula dimaksudkan hanya untuk memutus perkara hukum yang tengah menjadi kasus, akan tetapi karena adanya doktrin stare decisis berikut asas precedencenya maka hukum seperti itu pada saat tertentu juga bisa berlaku in abstracto. Hukum dan kajian hukum yang dikembangkan atas dasar doktrin seperti itu dikenal marak di negeri-negeri yang bersistem common law (khususnya di Amerika Serikat), di mana hakim menurut doktrinnya tidak cuma hendak menemukan hukum akan tetapi terlebih-lebih harus dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum in concreto. Kegiatan penelitian hukum jenis ketiga di Amerika Serikat ini umumnya dilakukan oleh para ahli hukum praktisi, khususnya para pengacara, serta pula para teoretisi yang mem-back-up para pengacara itu untuk melakukan studi-studi guna memperkirakan apa kira-kira yang akan diputuskan hakim olah pengadilan dan/atau juri, lewat studi-studi. Berbeda dengan apa yang dipraktikkan di negeri-negeri penganut tradisi civil law system Eropa Kontinental, di mana para ahli hukum dengan sepenuhnya hati memandang law as it is in the books sebagai model normologis yang sempurna untuk mengontrol seluruh kehidupan, dengan kewajiban hakim untuk (bak mulut yang tugasnya cuma membunyikan apa yang tertulis dalam undang-undang) memutus perkara-perkara dengan menemukan hukum dari produk-produk legislatif – di negeri-negeri Anglo-Saxon (lebih-lebih di Amerika Serikat yang terkenal pragmatismenya itu) yang hendak dipentingkan bukanlah the codified law itu, melainkan the judge-made law.

    d. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    Karena dikonsepkan sebagai gejala yang berada, bergerak atau beroperasi di dunia empiris, hukum – baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan in concreto yang berkekuasaan – dari perspektif ini kini hukum akan menampakkan diri sebagai fakta alami yang tentunya akan tunduk kepada keajegan-keajegan (regularities, nomor) atau keseragaman-keseragaman (uniformities). Dengan demikian, menurut konsepnya, hukum akan dapat diamati. Kalau demikian halnya, hukum yang dikonsepkan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan objek penelitian yang dikerjakan secara saintifik, non-doktrinal, dan tidak akan lagi dijadikan “sekadar” objek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka (atas daar prosedur logika yang deduktif semata-mata, dengan premis-premis yang diperoleh dari bahan-bahannya (yang primer atau yang sekunder) atau dari sumber-sumbernya di ranah normatif (baik yang formil maupun yang matriil). Perubahan konsep hukum – dari konsep positivistis ke konsep empiris-sosilologi – ini tak pelak akan menimbulkan konsekuensi metodologis yang cukup jauh juga, yaitu digunakannya metode saintifik untuk pengkajian dan penelitiannya.

    e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam
    interaksi antar mereka
    seiring dengan perkembangan teori-teori sosial yang lebih melebihkan makna aksi-aksi individual dan interaksi-interaksi antar-individu (daripada melebih-lebihkan makna struktur kekuasaan) sebagai determinan utama eksistensi kehidupan bermasyarakat, berkembang pula teori-teori sosiologi hukum yang berparadigma baru, dengan konsekuensi metodologinya yang – karena hendak lebih mengkaji aksi-aksi individu dengan makna-makna simbolis yang direfleksikannya – akan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Kelompok teoretis yang terbilang ke dalam aliran paham aksi dan interaksionisme ini berpendapat bahwa realitas kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menampak dalam ujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif), dan karenanya bisa diukur-ukur. Menurut kaum interaksionis ini, realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolis, yang karena itu akan sulit ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran begitu saja dari luar. Alih-alih begitu – demikian menurut kaum interaksionis-simbolis ini – realitas-realitas itu hanya mungkin “ditangkap” lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran kemafhuman yang utuh dan lengkap (verstehen), dan tidak cukup kalau cuma diperoleh lewat ukuran beberapa indikator yang cuma terlihat di permukaan.

    4. Perbedaan penelitian hokum normativ dan empiris
    - Penelitian Hukum Normatif
    Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

    - Penelitian hukum Empiris
    Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat atau biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Oleh karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebarankuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

    Perbedaan dan silang selisih konseptual antara kedua paham yang berbeda paradigma sebagaimana diutarakan di atas, dapatlah diilustrasikan dengan jelas dalam persoalan berikut ini. Dalam kasus-kasus hukum berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah penduduk di kota-kota yang dilaksanakan dalam rangka peningakatan fungsi kota dalam tatanan ekonomi nasional, para pejabat yang duduk di kursi pemerintah umumnya melihat setiap masalah hak penguasaan atas tanah dari sudut hukum positif dan hak-hak yuridis (yang terelasisasi ipso jure). Sementara itu, orang-orang awam kebanyakan melihat dari sudut tradisi bahwa hak menguasai tanah ditentukan oleh ketekunan dan jerih orang (ipso facto) menggarap dan/atau merawat tanahnya itu.

  45. ARGA BASKARA. E0007256 on March 2, 2011 11:38 am

    Metode Penelitian Doktrinal

    Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik – yang dikenali sebagai doktrin (atau aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (atau aliran) positifisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang kaum realis. Berikut ini akan dipaparkan berturut-turut metode doktrinal yang dikenal dalam aliran hukum alam, metode doktrinal yang dianut kaum positivis (yang juga disebut kaum legis itu), dan kemudian juga metode doktrinal yang ditradisikan di kalangan para ahli hukum yang berpaham fungsionalis-realisme. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).

    Metode Kajian Hukum dengan Hukum yang Dikonsepkan sebagai Asas Keadilan dalam Sistem Moral Menuruti Doktrin Aliran Hukum Alam

    Konsep hukum tersebut pertama adalah konsep yang amat berwarna moral dan fisolofis, atau tak jarang pula dalam masyarakat-masyarakat tertentu amat berwarna religius. Konsep hukum yang demikian ini tak pelak lagi akan melahirkan cabang kajian hukum yang amat religius (seperti semasa jaya-jayanya peran hukum kanonik Eropa pada abad-abad pra-renesans) atau amat filosofis (seperti semasa merebaknya ajaran hukum alam), atau yang moralistis (seperti pada era pengaruh ajaran hukum positif tatkala orang mendambakan koreksi-koreksi terhadap kelugasan ius constitutum dengan mengkonstruksikan apa yang mereka sebut ius constituendum).

    Dalam perkembangan alam pemikiran Barat, konsep hukum sebagai asas moral keadilan itu adalah konsep yang terbilang paling tua. Konsep ini berasal-mula dari masa jaya-jayanya kekuasaan gereja dengan hukum kanonik atau ius novum-nya, sepanjang era sebelum lahirnya negara-negara nasional di negeri-negeri Eropa Barat. Asas dipungut dari dunia nilai (yaitu nilai moralitas) yang – sekalipun tak selamanya dirumuskan secara tegas dan pasti oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara – tetap saja selalu diakui oleh masyarakat sebagai segugus pedoman normatif yang hidup untuk menuntut perilaku-perilaku yang dipandang amat patut di dalam masyarakat. Dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal yang otohton, yang di Indonesia dikenali sebagai masyarakat-masyarakat adat, asas-asas yang hidup di dalam sanubari warga masyarakat sebagai bagian dari – yang oleh Eugen Ehrlich disebut das lebend recht – “the living law”. Inilah yang di dalam literatur-literatur hukum di Indonesia disebut hukum adat (dalam asas-asasnya).

    Asas-asas keadilan (atau kearifan atau pula kepantasan) yang berada pada ranah moral ini umumnya terumus amat umum, dan acap pula tidak tertulis, serta terbuka untuk sembarang tafsir oleh siapa pun ketika akan diperlukan untuk menghukumi sesuatu perkara yang konkret. Sekalipun terumus umum sebagai asas-asas belaka, namun demikian norma-norma abstrak itu dalam praktik kehidupan dapat berfungsi juga sebagai pedoman (kalaupun bukan sebagai aturan atau perintah berperilaku yang eksplisit untuk memberi arahan tentang apa yang harus dilakukan para warga dalam perilaku mereka sehari-hari). Kehidupan masyarakat awam dalam kesehariannya, umumnya dipedomani oleh asas-asas umum semacam ini, seperti misalnya “janji harus ditepati”, “suami-isteri harus saling mencintai”, “jangan gampang-gampangan memutus persahabatan”, “menutut ilmu itu sesungguhnya merupakan bagian dari ibadah dan karena itu harus dikerjakan sepanjang umur”, dan seterusnya.
    Metode Kajian Hukum dengan Hukum yang Dikonsepkan sebagai Kaidah Perundang-Undangan Menurut Doktrin Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum

    Berseiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara-negara bangsa yang terpisahkan dari kekuasaan Gereja di negeri-negeri Eropa Barat, yang dengan demikian telah menyebabkan terjadinya proses sekularisasi kekuasaan negara di negeri-negeri itu, terjad pula sekularisasi hukum-hukumnya. Hukum negara yang disebut juga hukum nasional – kini tak lagi mengutamakan kandungan moral dan kebenaran moral atau nilai rchtswaardigheid untuk menjamin legitimiasinya, melainkan lebih mengutamakan kekuatan kepastian berlaku atau nilai rechtzekerheid. Inilah proses sekularisasi yang disebut juga proses positivisasi hukum. “Hukum” hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum tatkala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit. Hukumlah yang berdaulat, seperti yang dikatakan Austin bahwa “(positive) law is the command of the sovereign. Hukum bukan lagi asas-asas abstrak yang tak dapat ditunjukkan di mana dan bagaimana rumusannya yang jelas dan tegas, dan bagaimana pula ciri-cirinya yang menengarai bahwa “hukum” itu memang benar-benar hukum.

  46. imron sholeh E0008163 on March 2, 2011 11:44 am

    1).karena terdapat keberagaman sosial dan pendekatan yg dilakukan untuk meneliti.
    ppenyebab :-beranekaraham masyarakat,pendekatan,hukum merupakan norma positif,perbedaan sudut pandang

    2).lapisan dokmatik hukum : jika para pihak yg terlibat mengemukankan pendapat yg berbeda thdp peraturan,terjad kekosongna hukum
    teori hukum : isi hukum harus mengandung konsep hukum

    filsafat hukum :berkaitan dengan isu

    3). membagi penelitian hukum menjadi 2 macam : yaitu penelitian normatif dan empiris

    4).penelitian doktrinal/normatif :Yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya
    a.metode pendekatanya :normatif juruisdis
    b.data : sekunder
    c.kerangka teori :tentang intern hukum

    penelitian non doktrinal/empiris :penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.
    a.metode penelitian :empiris sosiologis
    b.data primer
    b.kerangka teori :teori sosial

  47. Ananda Fitki Ayu S.(E0009032) dan Dessi Hepyana(E0009093) on March 2, 2011 11:53 am

    TUGAS MPH
    Oleh
    Ananda Fitki Ayu S. (E0009032)
    Dessi Hepiyana (E0009093)
    Kelas C
    1. Pada dasarnya penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu yang menjadi penyebab keberagaman penelitian hukum terletak pada individu itu sendiri. Bagaimana cara dia berfikir dan memandang suatu isu hukum serta cara penyelesaiaannya. Dalam peninjauannya pun penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Serta tujuan dari penelitian itu sendiri, untuk keperluan praktis atau keperluan akademis.
    2. Penelitian hukum pada lapisan dogmatik hukum hanya mencakup isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi. Dalam proses penelitiannya dogmatik hukum merupakan cara terakhir pencarian sumber hukum apabila tidak ada sumber-sumber hukum yang lain dalam menyelesaikan suatu isu hukum.
    Penelitian hukum pada lapisan teori hukum harus mengandung suatu konsep hukum dalam penyelesaiannya. Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu.
    Sedangkan pada lapisan filsafat hukum penelitian mencakup perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai, serta penyerasian nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimaksud disini adalah asas-asas hukum yang biasanya menampakkan diri ke permukaan melalui aturan-aturan hukum.
    3. Konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Sutandyo Wignjosoebroto adalah pembagian penelitan kedalam penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan norma yang ada, serta dalam metode penelitiannya bertitik pangkal pada logika dan doktrin-doktrin . Sedangkan penelitan sosial yaitu perilaku manusia yang telah atau akan terpola dan dalam pelaksanaan metode penelitiannya melihat pada aspek-aspek sosial dalam masyarakat.

    4. Perbedaan antara penelitian normatif dengan penelitian empiris:
    a. Penelitian normatif kerangka teori menggunakan teori-teori intern tentang hukum, sedangkan penelitian empiris menggunakan teori-teori sosial mengenai hukum.
    b. Penelitian normatif sumber datanya sekunder, penelitan empiris primer.
    c. Penelitian normatif dalam melakukan analisis dengan logika atau penalaran, sedangkan penelitian empiris dengan matematika.
    d. Penelitian normatif pembuktiannya sesuai dengan logika jurisdis, sedangkan penelitan empiris didasarkan pada azas “deductohypothetico verficative”
    e. Penelitan normatif tujuan yang dapat dicapai secara maksimal penjelasan juridis-diskriptif, sedangkan penelitan empiris grand theory.

  48. Ananda Fitki Ayu S.(E0009032) dan Dessi Hepyana(E0009093) on March 2, 2011 11:54 am

    TUGAS MPH
    Oleh

    Ananda Fitki Ayu S. (E0009032)
    Dessi Hepiyana (E0009093)
    Kelas C
    1. Pada dasarnya penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu yang menjadi penyebab keberagaman penelitian hukum terletak pada individu itu sendiri. Bagaimana cara dia berfikir dan memandang suatu isu hukum serta cara penyelesaiaannya. Dalam peninjauannya pun penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Serta tujuan dari penelitian itu sendiri, untuk keperluan praktis atau keperluan akademis.
    2. Penelitian hukum pada lapisan dogmatik hukum hanya mencakup isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi. Dalam proses penelitiannya dogmatik hukum merupakan cara terakhir pencarian sumber hukum apabila tidak ada sumber-sumber hukum yang lain dalam menyelesaikan suatu isu hukum.
    Penelitian hukum pada lapisan teori hukum harus mengandung suatu konsep hukum dalam penyelesaiannya. Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu.
    Sedangkan pada lapisan filsafat hukum penelitian mencakup perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai, serta penyerasian nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimaksud disini adalah asas-asas hukum yang biasanya menampakkan diri ke permukaan melalui aturan-aturan hukum.
    3. Konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Sutandyo Wignjosoebroto adalah pembagian penelitan kedalam penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan norma yang ada, serta dalam metode penelitiannya bertitik pangkal pada logika dan doktrin-doktrin . Sedangkan penelitan sosial yaitu perilaku manusia yang telah atau akan terpola dan dalam pelaksanaan metode penelitiannya melihat pada aspek-aspek sosial dalam masyarakat.

    4. Perbedaan antara penelitian normatif dengan penelitian empiris:
    a. Penelitian normatif kerangka teori menggunakan teori-teori intern tentang hukum, sedangkan penelitian empiris menggunakan teori-teori sosial mengenai hukum.
    b. Penelitian normatif sumber datanya sekunder, penelitan empiris primer.
    c. Penelitian normatif dalam melakukan analisis dengan logika atau penalaran, sedangkan penelitian empiris dengan matematika.
    d. Penelitian normatif pembuktiannya sesuai dengan logika jurisdis, sedangkan penelitan empiris didasarkan pada azas “deductohypothetico verficative”
    e. Penelitan normatif tujuan yang dapat dicapai secara maksimal penjelasan juridis-diskriptif, sedangkan penelitan empiris grand theory.

  49. ryo noorhuzein (E0009307) dan hangga prajatama (E0009152) on March 2, 2011 11:58 am

    HASIL DISKUSI MPH
    Kelas C
    1. Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum? Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Suatu penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode lmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menemukan suatu kebenaran dari peristiwa hukum yang ada atau terjadi.
    Keberagaman jenis penelitian hukum dikarenakan :
    Pendekatan Non Ilmiah
    1. Akal sehat (logika)
    Yaitu suatu tindakan atau serangkai konsep yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan.
    2. Prasangka
    Yaitu pencapaian pengetahuan secara akal sehat yang diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukan hal tersebut.
    3. Intuisi (pendekatan a priori)
    Yaitu orang yang menentukan pendapatnya mengenai sesuatu berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau didapat dengan cepat melalui proses yang tidak disadari atau yang tidak dipikirkan terlebih dahulu.

    4. Penemuan coba-coba
    Yaitu penemuan yang diperoleh tanpa kepastian akan diperolehnya suatu kondisi tertentu akan dipecahkan suatu masalah.
    Pada umunya merupakan serangkaian percobaan tanpa kesadaran pemecahan permasalahan tertentu, pemecahan permasalahan terjadi secara kebetulan setelah terjadi serangkaian usaha.
    Penemuan coba-coba ini tidak efisien dan tidak terkontrol.
    5. Pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis.
    Otoritas ilmiah yaitu orang-orang yang biasanya telah memperoleh atau menempuh pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang yang cukup.

    Pendekatan Ilmiah
    Metode Ilmiah
    Yaitu metode yang didasari dengan teori-teori tertentu dimana teori tadi berkembang melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris dan tentunya teori tadi dapat diuji kebenarannya secara obyektif.
    Hasrat Ingin Tahu (animal rationalitas)
    Untuk mencari kebenaran yang universal atau diakui oleh masyarakat secara umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    1. Koheren
    2. Koresponden
    3. Pragmatis
    Hasrat ingun tahu bias didapat secara :
    1. Secara Ilmiah
    Dapat diperoleh dengan cara penelitian yang disertai dengan metode-metode tertentu dengan teori-teori yang berkaitan. Dan tentunya teori tadi akan berguna, bermanfaat serta berkembang apabila disusun secara sistematis dan terkontrol.
    1. Secara Non ilmiah
    Dapat dilakukan dengan cara :
    - Akal sehat (logika)
    - Prasangka
    - Intuisi (pendekatan a priori)
    - Penemuan coba-coba
    - Pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis.
    Ada 3 identifikasi konsep perbedaan penelitian hukum:
    - Persepsi Legisme Positifistis
    Yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang.
    Berdasarkan konsep tersebut pada kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis saja.

    - Konsep mencerminkan hokum dengan kehidupan masyarakat.
    Konsep yang menekankan pentingnya norma dan arti hukum meskipun tidak tertulis apabila norma itu secara konkrit dipatuhi oleh anggota masyarakat setempat maka norma tersebut harus dianggap sebagai hukum.

    - Konsepsi bahwa hukum identik dengan putusan hakim (pejabat yang berwenang) dan kepala adat.

    2. Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?
    Penelitian hukum saat ini baik untuk keperluan praktik hukum maupun akademis tidak lain daripada metode penelitian penelitian sosio-legal, sedangkan penelitian sosio-legal bukanlah penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan berbeda dengan metode dalam penelitian sosial meskipun hukum sebagai objek penelitiaannya.
    Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu sebagai sistem nilai dan sebagai aturan sosial. Sebagai titik anjak untuk mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum, inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang mempunyai kajian hukum, disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar. Studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sebaliknya studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas.
    Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskiptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskiptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar, prosedur, ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskiptif ini yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yaitu sisi instrinsik dari hukum.
    Sebagai ilmu terapan, merupakan konsekuensi dari sifat preskiptifnya. Penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial atau penerapan itu tidak ada artinya. Sehingga dalam ilmu hukum menelaah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standar prosedur atau acara sebagai terapan, hasilnya berupa preskipsi tetapi untuk diterapkan.
    Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskipsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada penelitian yang bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan adalah true atau false, sedang dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong, dengan demikian hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.
    Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan dalam di dalam penelitian hukum. Dalam ilmu hukum terdapat tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.
    Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila: para pihak yang berperkara/terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; terjadi kekosongan hukum; dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan, dan kadaluawarsa. Sedangkan filsafat hukum mengkaji tentang penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum.
    Berdasarkan hal tersebut, penelitian sosio-legal meskipun objeknya hukum bukan merupakan penelitian hukum, karena hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial—hukum dipandang dari segi luarnya saja, yang menitikberatkan perilaku individu/masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, misalnya efektivitas aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya. Hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang

    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
    Soetandyo Wignjosoebroto membagi beberapa tipe metode penelitian hukm, antara lain:
    a. metode dalam kajian-kajian hukum yang dikonsepkan sebagai asas keadilan dalam sistem moral
    b. metode doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif
    c. kajian hukum dengan metode doktrinal dalam sistem hukum anglo saxon
    d metode dalam penelitian hukum menurut konsep sosiologis
    Lalu dalam karya terbarunya yang berjudul “Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya” , Soetandyo Wignjosoebroto memperkaya wacana ppenelitian hukum dalam empat kelompok besar:
    1. studi tentang hukum sebagai suatu model institusi
    2. studi tentang hukum sebagai proses konfli yang dinamis
    3. studi tentang hukum di tengah-tengah konteks peubahan
    4. metode-metode dalam kajian sosiologi hukum kontemporer

    Jika dicermati secara seksama berbagai jenis dan kategorisasi dalam penelitian hukum yang dimaksud terdapat beberapa kelompok ilmu, yaitu: sociology of law, sociological jurisprudence, political science ketiganya menggunakan paradigma metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang masuk dalam kelompok ilmu empiris, dan yang masuk ke dalam ilmu praktis ialah yurisprudence.
    Pengelompokan ini cenderung mempertegas pernyataan bahwa hukum adalah ilmu bersama dan hukum menjadi obyek kajian berbagai disiplin dan kelompok ilmu.

    4. Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal/empiris?
    Penelitian hukum Normatif/Doktrinal
    Penelitian hukum normatif / dogmatif / doktrinal merupakan suatu studi terhadap hukum yang berdasarkan pada perundang-undangan dan dapat dibuktikan melalui pasal-pasal yang ada dalam perundang-undangan. Kerangka konsepsional berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan juga terdapat di dalam UU. Sumber data merupakan data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data skunder dibidang Hukum meliputi:
    • Bahan hukum primer
    Data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
    Contoh :
    - Pancasila
    - UUD 1945
    - Traktat
    - Doktrin
    - Yurisprudensi
    - Adat dan kebiasan
    • Bahan hukum skunder
    Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hokum primer dan dapat membantu serta menganalisis.
    Contoh:
    - RUU
    - Buku-buku para sarjana
    - Hasil penelitian
    - Jurnal
    - Makalah
    - Dan sebagainya
    • Bahan hukum tersier
    Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder.
    Contoh : Koran, kliping, majalah, dan sebagainya.

    Analisis terhadap penelitian normatif/doktrinal berupa analisis logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah dalam penyelenggaraan penelitian sesuai dengan langkah silogisme, yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada. Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian hukum doktrinal yaitu penjelasan juridis-deskriptif.

    Penelitian hukum Empiris/ Non Doktrinal
    Penelitian hukum empiris menggunakan metode pendekatan empiris/ sosiologis yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyarakat. Kerangka konsepsional berasal dari teori-teori sosial mengenai hukum/ teori hukum yang sosiologis. Sumber data penelitian Empiris yaitu berupa data primer( data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai cara, contohnya antara lain:
    - Obsevasi
    - Wawancara
    - Kuisioner (kuisioner terbuka atau tertutup, face to face)
    - Sample, dll
    Analisis di dalam penelitian hukum empiris berupa Data Kualitatif yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Sedangkan data Kuantitatif yaitu data terbentuk secara nomor bilangan yang diperoleh dari hubungan secara langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka.
    Pembuktian didasarkan pada asas deductohypothetico verficative.
    Langkah langkah penyelenggaraan penelitian diawali dari permasalahan , teori metodologi, data , analisis, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

  50. Krisdian Decky Gunadi ( E0009183 ), Fitter Trisna Wardana ( E0009137 ) on March 2, 2011 12:12 pm

    1. Karena pada dasarnya Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya yang antara orang satu dengan orang yang lain melakukannya dengan cara dan metode yang berbeda – beda sehingga terjadi beranekaragam macam penelitian hukum namun mempunyai tujuan dan harapan sama yaitu dengan jalan dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan - permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.
    Sebab melakukan penelitian hukum bisa dari banyak faktor seperti :
    • Penelitian seseorang didorong oleh keinginan untuk memecahkan masalah hukum yang mendesak seperti kejahatan atau penyimpangan prilaku dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan atau tata tertib yang berlaku.
    • Kadang juga penelitian merupakan bagian penting dari proses pembuatan kebijakan atau sebagai evaluasi terhadap suatu tindakan.

    2. Pengidentifikasian penelitian hukum pada lapisan dokmatik tidak yaitu bahwa isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum lebih memberat kepada aspek praktis ilmu hukum namun akan tetapi tidak berarti bahwa kegunaan untuk praktik tersebut tidak dimungkinkan diperoleh dari penelitian yang bersifat akademis namun justru melalui penelitian akademis diharapkan diperoleh hasil untuk dapat diterapkan guna keperluan praktik hokum bukan sekedar wishful thinking atau impian semata sedangkan
    Dalam lapisan teori hukum apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Penelitian hukum dalam tataran teori hokum diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum.
    Selain itu penelitian hokum pada filsafat hokum menyatakan bahwa peraturan – peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan – aturan pokok. Aturan – aturan pokok tersebut tidak perlu diuji lagi karena diatas aturan – aturan pokok tersebut tidak ada aturan lagi.

    3. Berdasarkan konsepsi hukum dan konsekuensi metodenya membedakan penelitian hukum kedalam dua penelitian yaitu penelitian hukum doctrinal dan penelitian non doctrinal. Dalam hubungan dengan masalah penelitian, Soetandyo Wingnjosoebroto menandaskan bahwa suatu masalah bukanlah hasil murni sebuah kesimpulan logika dan masalah tidaklah akan dapat dari penarikan sebuah conclusio pada sebuah proses silogisme yang lugas serta mengindentifikasikan masalah adalah memilih berdasarkan pemihak yang pradimagtik serta manakah realitas yang boleh dibenarkan untuk diindefikasi sebagai masalah. Berbeda dengan suatu kajian hukum yang sosiologis hukum di konsepsikan sebagai apa yang tampak dalam perilaku social yang terpola dan seetruktur.
    Indetifikasinya:
    1. Hukum berlaku bagi semua kalangan dan berdasarkan atas kebenaran dan keadilan.
    2. Di dalam hukum juga memiliki norma - norma positif.dengan demikian hukum memiliki sifat yg mengikat dan secara tidak langsung hukum mengatur hak – hak dan kewajiban warga negara yg satu dengan yang lain dan diatur di dalam perundang – undangan .
    3. Hukum merupakan pola prilaku masyarakat yg ada sebagai faktor atau unsur yg ikut menentukan perubahan – perubahan pola perilaku di dalam masyarakat.
    4. Hukum adalah perwujudan suatu pernyataan perasaan atau pendapat para pelaku sosial di dalam interaksi masyarakat yang satu dengan yang lainya.

    4. Penelitian Hukum Non Doktrinal / Empiris
    Penelitian non doktinal dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Dari segi substansialnya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku – perilaku actual warga masyarakat. Dan dari segi strukturnya hukum adalah sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan – masukan ( tegasnya materi hukum in abstracto yaitu produk sistem politik ) menjadi keluaran – keluaran ( tegasnya keputusan – keputusan in concreto ) yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat.

    Penelitian Hukum Normative / Doktrinal
    Penelitian hukum Doktrinal adalah sebuah penelitian yang berupaya untuk mengetahui apa hukum dari sebuah peristiwa. Dalam penelitian hukum normative akan digunakan bahan – bahan hukum berupa peraturan perundangan, seperti Undang – undang, putusan pengadilan, hingga peraturan daerah. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian atas bahan – bahan hukum seperti perundangan dan putusan pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk anasir non hukum.
    Dalam penelitian hukum normative, seorang peneliti harus mampu memilah apakah sebuah peristiwa yang hendak dikaji merupakan sebuah peristiwa hukum atau bukan ( non – hukum ), sehingga kemudian dapat diketahui dari peristiwa hukum tersebut, apakah sebuah masalah dapat dikategorikan sebagai sebuah masalah hukum atau tidak.
    Penelitian hukum normatif juga menolak pengertian bahwa hukum merupakan bagian dari sebuah gejala – gejala sosial, sehingga penelitian atas efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat bukanlah tujuan dalam penelitian hukum normative.

  51. angga christian on March 2, 2011 12:17 pm

    NAMA/NIM : angga christian/E0008110
    Rizki Puspita W.P /E0009296

    MPH KELAS C

    1. Penyebabnya terjadinya keberagaman penelitian hukum karena banyaknya para ahli yang menyumbangkan pemikirin mengenai metode penelitian sehingga muncul bermacam-macam jenis penelitian hukum selain itu yang dimaksud dengan hukum itu sendiri dapat diartikan dalam berbagai aspek sehingga menumbulkan keberagaman penelitian hukum itu sendiri sesuai dengan arti hukum yang dimaksud oleh para ahli itu sendiri.

    2. a. Dokmatik hukum
    Isu hukum yang diangkat hanya mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi
    b. Teori Hukum
    isu hukum yang harus mengandung konsep hukum,konsep hukum tersebut dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat
    c. filsafat hukum
    isu hukum yang harus mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum
    3. konsekuensinya menimbulkan 2 jenis penelitian hukum, yaitu :
    a. penelitian hukum normative dengan melihat bahwa hukum adalah :
    - Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
    - Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
    - Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim tersistematisasi
    - Disebut juga sebagai penelitian Dokmatik di Eropa Kontinental berdasarkan literatus bahasa belanda.
    b. Penelitian Hukum Sosial(empiris) dengan melihat hukum adalah :
    - Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim tersistematisasi
    - Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    - Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka
    - Disebut juga penelitian non doktrinal dan diambil dari literatur bahasa inggris

    4. a. Doktrinal
    - Penelitian yang diarahkan pada pembenaran ius Constituendum
    - Berfokus pada hukum positif
    - Berlandaskan pada atas doktrin-doktrin
    - Dapat berupa perbandingan hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan sistematika hukum
    - Landasan teori yang dipakai secara normatik.
    b. Non doctrinal
    - Mengkaji tentang implementasi hukum dalam masyarakat itu sendiri, identifikasi dan efektifitas hukum
    - Ditinjau dari perilaku dalam kehidupan hukum
    - Meninjau keadaan sosiologis hukum.

  52. amir syarifuddin m/E0008280 on March 2, 2011 12:19 pm

    1,a Karena dalam suatu penelitian merupakan suatu aktivitas berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis guna memecahkan atau menjawab permasalahan tertentu, maka karena itu setiap ahli hukum mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, adanya suatu pemikiran melandasi adanya suatu jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan apa yang mereka temukan dalam suatu penelitian.
    b adanya suatu pemikiran melandasi adanya suatu jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan apa yang mereka temukan dalam suatu penelitian, maka dari itu para ahli mempunyai pemikiran berbeda-beda dengan adanya suatu pemikiran yang mereka gagas
    4. doktrinal/normative-> Penelitian ini bersifat normative yang artinya bahwa setiap apa yang diteliti berdasarkan data-dta yang ada dibuku/ yang ada pada suatu peraturan saja, hal ini mempunyai kelemahan bahwa jika data yang ada dibuku bisa saja kurang akurat karena sewaktu-waktu peraturan itu bias berubah sesuai dengan perkembnagn zaman
    penelitian hukum non doktrinal/empiris-> suatu data yang diperoleh dari hasil yang ada di lapanga/ bias disebut surve lapangan karena data yang diperoleh akan lebih akurat karena itu hal ini dapat memicu adanya suatu perbedaan argument apabila data yang diperoleh berbeda dari yang ada dibuku
    2. Filsafat merupakan suatu kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis melalui jalan refleksi yang sedalam-dalamnya untuk menangkap makna hakiki dari suatu gejala.
    Dokmatik hokum suatu kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis melalui jalan refleksi yang sedalam-dalamnya berdasarkan data-data yang ada pada suatu buku
    Teori hokum suatu pemikiran yang berasal dari para ahli hokum yang mempunyai untuk mendasari adanya penelitian hokum yang dilakukakan
    3. jika setiap orang akan menganggap bahwa teori tersebut itu adalah mutlakdan bahwa setiap peraturan hokum dapat membuat keadialn bagi merekia yang teraniaya, dan apabila ada teori baru maka teori tsbt dapat terpatahkan.

  53. BONDAN PRATOMO (E0009077) DONNY AGUNG NOVANTO (E0009115) on March 2, 2011 12:24 pm

    TUGAS MPH KELAS C

    NAMA : BONDAN PRATOMO (E0009077)
    DONNY AGUNG NOVANTO (E0009115)

    1. Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum?Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!
    Jawab:

    Karena penelitian merupakan aktivitas berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis guna memecahkan atau menjawab permasalahan tertentu.Dalam konteks hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum,prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi
    2. Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki !
    Jawab:
    Penelitian hukum pada lapisan dokmatik hukum lebih cenderung kepada aspek praktis ilmu hukum. Tapi tidak berarti bahwa kegunaan untuk praktek tersebut tidak dimungkinkan diperoleh dari penelitian yang bersifat akademis. Justru dalam penelitian akademik diharapkan diperoleh hasil untuk dapat diterapkan guna keperluan praktek hukum.
    Selanjutnya dalam lapisan teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dpt direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.
    Sedangkan dalam filsafat hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok sehingga aturan pokok tersebut tidak perlu diuji lagi. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut sebagai asa-asas hukum.

    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?
    Jawab :
    Berdasarkan penjelasan Soetandyo Wignjosoebroto hukum dikonsepkan dalam 5 konsep dasar, yaitu :
    1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
    2. Hukum adalah norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
    3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematis sebagai judge made law.
    4. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    5. Hukum adalah manifesti makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.
    Sehingga berdasar kelima konsep dasar tersebut penelitian hukum dibedakan kedalam 2 penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal.

    4. Jelaskan perbedaan antara penelitian doktrinal/normative dengan penelitian hukum non doktrinal /empiris?
    Jawab :
    Penelitian hukum empiris :
    - Metode penelitian : Empiris/Sosiologis/Perilaku/Peran (hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola)
    - Kerangka teori/kerangka Konsepsional : Teori-teori sosial mengenai hukum, teori-teori hukum yang sosiologis.
    - Data/sumber data : Primer
    - Analisis : Kualitatif/Kuantitatif dengan Matematik/Statistik/Komputer
    - Pembuktian : Didasarkan pada asas deductohypothetico verficative.
    - Langkah-langkah Penyelanggaran Penelitian : Permasalahan -> teori metodologi -> data -> analisis -> kesimpulan
    - Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal : Grand Theory
    Penelitian hukum normatif:
    - Metode penelitian:normatif/juridis/legistis/dogmatis(hukum di dentifikasikan sebagai norma peraturan,undang-undang)
    - Kerangka teori/kerangka konsepsional:teori-teori intern tentang hukum:teori-teori hukum yang normatif;UU peraturan-peraturan;keputusan pengadilan
    - Data/sumber data:sekunder
    - Analisis:kualitatif/logika/penalaran
    - Pembuktian:sesuai dengan logika yuridis/syllogisme-juridis
    - Langkah-langkah penyelenggaraan penelitian:penetapan kriteria identifikasi->seleksi dan pengumpulan norma-norma->pengorganisasian norma-norma yang telah dikumpulkan,atau sesuai dengan langkah-langkah dalam syllogisme4:premis mayor->premis minor->coclusio
    - Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal:penjelasan juridis-deskriptif analytical-theory model

  54. wahyu aji pradipta on March 2, 2011 12:30 pm

    Anjar Setiawan E0009046
    Wahyu Aji Pradipta E0009348
    MPH KELAS H

    HASIL DISKUSI

    1. Karena banyaknya konsep-konsep hukum yang ada serta beragamnya kajian hukum dan metode penelitian yang melahirkan semakin banyaknya jenis penelitian hukum. Terlebih bidang hukum merupakan bidang yang sangat luas sekali dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam berbangsa dan bernegara sehingga tidak menutup kemungkinan akan luasnya pembahasan tentang penelitian hukum dalam berbagai aspek yang menyebabkan beragamnya jenis-jenis penelitian hukum ini.
    2. Peter Mahmud Marzuki membedakan penelitian hukum ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian untuk keperluan praktis (untuk kepentingan klien dan praktisi hukum__legal opinion) dan penelitian untuk keperluan akademis (skripsi, thesis, disertasi, naskah akademik RUU, dll). Dimana dalam pelaksanaannya penelitian hukum dibagi berdasarkan tingkatan ilmu hukum, yaitu pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Menurut Peter Mahmud : Berdasarkan sifat keilmuan ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga lapisan, dalam bukunya Jan Gijssels dan Mark van Hoecke membagi ketiga lapisan tersebut adalah rechtsdogmatiek (Dogma Hukum), rechtsteorie (Teori Hukum) dan rechtsfilosie (Filsafat Hukum).
    Dalam hal kemurnian ilmu hukum sebagai suatu ilmu, dari ketiga pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua diantaranya (dogma hukum dan teori hukum) adalah merupakan ilmu J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain. Sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain karena didalamnya akan mempelajari banyak hal yang bersilangan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis.
    3. Karena keberagaman atau banyaknya konsepsi-konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto maka konsekuensinya adalah tersedianya banyak metode yang digunakan dalam penelitian hukum. Atau setiap konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto memiliki metode penelitian hukum masing-masing.
    4. Penelitian hukum doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari persikripsi-persikripsi yang ditulis dikitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya), berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Sementara itu, penelitian huum non doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terintepretasikan dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup dilingkungan suatu masyarakat tertentu.

    Sumber:
    Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005
    Isharyanto. Makalah Diklat KSP Prinsipium FH UNS. 2009

  55. Fajar Bayu Setiawan (E0009128) dan Himma Asihsalista (E0009159) on March 2, 2011 12:38 pm

    Fajar Bayu Setiawan E0009128
    Himma Asihsalista E0009159
    MPH, Kelas C

    1. Hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (recht is mede wetenschap). Masing-masing disiplin ilmu memiliki metode, berdasarkan sudut pandang, optic, dan paradigmanya sendiri-sendiri yang pada akhirnya dengan penjelajahan ilmiah para ilmuwan berbagai disiplin ilmu tersebut akan memberikan pencerahan dan kontribus bagi pemecahan dan jalan keluar terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberagaman jenis penelitian hukum yang dianut oleh banyak peneliti hukum misalnya Soetandyo Wignjosoebroto, secara seksama dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok ilmu, antara lain sosiologi hukum, sociological jurisprudence, ilmu politik yang ketiganya menggunakan paradigma metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang masuk dalam kelompok empiris, dan ilmu hukum normative (jurisprudence) yang masuk dalam kelompok ilmu praktis. Pengelompokan ini mempertegas bahwa hukum merupakan ilmu bersama dan hukum menjadi objek kajian berbagai disiplin dan kelompok ilmu sehingga ragam penelitian hukum yang dipergunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian hukum tersebut. (Sumber: Johni Ibrahim, S.H., M.Hum)
    Hal-hal yang menyebabkan terdapat keberagaman jenis penelitian hukum menurut Ronny Hanityo Soemitro, dikarenakan hukum yang dapat berlaku sebagai:
    a) Hukum sebagai ide, cita-cita, moral, dan keadilan. Materi studi tentang hukum dengan aspek tersebut termasuk dalam filsafat.
    b) Hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada waktu dan saat tertentu sebagi produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat, maka studi tersebut termasuk dalam pengetahuan hukum positif.
    c) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga. Melihat aspek-aspek hukum tersebut, maka mewujudkan studi hukum dalam masyarakat serta sosiologi hukum.
    2. Penelitian hukum dalam ruang lingkup dogmatic hukum menitik beratkan pada aspek praktis ilmu hukum. Pada keadaan dimana terjadi kekosongan hukum atau terdapat perbedaan penafsiran atas fakta atau para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan dalam teks peraturan karena ketidak jelasan peraturan itu sendiri, maka pihak-pihak tersebut mencari solusi atas pemasalahan tersebut dengan menggunakan penelitian dogmatic hukum.
    Penelitian hukum dalam tataran teori hukum digunakan bagi mereka yang inginmengembangkan suatu bdang kajian hukum tertentu. Hl itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam menerapkan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep- konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya intrepretasi dan juga mampu menggali teoti-teori yang adan di belakang ketentuan hukum tersebut.
    Filsafat hukum berfungsi dalam hal memahami hal yang berkaitan dengan asas hukum. Aturan-aturan pokok atau asas-asas hukum tersebut tidal terdapat dalam aturan hukum. Asas-asas hukum tersebut menampakkan diri ke permukaan melalui atutan-aturan hukum (menemukan asas-asas hukum yang terdapat secara tersirat dalam aturan-aturan hukum). Dalam mencari makna tersirat dari aturan hukum tersebut, maka diperlukan penelitian filsafat hukum.
    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto antara lain:
    a. penelitian hukum normative dengan melihat bahwa hukum adalah :
    - Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
    - Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
    - Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim tersistematisasi
    - Disebut juga sebagai penelitian Dokmatik di Eropa Kontinental berdasarkan literatus bahasa belanda.
    b. Penelitian Hukum Sosial(empiris) dengan melihat hukum adalah :
    - Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim tersistematisasi
    - Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    - Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka
    - Disebut juga penelitian non doktrinal dan diambil dari literatur bahasa inggris
    4. Penelitian hukum doktrinal menurut Peter Mahmud mengacu pada penjabaran oleh Hutchinson yang antara lain:
    a) Doctrinal Research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development.
    b) Reform-Orriented Research : research which intensively evaluates the adequency of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting.
    c) Theoritical Research : research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.
    Pertimbangan pengklasifikasian penelitian tersebut ke dalam penelitian hukum doktrinal Peter Mahmud adalah dikarenakan keilmuan hukum memang bersifat preskriptif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu-ilmu-ilmu ilmiah dn ilmu-ilmu sosial.
    Peneltian hukum non-doktrinal merupakan penelitian hukum yang menilai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan oleh karena itu ada sebagai variable sosial yang bersifat empiris. Selain itu juga meneliti hukum sebagai manifestasi atas makna-makna simbolik para pelaku sosial yang tampak dalam interaksi sosial.

  56. Gianyta Aprilia (E0009148) dan M Rizky F (E0009202) on March 2, 2011 12:40 pm

    Gianyta Aprilia (E0009148)
    M Rizky F (E0009202)
    MPH kelas H

    hasil diskusi kami :
    1. Keberagamaan jenis penelitian disebabkan oleh :
    a) jenis penelitian itu sendiri ditinjau dari berbagai sudut pandang
    b) Penelitihan hukum itu sendiri mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul atau telah ada, yang mana untuk menganalisisnya diperlukan metode-metode yang sesuai dengan jenis dari penelitihan hukum yang digunakan itu sendiri
    c) Tidak mungkinnya digunakan metode yang sama untuk meneliti suatu masalah atau ilmu satu dengan yang lain. Penggunaan metode harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan karena menyangkut cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian
    d) Jenis juga didasarkan atas tujuan serta hasil yang diharapkan dalam menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan di lapangan hukum
    e) Jenis penelitihan hukum yang dari sudut pandang berbeda tersebut menyebabkan tidak semua jenis Penulisan Hukum dapat diterima oleh ahli peneliti (ada perbedaan pendapat)
    3. Konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh soetandyo wignjoesoebroto:
    -Perspektif yang berbeda akan melahirkan konsep-konsep epitemologis yang berbeda, lalu juga metode-metode berpikir dan metode-metode penelitian yang berbeda pula. Dan juga perbedaan perspektif seperti itu akan dapat melahirkan kepribadian yang berbeda pula, yaitu antara yuris yang umumnya gampang tampil dalam sosok kepribadian seorang eksponen yang senditif, dan ilmuwan sosial yang umumnya gampang tampil dalam sosok kepribadian seorang narrator atau analis tulen akan berkecenderung mempercayai dan mengukuhi model-model perilaku tertentu, dan denngan semangat universalisme yang cukup tinggi mau memaksa ke dunia kehidupan sehari-hari agar selalu paruh mengikuti imperati model-model itu. Sementara itu seorang analis sosial yang tulen akan cederung mempersepsi pola-pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai variable-variabel histories yang sifatnya partikularistid.
    -adanya polarisasi sikap dan pemihakan di kalangan para yuris di satu pihak dan para ilmuwan sosial di pihak lain dalam hubungan mereka dengan para penguasa pemerintah. Para yuris yang cederung bersetia pada model-model sentral umumnya bersedia pula dengan suka cita dan penuh cita-cita menerima (dan malahan mungkin bersikap memihak) hadirnya otoritas-otoritas sentral (yang otoritarian sekalipun) yang telah menugasi diri untuk secara koersif merekayasa keterlibatan dan ketentraman umum.
    - para ilmuwan sosial cenderung menenggang keragaman gerak arus bahwa yang sering menafikan model-model yang dipaksakan berlakunya dengan topangan kekuasaan-kekuasaan sentral yang acap bersifat eliter dan otoritarian.
    Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa dalam metode-metode tersebut terdapat perbedaan konsep dan konsekuensinya.
    2. A) Penulisan hukum pada lapangan dokmatik hukum (disebut sui generis atau ilmu yang tersendiri)
    • Penelitian hukum pada lapangan dokmatik hukum ini mencakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkrit
    • Sifat dokmatikalnya terletak pada pembatasan studi terhadap suatu tat hukum tertentu
    • Tidak bebas nilai, tetapi syarat nilai yang isinya deskripsi hukum positif dan sistematika hukum positif
    • Ciri karakteristik ilmu hukum dogmatik :
    a) Sifat empiris analitis : memberi pemapanan & analisis isi dan sistem hukum yang berlaku,memahami pengertian berdasarkan asas-asas yang mendasari . Contoh : Asas mis monogami.
    b) Menyistemisasi isi dan struktur hukum yang dipaparkan dari analisis tersebut.
    c) Menginterpretasi hukum yang berlaku.
    d) Menilai hukum yang berlaku.
    e) Antara teori dan praktik ada kaitan yang mejemuk.
    Berarti Penilaian Hukum di lapangan ini berdasar hal-hal yang dijelaskan diatas tadi (Lingkupannya)
    B) Teori Hukum
    • Penelitian Hukum pada lapangan teori hukum berarti penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian.
    • Di lapangan teori hukum ini memperjelas nilai-nilai oleh postulat hukum sampai pada dasar-dasar filsafat yang paling dalam.
    • Teori hukum atas kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif dimana menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis
    • Contoh teori yang dapat diteliti :
    a) Teori etis-> aristoteles
    Tujuan hukum semata-mata adalah untuk mencari keadilan. Apa benar?maka akan bisa dibuktikan dengan kita meneliti itu.
    b) Teori Utilitas -> Jeremy Bentham
    Teori kemaslahatan/ kegunaan ”The greates happines for the greatest number (of the people)” hukum itu ditujukan untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang.
    c) Lapangan filsafat hukum
    • Penelitian dibidang hukum secara filosofis yang objeknya adalah hukum itu sendiri
    • Bertujuan agar mengetahui kebenaran atau sekedar mengakui pemikiran dan pendapat orang atau ahli yang juga memacu untuk berfikir kritis dan radikal atas sikap / pendapat orang lain.
    • Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata ”ethischwardeoordeel”
    • Masa sekarang filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya. Yang mana merupakan hasil pemikiran para ahli hukum, baik teoritisi maupun praktisi, yang dalam tugas sehari-harinya yang menyangkut keadilan sosial didalam masyarakat
    4. Perbedaan antara penelitian hukum doktrinal/ normatif dengan penelitian hukum non doktrinal/ empiris yaitu sebagai berikut :
    a) Penelitian doktrinal/normative doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, sedangkan penelitian hukum non doktrinal/empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber primer (Soemitro, 1983:24)
    b) penelitian hukum doktrinal/normatif mencakup :
    a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
    b. Penelitian terhadap sistematika hukum
    c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
    d. Penelitian sejarah hukum , dan
    e. Penelitian perbandingan hukum
    Sedangkan hukum non doktrinal/ empiris terdiri dari :
    a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
    b. Penelitian terhadap efektivitas hukum (soekanto, 1981 : 51).

  57. Clasina Mutiara. J. P (E0009083) on March 2, 2011 12:51 pm

    Nama : Clasina Mutiara. J. P
    NIM : E0009083

    TUGAS MPH KELAS C ( BU SASMINI )

    1. Terdapat keberagaman jenis penelitian hukum, karena setiap orang memiliki berbagai sudut pandang dalam melihat penelitian. Tergantung bagaimana seseorang melihat penelitian hukum itu (menurut buku Pengantar Penelitian Hukum – Soerjono Soekanto).
    Hal – hal yg menjadi penyebab keberagaman jenis penelitian hukum adalah perbedaan argumentasi, teori atau konsep yg ada dalam menyelesaikan masalah yg dihadapi.

    2. Mengidentifikasi perbedaan menurut Peter Mahmud Marzuki :
     Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
     Dogmatik Hukum, timbul apabila para pihak yang berperkara mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri, terjadi kekosongan hukum, dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Dokmatik hukum lebih memberat kepada aspek praktis ilmu hukum. Akan tetapi tidak berarti bahwa kegunaan untuk praktik tersebut tidak dimungkinkan diperoleh dari penelitian yang bersifat akademis.
     Teori Hukum, diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum.
     Filsafat Hukum adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan isu yang berkaitan / mengenai asas hukum.

    3. Konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soentandyo Wignjosoebroto :
    a. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be). Konsekuensinya à hukum adalah aturan yg sudah ada dan berlaku untuk semua warga negara (secara umum, tanpa kecuali).
    b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Konsekuensinya à hukum adalah suatu norma / kebiasaan yang positif yang terdapat didalam undang-undang hukum nasional.
    c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law. Konsekuensinya à keputusan hakim menjadi keputusan yang harus dipatuhi / dipenuhi.
    d. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris. Konsekuensinya à hukum merupakan suatu pola atau aturan yang ada didalam masyarakat dan berhubungan dengan perilaku sosialnya.
    e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Konsekuensinya à hukum merupakan perwujudan perilaku masyarakat didalam interaksinya didalam masyarakat tersebut.

    4. Perbedaaan penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto :
    • Doktrinal / normative = penelitian hukum yang tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.
    • Non doktrinal / empiris = penelitian hukum, yang apabila hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

  58. wahyu prayitno on March 2, 2011 12:53 pm

    1. karena Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (apa yang seyogyanya) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate atau wrong.
    Hal yang menjadi penyebabmya, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

    2.

    3. Konsekuensi dari metode atas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto adalah Penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu, penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal.

    4. Penelitian normatif Yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

    Penelitian empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.
    Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

  59. Awaliyah Nur D dan Masri Rumita on March 2, 2011 12:57 pm

    1. Karena adanya sudut pandang pemikiran yang berbeda tentang jenis penelitian hukum dari peneliti .
    Karena peneliti merasa dasar teori yang ada mengacu pada jenis penelitian hukum tertentu

    2.
    DOGMATIK HUKUM TEORI HUKUM FILSAFAT HUKUM
     Termasuk dalam ilmu hukum praktis
     Problem solving
     Untuk menyusun legal opinion  Kajian harus mengandung konsep hukum
     Menginterprestasi dan menggali teori-teori hukum
     Konsep atau gagasan hukum direalisasikan dalam kepentingan krhidupan bermasyarakat  Kajiannya mengandung asas atau prinsip hukum

    3.a.Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (law as what ought to be).
    Tipe kajiannya adalah filsafat hukum, metode penelitian logika-deduksi, berpangkal pada premis normative
    b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
    Tipe kajiannya ajaran hukum murni yang mengkaji law as it is written in the books, metode penelitian doktrinal, logika deduksi dan berorientasi positif.
    c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, tersistematisasi sbg judge made law.
    Mengkaji law as it is decides by judges through judicial processed, metode penelitian doktrinal, non doktrinal, logika induktif.
    d. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
    Tipe kajiannya sosiologi hukum, mengkaji law as it is in society, metode penelitian non doktrinal, penelitinya menggunakan sosiolog orientasi struktural
    e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.
    Tipe kajian sosiologi atau antropologi hukum, mengkaji law is it is in (human) action, non-doktrinal.
    4.
    Tahap Penelitian
    Penelitian Hukum Normatif
    Penelitian Hukum Empiris

    Metode Pendekatan
    Normatif/juridis/Legistis/ Dogmatis (hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan, undang-undang)
    Empiris/Sosiologis/Perilaku/Peran (Hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola
    Kerangka Teori/Kerangka konsepsional
    Teori-teori intern tentang hukum : Teori-teori hukum yang normatif ; UU Peraturan –peraturan ; Keputusan–keputusan pengadilan Teori-teori Sosial mengenai hukum; Teori-teori hukum yang sosiologis.

    Data/Sumber Data
    Sekunder
    Primer

    Analisis
    Kualitatif/Logika/Penalaran
    Kualitatif/Kuantitatif dengan Matematik/Statistik/Komputer
    Tujuan yang dapat dicapai secara maksimal
    Penjelasan Juridis-diskriptif Analytical-theory model
    Grand-Theory

    Pembuktian
    Sesuai dengan logika-Jurisdis /Syllogisme-Juridis
    Didasarkan pada azas ‘deductohypothetico verficative’

    Langkah-langkah Penyelenggaraan Penelitian
    Penetapan Kriteria identifikasi
    à seleksi dan pengumpulan Norma-norma à Pengorganisasian Norma-norma yang telah dikumpulkan , atau sesuai dengan langkah-langkah dalam Syllogisme : Premis Mayor à Premis Minor
    à Coclusio
    Permasalahan à Teori Metodologi à Data à Analisis àKesimpulan

  60. NUR ROHADI on March 2, 2011 12:58 pm

    NAMA : NUR ROHADI
    NIM : E0009252
    KELAS: H

    2.
    -dogmatik : penelitian yang mengutamakan pada pandangan umum atau masyarakat umum.
    -teori hukum : penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap teori-teori hukum yang berlaku.
    -filsafat hukum : penelitian yang mengunakan penafiran-penafsiran hukum.

    3.
    Atas konsepsi tersebut maka menggunakan metode empiris,dan menurut Soetandyo penelitian harus berdasar konsep
    -Dalam melakukan penelitian maka perlu mengutamakan pada kebenaran atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.
    -Harus mengutamakan norma-norma positif yang dianut dan berlaku dalam sistem hukum.
    -menghormati bahwa putusan hakim adalah hukum yang sah.

    4.
    -Doktrinal lebih mengarah pada pencarian atau penggunaan asas-asas doktrin hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
    -Empiris lebih mengutamakan terhadap identifikasi hukum atau peran-peran hukum dalam masyarakat dan efektifitas hukum terhadap perilaku masyarakat.

  61. NUR ROHADI on March 2, 2011 1:00 pm

    NAMA : NUR ROHADI
    NIM : E0009252
    KELAS: H

    2.
    -dogmatik : penelitian yang mengutamakan pada pandangan umum atau masyarakat umum.
    -teori hukum : penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap teori-teori hukum yang berlaku.
    -filsafat hukum : penelitian yang mengunakan penafiran-penafsiran hukum.

    3.
    Atas konsepsi tersebut maka menggunakan metode empiris,dan menurut Soetandyo penelitian harus berdasar konsep
    -Dalam melakukan penelitian maka perlu mengutamakan pada kebenaran atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.
    -Harus mengutamakan norma-norma positif yang dianut dan berlaku dalam sistem hukum.
    -menghormati bahwa putusan hakim adalah hukum yang sah.

    4.
    -Doktrinal lebih mengarah pada pencarian atau penggunaan asas-asas doktrin hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
    -Empiris lebih mengutamakan terhadap identifikasi hukum atau peran-peran hukum dalam masyarakat dan efektifitas hukum terhadap perilaku masyarakat.

  62. yuliyan sapto satriyo(e0009375)widaria sanjaya(e0009355) on March 2, 2011 1:47 pm

    TUGAS METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM
    DISKUSI KELOMPOK

    Disusun Guna memenuhi tugas dalam Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
    Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
    Oleh :
    1.WIDA RIA SANJAYA (E. 0009355/H)
    2. YULIYAN SAPTO SATRIYO (E. 0009375/H)

    FAKULTAS HUKUM
    UNIVERSITAS SEBELAS MARET
    SURAKARTA
    2011

    1. Mengapa terdapat keberagaman jenis penelitian hukum?Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebabnya!

    Jawab:
    Menurut pendapat kelompok kami,
    Berdasar definisi Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu,dan karena arti penting dari penelitian hukum itu yang berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskipsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada penelitian yang bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan adalah true atau false, sedang dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong, dengan demikian hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai
    Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan dalam di dalam penelitian hukum dan karena banyaknya masalah yang dapat dipecahkan dengan penelitian hukum banyak memeunculkan cara - cara pemecahan masalah yang kesemuanya dirangkum dalam keberagaman jenis penelitian hukum.

    2. Identifikasi perbedaan antara penelitian hukum pada lapisan dogmatic hukum, teori hukum dan filsafat hukum menurut Peter Mahmud Marzuki?
    Jawab:
    Menurut pendapat kelompok kami,
    Dalam ilmu hukum terdapat tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.
    Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul apabila: para pihak yang berperkara/terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda/bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; terjadi kekosongan hukum; dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan, dan kadaluawarsa. Sedangkan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu mengenai asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum.

    3. Identifikasi konsekuensi metode atas konsepsi hukum yang dikemukan oleh Soetandyo Wignjosoebroto?

    Jawab:
    Menurut pendapat kelompok kami,
    Penelitian Hukumkonsekuensinya dibagi menjadi kedalam dua penelitian/dua metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan penelitian yuridis empiris:
    a. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan murabahah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).
    Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :
    1). Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
    Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
    2). Pendekatan Konsep (conceptual approach)
    Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : pembiayaan murabahah, akad (perjanjian). Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.
    b. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi
    4. Jelaskan perbedaan antara penelitian doctrinal dengan penelitian hukum non doctrinal/empiris?
    Jawab:
    Menurut pendapat kelompok kami,
    NO METODE NORMATIF EMPIRIS atau SOSIOLOGIS
    1 Pendekatan Normatif Empiris
    2 Kerangka ¶ Peraturan perundang undangan
    ¶ Pembuktian melalui pasal ¶ Teori-teori Sosiologi Hukum
    ¶ Pembuktian melalui masyarakat
    3 Sumber Data Data Skunder Data Primer
    4 Analisis ¶ Logis normatif
    ¶ Silogisme
    ¶ Kualitatif ¶ Kuantitatif

    Penjelasan Tabel.
    • Penelitian Normatif
    yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan
    • Penelitian Empiris
    yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyarakat.
    • Pendekatan yaitu awal mula atau langkah-langkah sebelum melakukan penelitian
    • Data skunder yaitu data data yang diperoleh dari kepustakaan
    • Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya
    • Analisis
    - Logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan.
    - Silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada.
    - Kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
    - Kuantitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka

  63. Cory on July 31, 2014 3:29 am

    contrivances@miliaris.consent” rel=”nofollow”>.…

    thanks….

Name (required)

Email (required)

Website

Speak

Site Details

This part could be utilised for showing ads and other stuff

Blogroll